Pemkot Yogya Minta Perangkat Wilayah Pantau Jam Rawan Antisipasi Klitih

YOGYA, Jogjaaja.com - Pemerintah Kota Yogyakarta meminta kepada perangkat wilayah di satuan kelurahan dan kecamatan untuk memantau aktivitas warganya terutama pada jam rawan.

Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi klitih yang belakangan kembali marak.

Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi mengatakan, aktivitas poskamling hendaknya kembali dilakukan di setiap wilayah. Warga bisa memantau aktivitas kriminal dari kebijakan itu.

"Posko RT dan RW yang ada saat PPKM juga bisa dimanfaatkan untuk memantau kondisi keamanan di wilayah masing-masing," katanya, Rabu (6/6/2022).

• Tips Memilih Makanan Sahur Agar Tidak Lemas Saat Puasa
• Raih SAKIP Berpredikat AA, Pemda DIY Bantu Susun Acuan Manajemen Pemerintahan
• Lewat Tiga Kali Operasi Pasar, Pemkab Sleman Guyur 25 Ribu Liter Minyak Goreng
• Enam Cerdik Jaga Daya Tahan Tubuh Selama Ramadan

Menurutnya, aksi kejahatan klitih yang muncul akhir-akhir ini perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui akar permasalahan, sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan secara tepat.

"Tetapi, aksi yang muncul akhir-akhir ini tidak nampak dilatarbelakangi geng besar atau geng pelajar. Makanya, perlu dipetakan kembali penyebabnya," tambahnya.

Heroe menyebutkan bahwa, saat penerapan PPKM beberapa waktu lalu aktivitas dan kejadian klitih cenderung menurun. Kejadian itu kembali meningkat lantaran aktivitas masyarakat yang kembali diperlonggar.

"Maka aksi kejahatan ini kembali muncul apakah memang karena aktivitas yang longgar atau sebab lain, misalnya reinkarnasi perkelahian pelajar atau bagaimana," katanya.

Pihaknya menyebut, sudah ada kesepakatan dengan berbagai pihak termasuk pemerhati anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa aksi tersebut bisa dibawa ke ranah kriminal umum.

• Tren Tahunan, Dari Mana Tradisi April Mop Sebenarnya?
• Tanpa Jeda Iklan, Ini Cara Download Video dengan YouTube Vanced
• Ini Dia, Cara Rahasia Agar Akun TikTok Mendapat Centang Biru Sebagai Akun Verified Resmi

"Pada kasus-kasus tertentu, aksi jalanan (klitih) tersebut bisa dibawa ke jalur hukum sebagai aksi kriminalitas umum, tidak lagi sebagai kriminalitas anak," ujarnya. (Anz)