RUU Hak Cipta Dinilai Berpotensi Hambat AI dan Bertentangan dengan ART RI-AS

JAKARTA, Jogjaaja.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta yang tengah dibahas pemerintah dinilai berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia. Sejumlah ketentuan dalam draf revisi disebut dapat bertentangan dengan komitmen perdagangan digital Indonesia dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat, sekaligus menghambat pertumbuhan ekosistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Tanah Air.

Pandangan tersebut disampaikan Nigel Cory, Direktur Digital, Teknologi, dan Kebijakan Perdagangan di Crowell Global Advisors sekaligus Non-Resident Fellow di National Bureau of Asian Research. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pusat ekonomi digital di Asia Tenggara, namun regulasi yang terlalu membebani platform digital dan pengembang AI berisiko mengurangi investasi serta memperlambat inovasi.

"Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemimpin ekonomi digital di Asia Tenggara. Namun, regulasi hak cipta yang membebani platform digital dan pengembang AI justru berpotensi mengurangi investasi, memperlambat inovasi, serta memunculkan ketegangan baru dalam hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat," kata Nigel Cory dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Ketentuan RUU Dinilai Bertentangan dengan ART

Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada 19 Februari 2026 sebagai bagian dari penguatan kerja sama perdagangan kedua negara. Meski implementasinya masih menunggu proses hukum di Amerika Serikat, kedua pemerintah telah menyatakan komitmen untuk menjalankan kesepakatan tersebut.

Nigel menilai sejumlah pasal dalam revisi UU Hak Cipta berpotensi tidak sejalan dengan komitmen yang telah disepakati. Sorotan utama tertuju pada Pasal 29 dan Pasal 30 yang mewajibkan platform digital membayar kompensasi kepada organisasi media melalui lembaga manajemen kolektif atas aktivitas seperti pengindeksan, peringkasan, penyematan tautan, hingga penggunaan karya jurnalistik untuk pelatihan AI.

Kewajiban tersebut berlaku apabila platform memperoleh manfaat ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Nigel, skema tersebut belum pernah diterapkan di negara mana pun dan dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan ART yang melarang kewajiban penyedia layanan digital Amerika Serikat mendanai organisasi media domestik melalui mekanisme lisensi berbayar maupun pembagian keuntungan.

Konsultasi Publik Dinilai Terlalu Singkat

Selain substansi, proses penyusunan RUU juga menjadi sorotan. Nigel menilai masa konsultasi publik yang hanya berlangsung selama empat hari melalui pemberitahuan WhatsApp belum mencerminkan proses yang memadai untuk regulasi dengan dampak luas terhadap berbagai sektor.

Menurutnya, aturan yang menyangkut hak cipta, platform digital, mesin pencari, media sosial, hingga teknologi AI seharusnya dibahas melalui konsultasi publik yang lebih terbuka, transparan, dan memberikan waktu cukup bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan.

Ia menambahkan, proses tersebut juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional.

Berpotensi Menambah Ketidakpastian Bagi Industri Digital

RUU Hak Cipta juga dinilai memberikan kewenangan yang cukup besar kepada regulator untuk memblokir akses platform digital apabila terjadi pelanggaran tertentu, termasuk keterlambatan pembayaran kepada lembaga manajemen kolektif maupun ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelabelan konten.

Nigel mengingatkan bahwa Indonesia pernah mengalami situasi serupa pada 2022 ketika sejumlah platform digital internasional sempat diblokir akibat keterlambatan pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Kebijakan tersebut kemudian mengalami penyesuaian setelah menuai berbagai tanggapan dari publik.

Menurutnya, dampak regulasi tersebut tidak hanya dirasakan perusahaan teknologi asing. Karena ketentuan berlaku bagi "setiap orang", perusahaan rintisan, pengembang AI lokal, hingga pelaku industri teknologi dalam negeri juga akan menghadapi kewajiban pembayaran, persyaratan pelabelan, serta potensi sanksi yang sama.

Pembatasan Fair Use Dinilai Hambat Pengembangan AI

Dalam draf revisi, prinsip fair use untuk pelatihan AI tetap dipertahankan melalui Pasal 66. Namun pengecualian tersebut hanya berlaku untuk penggunaan nonkomersial.

Nigel menilai pembatasan tersebut berpotensi menghambat riset maupun pengembangan model AI yang dilakukan perusahaan dan peneliti Indonesia, karena sebagian besar inovasi AI pada akhirnya memiliki orientasi komersial.

Meski demikian, ia mengapresiasi sejumlah tujuan positif dalam RUU, seperti perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan replika digital serta dorongan penggunaan teknologi watermark dan metadata kriptografis guna membedakan konten asli dengan konten sintetis.

Namun menurutnya, pengaturan mengenai teknologi tersebut sebaiknya tidak sepenuhnya ditempatkan dalam rezim hukum hak cipta.

Dorong Regulasi yang Seimbang

Sebagai solusi, Nigel Cory mendorong pemerintah menunda pembahasan RUU untuk memberikan ruang bagi kajian dampak yang lebih komprehensif serta membuka konsultasi publik yang lebih luas.

Ia juga mengusulkan agar ketentuan mengenai pembayaran wajib dari platform digital kepada perusahaan media ditinjau kembali dan digantikan dengan mekanisme text and data mining berbasis opt-out, sehingga pemegang hak cipta dapat memilih untuk tidak mengizinkan karyanya digunakan tanpa menghambat pengembangan AI nasional.

Menurut Nigel, perlindungan terhadap hak kreator dan pengembangan ekonomi digital seharusnya dapat berjalan beriringan melalui regulasi yang proporsional, mendukung inovasi, serta selaras dengan komitmen perdagangan internasional yang telah disepakati Indonesia.