Bupati Banyuwangi 'Belajar' SAKIP di Pemda DIY

YOGYA, Jogjaaja.com - Sebagai peraih predikat AA untuk penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tiga tahun berturut-turut, Pemda DIY berbagi wawasan terkait upaya yang dilakukan saat menerima jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Senin (17/01) di Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

Mewakili Gubernur DIY, hadir Asisten Sekretaris Daerah DIY Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum,  Sumadi, S.H., M.H. didampingi Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono dan Kepala OPD DIY terkait. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Bupati Kabupaten Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, bersama jajajaran pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Bupati Ipuk menyebutkan bahwa Pemkab Banyuwangi, yang telah lima kali memperoleh predikat A SAKIP, berharap mendapatkan wawasan, tip, dan cara Pemda DIY dalam rangka mengembangkan daerah serta meningkatkan nilai SAKIP. “Bagi kami, kesempatan untuk bisa berkunjung, belajar di Jogja ini menjadi kesempatan yang sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan nanti bisa memberi banyak insight,” ungkap Bupati Ipuk.  

• Nasi Kulit Plus Sambal Super Cuma Rp10.000
• Pakar UGM: Sesaji Bagian Tradisi Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia
• Bupati Banyuwangi 'Belajar' SAKIP di Pemda DIY
• Gubernur DIY Dukung Pengembangan Pariwisata Kesehatan Berbasis Budaya
• Sandiaga Uno Dorong Milenial Taklukkan Era Metaverse
• Pemberian Vaksin Booster Bagi Lansia di Kota Yogyakarta Ditargetkan Rampung Februari

SAKIP merupakan penilaian tingkat nasional yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Menurut pemaparan Sumadi, Pemda DIY meraih angka 90,28 di tahun 2018; 90,19 di tahun 2019; serta 90,31  pada penilaian SAKIP 2020. Selain menjadi satu-satunya provinsi yang memperoleh predikat AA, Pemda DIY juga meraih predikat A untuk Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) 2020.

Meskipun demikian, Sumadi menyebutkan bahwa angka dan predikat tersebut bukan tujuan utama. “Sebetulnya predikat-predikat A, AA, terbaik, itu bukan tujuan kami. Itu adalah upaya kami, bagaimana dengan predikat itu kita bisa lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Sumadi.

Kepala Bappeda DIY, Drs. Beny Suharsono, M.Si, juga menambahkan bahwa nilai adalah batas antara realita dan cita-cita yang ingin dikejar pemerintah daerah. Dalam mencapai itu, Pemda DIY fokus berbicara soal kinerja untuk menghasilkan outcome, bukan kerja untuk menghasilkan output. Dengan begitu, perubahan yang dibicarakan setiap periode akan lebih bersifat visioner, termasuk dalam pengeluaran anggaran.

“Anggaran baru dibelanjakan ketika rencanya sudah ditetapkan dan pasti. Jogja menyesuaikan dengan kinerjanya, kapan uang itu harus dibelanjakan. Maka, keluarnya adalah akuntabilitas,” ungkap Beny.

• Angkringan Pak Yanto Terlengkap dan Murah, Gorengannya Fresh From Wajan
• 5 Jenis Sepatu ini Cocok Dipasangkan dengan Jeans
• Marikatsu Spot Makan Ramen Enak di Yogyakarta

Selain itu, Beny turut menambahkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diupayakan pemerintah daerah. Pertama, pentingnya mengecek, mencermati, dan menindaklanjuti evaluasi, catatan, serta rekomendasi, khususnya dari Kementerian PAN-RB.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga perlu melakukan penguatan lima komponen penilaian SAKIP yang memiliki bobot berbeda-beda, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Tak kalah penting, Beny menekankan penguatan dan tracking kinerja masing-masing OPD dan individu. “Individu yang bagus akan menopang lembaga yang bagus pula,” pungkas Beny