Belajar dari Negara Lain, Revisi UU Hak Cipta Perlu Dilakukan Hati-hati

JAKARTA, Jogjaaja.com – Wacana revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta, khususnya terkait pengaturan kecerdasan artifisial (AI) dan perluasan ketentuan fair use, dinilai perlu dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi industri media, ekosistem kreatif, maupun masyarakat.

Sejumlah negara menunjukkan kecenderungan mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam menyesuaikan regulasi hak cipta dengan perkembangan teknologi AI. Alih-alih memperluas pengecualian penggunaan karya berhak cipta, pemerintah di berbagai negara memilih mempertahankan perlindungan terhadap hak eksklusif pencipta sambil mengembangkan mekanisme lisensi.

Pada November 2025, Pemerintah Australia memutuskan tidak mengadopsi pengecualian text and data mining (TDM) dalam regulasi hak ciptanya. Pemerintah menilai mekanisme lisensi merupakan solusi yang lebih seimbang dibanding memperluas pengecualian hak cipta demi pengembangan AI. Langkah tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan media, penerbit, serta industri kreatif yang bergantung pada perlindungan hak cipta.

Pendekatan serupa juga ditempuh Pemerintah Inggris. Pada Maret 2026, setelah menerima lebih dari 11.500 tanggapan dalam konsultasi publik mengenai hak cipta dan AI, pemerintah menyatakan bahwa usulan pengecualian hak cipta secara luas bagi AI ditolak oleh mayoritas pelaku industri kreatif.

Pemerintah Inggris menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang belum terselesaikan, mulai dari sulitnya penerapan mekanisme opt-out, belum adanya keselarasan kebijakan internasional, hingga berkembangnya skema lisensi sukarela. Pemerintah juga menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.

Pandangan tersebut diperkuat laporan House of Lords Communications and Digital Committee yang diterbitkan pada Maret 2026. Laporan itu menyebut dorongan sebagian perusahaan teknologi untuk memperoleh pengecualian komersial TDM yang luas dinilai lebih bertujuan mengurangi risiko litigasi dibanding memberikan kepastian hukum, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hak cipta.

Sementara itu, U.S. Copyright Office (USCO) melalui laporan pra-publikasi yang dirilis pada Mei 2025 menyimpulkan bahwa penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan AI tidak dapat dipandang sebagai aktivitas yang bebas dari konsekuensi hukum maupun ekonomi.

USCO menilai praktik tersebut berpotensi mengganggu pasar lisensi, menurunkan nilai ekonomi karya yang dilindungi, serta menciptakan persaingan langsung antara karya asli dengan konten yang dihasilkan AI menggunakan materi berhak cipta. Temuan itu memperkuat pandangan bahwa perlindungan hak cipta tetap menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan industri kreatif, media, dan sektor berbasis konten.

Perkembangan di berbagai negara tersebut menunjukkan bahwa pembatasan hak eksklusif pemegang hak cipta demi mempercepat inovasi AI masih menjadi perdebatan global. Banyak negara memilih menunda perubahan regulasi hingga tersedia kajian yang lebih komprehensif mengenai dampaknya.

Berkaca dari pengalaman tersebut, Indonesia dinilai perlu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam membahas revisi UU Hak Cipta agar keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak cipta tetap terjaga.

Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengingatkan agar revisi UU Hak Cipta tidak menghasilkan aturan yang berpotensi membatasi hak-hak warga negara.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, mengingatkan agar revisi UU Hak Cipta tidak berkembang menjadi instrumen yang membatasi kreativitas maupun kebebasan berekspresi di ruang digital.

Sementara itu, Direktur LBH Keadilan, Nurbayu Susandra, meminta pemerintah dan DPR memastikan revisi UU Hak Cipta tidak memunculkan ketentuan yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers. Ia menyoroti perlunya pengaturan fair use yang lebih jelas serta evaluasi terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 112 hingga Pasal 115 UU Hak Cipta yang dinilai berpotensi disalahgunakan terhadap aktivitas jurnalistik.

"Pasal-pasal pidana tersebut memang sudah ada di dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Kekhawatiran muncul ketika pemerintah dan DPR melakukan revisi UU Hak Cipta, karena celah pidana tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak disertai pengecualian yang tegas bagi aktivitas jurnalistik melalui pengaturan fair use," ujar Nurbayu.

Menurutnya, pembahasan revisi UU Hak Cipta tidak hanya menyangkut kepentingan industri kreatif maupun pengembang AI, tetapi juga berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Regulasi yang dirumuskan tanpa batasan yang jelas dikhawatirkan menimbulkan dampak di luar tujuan awal pembentukannya. Selain berpotensi melemahkan perlindungan terhadap karya cipta, aturan tersebut juga dapat memunculkan ketidakpastian hukum dalam aktivitas digital masyarakat.

Berbagai aktivitas, mulai dari membagikan tautan berita di media sosial, mengutip sebagian karya untuk kepentingan pendidikan, kritik, maupun diskusi publik, berpotensi terdampak apabila pengaturan fair use tidak dirumuskan secara jelas. Kondisi tersebut dikhawatirkan memicu kebingungan dan membuka ruang penegakan hukum yang tidak proporsional.

Karena itu, Indonesia dinilai memerlukan regulasi yang mampu mendorong perkembangan AI tanpa mengabaikan perlindungan hak cipta, kebebasan berekspresi, kemerdekaan pers, dan kepastian hukum. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang dilakukan secara tergesa-gesa justru berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak diharapkan.

Pembahasan revisi UU Hak Cipta pun diharapkan berlangsung secara inklusif, berbasis bukti, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar menghasilkan regulasi yang seimbang, adaptif, dan berkelanjutan. (*)