<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/komisi-iii-dpr">Komisi III DPR RI</a> memastikan kembali bahwa <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/ruu-perampasan-aset">RUU Perampasan Aset</a> akan disahkan paling lambat saat <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/rapat-paripurna">rapat paripurna</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/dpr-ri">DPR RI</a> bulan Desember 2026. Menurut Ketua <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/komisi-iii">Komisi III</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/habiburokhman">Habiburokhman</a>, bahwa jika dihitung waktu efektif masa sidang <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/dpr">DPR</a> di tahun ini, termasuk setelah dipotong masa <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/reses">reses</a>, berarti pembahasan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/ruu-perampasan-aset">RUU Perampasan Aset</a> ini hanya membutuhkan waktu sekitar delapan minggu lagi.“Dalam waktu delapan minggu masa sidang tersebut, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/komisi-iii">Komisi III</a> akan menggelar RDPU penyerapan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/aspirasi">aspirasi</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/harmonisasi">harmonisasi</a>, rapat kerja dengan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/pemerintah">pemerintah</a>, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama hingga akhirnya pengesahan tingkat kedua di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/paripurna">paripurna</a> di bulan Desember 2026,” ujar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/habiburokhman">Habiburokhman</a> dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/jakarta">Jakarta</a>, Selasa (25/8/2026).Ia pun menyampaikan bahwa untuk penyerapan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/aspirasi">aspirasi</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/komisi-iii">Komisi III</a> telah menggelar 35 kali RDPU, tiga kali kunjungan kerja ke <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/daerah">daerah</a>, dan menerima masukan tertulis dari puluhan elemen <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/masyarakat">masyarakat</a>."Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jika masih ada <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/masyarakat">masyarakat</a> yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis,” pesan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/legislator">Legislator</a> Fraksi Partai Gerindra ini.“Upaya penyerapan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/aspirasi">aspirasi</a> tersebut sudah mendekati maksimal, karena peta pendapat <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/masyarakat">masyarakat</a> sudah terfragmentasi (terpetakan, red),” tambahnya.Ia pun menegaskan sebagian besar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/masyarakat">masyarakat</a> sangat mendukung pembentukan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/ruu-perampasan-aset">RUU Perampasan Aset</a>. Termasuk juga, sebagian besar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/masyarakat">masyarakat</a> juga mendukung agar <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/ruu-perampasan-aset">RUU Perampasan Aset</a> disusun secara cermat, sehingga menghilangkan potensi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/korupsi">korupsi</a> dalam pemberantasan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/korupsi">korupsi</a> berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/aparat-penegak-hukum">aparat penegak hukum</a>.Pembahasan Rancangan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/undang-undang">Undang-Undang</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/ruu">(RUU)</a> tentang <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/perampasan-aset">Perampasan Aset</a> masih menyisakan sejumlah isu krusial yang perlu didalami secara komprehensif oleh <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/dpr">DPR</a> bersama pemerintah. Salah satu perdebatan utama berkaitan dengan bagaimana memperkuat mekanisme perampasan dan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/pemulihan-aset">pemulihan aset</a> hasil <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/tindak-pidana">tindak pidana</a>, namun tetap menjamin perlindungan terhadap hak <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/masyarakat">masyarakat</a> serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.Sejumlah substansi yang menjadi perhatian antara lain mengenai mekanisme <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/perampasan-aset">perampasan aset</a> tanpa putusan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/pidana">pidana</a> atau non-conviction based asset forfeiture (NCB), penerapan pembuktian terbalik, perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki aset secara sah, hingga mekanisme pengelolaan aset yang telah dirampas.Dalam konteks pembuktian terbalik, pembahasannya diarahkan agar tidak menimbulkan kesan bahwa negara dapat mengambil alih aset seseorang hanya berdasarkan dugaan. Karena itu, diperlukan standar bukti awal yang jelas sebelum kewajiban untuk menjelaskan asal-usul aset dibebankan kepada pihak yang menguasai atau memiliki aset tersebut. Mekanisme tersebut juga perlu ditempatkan dalam kerangka due process of law sehingga hak warga negara tetap terlindungi.Perdebatan lainnya menyangkut penerapan NCB. Mekanisme ini dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam mengejar aset hasil <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/tindak-pidana">tindak pidana</a> dalam kondisi tertentu, misalnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diproses secara <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/pidana">pidana</a>. Namun, penerapannya tetap harus disertai kontrol pengadilan, mekanisme keberatan, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah dan beritikad baik.Selain itu, pembahasan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/ruu">RUU</a> juga perlu memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/penegak-hukum">penegak hukum</a>, mulai dari proses penelusuran, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/pemblokiran">pemblokiran</a>, penyitaan, perampasan, hingga pengelolaan dan pengembalian aset. Kejelasan pembagian kewenangan menjadi penting agar upaya memperkuat asset recovery tidak justru melahirkan persoalan baru dalam praktik <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/penegakan-hukum">penegakan hukum</a>.Karena itu, titik keseimbangan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset adalah bagaimana memberikan kewenangan yang efektif kepada negara untuk mengejar dan mengembalikan aset hasil kejahatan, tetapi pada saat yang sama menghadirkan pagar hukum yang kuat terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. Kontrol pengadilan, standar pembuktian yang jelas, mekanisme keberatan, perlindungan pihak ketiga, serta sistem pengawasan yang akuntabel menjadi bagian penting yang perlu dirumuskan secara hati-hati.Dengan demikian, pembahasan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/ruu-perampasan-aset">RUU Perampasan Aset</a> tidak semata-mata berbicara mengenai bagaimana negara dapat merampas aset hasil <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/tindak-pidana">tindak pidana</a>, tetapi juga mengenai bagaimana membangun sistem <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/pemulihan-aset">pemulihan aset</a> yang efektif, adil, transparan, dan tetap menjunjung prinsip negara <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/hukum">hukum</a> serta perlindungan hak-hak <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://emedia.dpr.go.id/news/tag/masyarakat">masyarakat</a>.Press Release ini juga sudah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.vritimes.com/id/articles/dcf0b548-6c79-4b2e-a203-28efb94a3673/2f8ca88c-cc4c-4925-acd1-358cd89906e5">VRITIMES</a>

Progres RUU Perampasan Aset35 RDPU, Tiga Kunker Daerah, dan Akan Disahkan pada Desember 2026.jpg

Komisi III DPR RI memastikan kembali bahwa RUU Perampasan Aset akan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026. Menurut Ketua Komisi