Pembatasan Nikotin-Tar Dinilai Ancam Industri Kretek

SLEMAN, Jogjaaja.com - Rencana pembatasan kadar nikotin dan tar pada produk hasil tembakau dinilai berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap keberlangsungan industri kretek nasional.  Kebijakan yang mengacu pada Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2025 itu dianggap berisiko mengganggu ekosistem pertembakauan dari hulu hingga hilir.

Ketua Umum PP FSP RTMM–SPSI, Hendri Wardana, menegaskan bahwa isu pembatasan nikotin dan tar tidak bisa dipandang semata dari aspek kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut menyentuh langsung hak konstitusional warga negara atas pekerjaan yang layak. “Ini bukan soal membela produk, tapi membela keadilan dan amanat Pasal 27 UUD 1945. Industri hasil tembakau menyerap ratusan ribu tenaga kerja,” ujarnya.

Hendri menyebut, sekitar 150 ribu pekerja berada langsung di sektor industri hasil tembakau dari total 220 ribu anggota federasi. Ia mengingatkan, tekanan regulasi yang berlebihan berpotensi memicu gelombang pengangguran baru. “Berbicara dampak rokok masih kemungkinan, tapi pembatasan nikotin dan tar adalah kepastian dampak bagi buruh dan petani,” kata Hendri.

Dari sisi industri, Ketua Paguyuban Rokok Kudus, Agus Sarjono, menilai kebijakan tersebut tidak proporsional. Ia menegaskan industri rokok selama ini merupakan sektor yang sangat patuh regulasi. “Tidak ada satu batang rokok pun yang kami produksi tanpa membayar cukai, pajak, dan kewajiban lain kepada negara,” ujarnya.

Agus menambahkan, pembatasan nikotin dan tar berpotensi mengganggu rantai pasok tembakau lokal yang memiliki karakter berbeda di tiap daerah. “Tembakau Indonesia tidak seragam. Kretek punya ciri khas. Kalau dipaksakan standar tertentu, yang terancam mati adalah rokok kretek,” katanya.

Kekhawatiran serupa disampaikan Ketua Umum DPN APTI, Agus Pamuji, yang menilai kebijakan tersebut sebagai ancaman langsung bagi petani tembakau. Ia menegaskan, pembatasan kadar nikotin dan tar akan berdampak pada serapan tembakau lokal. “Kalau industri tidak menyerap, petani yang pertama kali jatuh. Ini soal kedaulatan ekonomi desa,” ujarnya.

Agus Pamuji juga mengingatkan bahwa jutaan keluarga menggantungkan hidup dari sektor ini. “Jika kebijakan ini diterapkan tanpa mitigasi, efek berantainya akan terasa di sentra tembakau seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur,” katanya.

Pengamat kebijakan publik Dwijo Suyono menilai pengaturan nikotin dan tar berada di titik paling sensitif dalam kebijakan pertembakauan. Ia menekankan perlunya kehati-hatian pemerintah. “Ini dilema antara kesehatan publik, keberlangsungan industri, dan penerimaan negara. Jangan sampai kebijakan satu sektor memukul sektor lain,” ujarnya.

Dwijo menambahkan, tembakau bukan sekadar komoditas industri, tetapi ekonomi desa. “Tembakau adalah penyerapan tenaga kerja dan penerimaan cukai negara. Kebijakan harus melindungi petani lokal,” katanya.

Dari perspektif hukum tata negara, Dr. Gugun El Guyanie menilai pembatasan nikotin dan tar tidak bisa dilepaskan dari kepentingan global. Ia menilai ada pola tekanan regulasi yang berulang. “Kretek adalah identitas bangsa. Ketika standarisasi dipaksakan, yang terancam bukan hanya industri, tapi kedaulatan ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum AMTI Eddy Sutopo menegaskan bahwa industri hasil tembakau memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. “IHT menyerap sekitar 6 juta tenaga kerja, menyumbang lebih dari Rp217 triliun cukai, dan kontribusinya terhadap PDB sangat signifikan,” kata Eddy.

Eddy mengingatkan, kebijakan yang tidak berbasis kepentingan nasional berisiko memicu peredaran rokok ilegal. “Kalau regulasi terlalu menekan, pasar gelap akan tumbuh. Ini justru merugikan negara,” ujarnya.

Para narasumber sepakat mendorong pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembatasan nikotin dan tar dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Mereka menilai, tanpa pendekatan yang adil dan berbasis kondisi lokal, kebijakan tersebut berpotensi mengguncang ekonomi kerakyatan dan mempercepat kemunduran industri kretek nasional.