Jogja

Kader Demokrasi Kota Yogyakarta Dikukuhkan

  • YOGYA, Jogjaaja.com - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat mengukuhkan kader demokrasi sebagai tahapan dalam pelaksanaa
Jogja
Ties

Ties

Author

YOGYA, Jogjaaja.com - Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat mengukuhkan kader demokrasi sebagai tahapan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2024 mendatang pada Kamis (18/8/2022).

Pj Walikota Yogyakarta, Sumadi mengatakan, kader-kader demokrasi merupakan alumni dari Sekolah Demokrasi sebagai bagian dari punggawa Gerbang Indonesia yang akan menyebarkan nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Pengukuhan itu juga sebagai penegasan atas berakhirnya Sekolah Demokrasi tahap pertama di tahun 2022 ini. Upaya itu juga merupakan penguatan habituasi kehidupan demokrasi di Indonesia dengan tajuk Nilai Pancasila Dalam Habituasi Demokrasi Di Indonesia.

"Tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 akan segera dimulai. Pemilu ini akan menjadi sejarah baru bagi ketatanegaraan Indonesia, sebab akan dilaksanakan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama," kata Sumadi.

Meskipun pilihan teknis pelaksanaan pemilu dan pilkada pada bulan yang berbeda, namun tetap pada desain tahun yang sama.

Menyambut Pemilu 2024 tersebut, pemahaman demokrasi pada setiap warga negara Indonesia menjadi sangat penting. Salah satu faktor yang punya peran sangat penting dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 adalah budaya demokrasi Pancasila.

"Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan  diintegrasikan dalam sila-sila Pancasila," tambah dia.

Menurutnya, hal ini berarti bahwa dalam  menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab  kepada Tuhan Yang Maha Esa, menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah  menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan  sesuai dengan martabat dan harkat kemanusiaan, haruslah menjamin dan  memperkokoh persatuan bangsa dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial.

 

"Menumbuhkan iklim habituasi demokrasi di masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh semua pihak khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan unit kerja di Pemerintah Daerah yang memiliki ketugasan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan," pungkas Sumadi. (Anz)