Senilai Rp800 Miliar, 138.635 UMKM Nikmati Insentif PPh

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM yang ditanggung pemerintah (DTP) tahun 2021 telah dimanfaatkan oleh 138.635 pelaku UMKM dengan nilai Rp800 miliar.

“Pentingnya UMKM ini di dalam perekonomian menjadi perhatian khusus bagi KSSK yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan insentif fiskal pemerintah, makroprudensial Bank Indonesia, dan prudential sektor keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” ujar Menkeu secara virtual seperti dikutip KabarSiger.com jaringan media Jogjaaja.com, Kamis (3/2/2022).

UMKM sebagai segmen usaha yang banyak menyerap tenaga kerja turut didorong untuk memberikan kontribusi yang optimal bagi pemulihan ekonomi nasional.

“Jadi tiga institusi ini kembali menggunakan instrumen, policy, regulasi dan berbagai tools atau alat dari kebijakannya untuk bisa bersama-sama mendorong UMKM di Indonesia,” jelas Menkeu.

Selain memberikan insentif PPh final UMKM DTP, pemerintah juga memberikan subsidi bunga UMKM dan program penjaminan kredit bagi UMKM.

• Pemkab Bantul Berencana Bangun Pedestrian di Jalan Gose-Palbapang Pada 2023
• Dua Inovasi PLN Raih Penghargaan Internasional
• Mau Gaji Tak Sekadar Numpang Lewat, Ini yang Harus Dilakukan

Tambahan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah dinikmati oleh 8,45 juta pelaku UMKM, sedangkan subsidi bunga non-KUR telah dimanfaatkan oleh 8,33 juta pelaku UMKM.

Jumlah KUR telah disalurkan ke 7,51 juta debitur senilai Rp 284,9 triliun. Adapun penjaminan kredit UMKM yang dilaksanakan sejak tahun 2020 telah menjamin total Rp 53,41 triliun yang dinikmati oleh 2,45 juta debitur.

“Itu yang kami sampaikan, terutama dari sisi stabilitas sistem keuangan dan dari instrumen fiskal yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan LPS,” ujar Menkeu.

Sementara itu, Bank Indonesia terus mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, serta memperkuat peran UMKM dalam pemulihan ekonomi nasional, melalui penyempurnaan kebijakan rasio kredit UMKM menjadi kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) pada bulan Agustus 2021.

Kebijakan ini memberikan opsi yang lebih luas bagi perbankan, antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain.

Di sisi lain, OJK memberikan dukungan melalui berbagai macam kebijakan, seperti peningkatan akses keuangan UMKM untuk mencapai target penyaluran pembiayaan sebesar 30 persen kepada UMKM di tahun 2024 dan kemudahan UMKM untuk go public.

• Omicron Bikin IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia Jadi 4,5 Persen
• Kinerja Meningkat dan Syukuran Logo Baru, PT Jogja Kreasi Sejahtera Santuni Anak Yatim
• Jangan sampai Ketinggalan, Ini Sinopsis dan Link Nonton Serial All of Us Are Dead Legal

Selain itu, dukungan lain dari OJK bagi UMKM berupa kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang telah dirasakan manfaatnya oleh lebih dari 3,1 juta debitur diperpanjang hingga tahun 2023.(*)