Meningkat, Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Yogyakarta

YOGYA, Jogjaaja.com -  Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2AP3KB) Kota Yogyakarta melakukan penandatanganan kesepakatan bersama untuk mengkampanyekan anti kekerasan terhadap perempuan.

Langkah ini diharapkan bisa menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Yayasan Sentra Advokasi Perempuan, Disabilitas, dan Anak (SAPDA) Yogyakarta, sebanyak 30 persen tingkat kekerasan dialami oleh perempuan.

Pada tahun ini kondisi kasus kekerasan pada perempuan juga meningkat dengan jumlah 250 kasus. Sementara pada 2020 lalu kekerasan terhadap perempuan tercatat ada sebanyak 186 kasus.

• Bupati Bantul: Permasalahan Lingkungan di Kabupaten Bantul Harus Segera Diperbaiki
• Bebek Surga, Sambelnya Super Pedas dan Bikin Nagih!
• Kucurkan Rp28 Miliar untuk Beasiswa IT di Indonesia, Google Siap Dorong Lahirnya Pekerja Digital

Kepala DP2AP3KB Kota Yogyakarta, Edi Muhammad mengatakan, perlu penanganan yang komprehensif agar angka kekerasan terhadap perempuan bisa ditekan. Kondisi ini juga terjadi akibat adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan yang mengakibatkan perempuan menjadi serba tertinggal, tidak berdaya dan subordinatif.

"Selain penanganan korban kekerasan yang komprehensif, perlu adanya upaya-upaya pencegahan dan kampanye anti kekerasan oleh semua pihak dan elemen," kata Edi, Kamis (2/12/2021).

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, Tri Kirana Muslidatun mengajak serta peran dan keterlibatan semua pihak untuk memutus, meminimalisir atau menekan kasus kekerasan terhadap perempuan. Langkah ini diyakini bisa mempercepat upaya penanggulangan kekerasan dan menyetop upaya diskriminasi terhadap kaum hawa.

• 6 Film Terbaru Netflix, Tayang Desember 2021
• Borobudur Marathon 2021: Agus Prayogo Tercepat di Ajang Elite Race
• Baru di Yogya, Bebek Brodol Dibanderol Cuma Rp15 ribu

"Sudah saatnya bergerak bersama. Mari kita mulai bergerak untuk melindungi kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi apapun seperti situasi bencana, konflik sosial, baik di ranah privat maupun di ranah publik, baik itu perempuan, anak, lansia, miskin maupun difabel," jelasnya. (Anz)