Incar Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,9 Persen di 2023, Pemerintah Fokus 14 Proyek Penting

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencanangkan pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,9% pada 2023. 

Hal itu disampaikan lewat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 .

Menteri  PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan selain pertumbuhan ekonomi, sejumlah target dan sasaran indikator pembangunan lainnya juga turut ditetapkan dalam RKP tersebut, yakni tingkat kemiskinan 7,5-8,5 %, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6,0 %, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia 73,31-73,49 %, penurunan emisi gas rumah kaca 27,02 persen, nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 106-107. 

“Pemerintah menyusun RKP 2023 dengan tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. RKP ini disusun sesuai visi Indonesia 2045 dalam kerangka menuju Indonesia maju dan lepas dari Midle Income Trap,”  kata Suharso Monoarfa dalam keterangan resmi, dikutip Jumat, 22 April 2022.

• Persiapan Rampung, DIY Siap Adakan PESPARAWI NASIONAL XIII
• Jaga Semangat di Bulan Ramadan, Ratusan Pekerja Informal Buka Puasa Bersama
• GKR Condrokirono Didapuk Jadi Duta Kebersihan Lingkungan
• Jalur Selatan Yogyakarta Sampai Kediri jadi Alternatif Rute Mudik

Ditambahkan Suharso , untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,9 %, konsumsi masyarakat akan didorong tumbuh 5,24 – 5,4 persen. Dengan peningkatan produktivitas, diharapkan output potensial naik sehingga trajectory ekonomi bisa kembali secara berkelanjutan.

Adapun prioritas pembangunan pada 2023 mencakup penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, penanggulangan pengangguran, pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan. 

“Selanjutnya, pembangunan transisi energi dan rendah karbon, percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara,” tambah Suharso.

Menurut Suharso, ada 14 Major Projects yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan, yakni Kawasan Industri Prioritas, Pengelolaan Terpadu UMKM, Food Estate, Destinasi Pariwisata Prioritas, Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional dan Reformasi Pendidikan Keterampilan,

Selanjutnya, Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu, Transformasi Digital, Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3, serta Wilayah Adat Papua: Laa Pago dan Domberay.

“Penyusunan belanja kementerian/ lembaga di 2023 diarahkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas, mendukung tahapan Pemilu 2024, pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan mendukung pelaksanaan Major Project utama. Alokasi pendanaan prioritas nasional diupayakan secara proporsional dengan tetap memperhatikan target pembangunan,” kata Suharso.

Menurut Suharso, Indonesia telah mengalami pemulihan ekonomi yang relatif lebih baik saat ini namun masih diperlukan pembenahan, salah satunya produktivitas yang menunjukkan tren penurunan. 

Lalu, belum kembalinya tingkat kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, serta belum pulihnya dunia usaha secara optimal. Sehingga, peningkatan produktivitas menjadi isu yang krusial dalam pembangunan saat ini.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Muhammad Heriyanto pada 22 Apr 2022