JOGJA, Jogjaaja.com - .Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Kepala BPKP DIJ periode 2021-2024 Adi Gemawan, Ak., MM menggantikan &nbsp;Slamet Tulus Wahyana yang pada awal Juni lalu memasuki masa purna bakti, Kamis di Bangsal Kepatihan, Jogjakarta.Adi Gemawan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP di Jakarta. Hadir sebagai saksi yakni Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum, Sumadi dan Asisten Sekda Bidang Pemberdayaan SDM, Aris Riyanta.Pada sambutannya, Sri Sultan menyampaikan bahwa momentum pelantikan ini merupakan mengingatkan pada MoU BPKP-PEMDA DIJ tentang “Penguatan Good Governance”. Dalam konteks pandemi Covid-19 ini, diharapkan BPKP memberi metode-metode praksis. Selain akuntabel dalam internal audit, juga aplikabel dalam kondisi kedaruratan saat ini.Sri Sultan berharap, bersama Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), kepekaan dan sense of crisis BPKP DIY dalam mengembangkan adaptasi-kondisional tool, sebuah metode pengawasan yang fleksibel-situasional, harus dimaksimalkan namun tetap dalam jalur internal audit yang jauh dari iktikad penyimpangan anggaran.Hal tersebut tentu memerlukan petunjuk praktis di lapangan hingga ke tingkat kelurahan, agar mereka lebih cepat bertindak menggunakan anggaran bagi keselamatan rakyatnya dalam koridor yang juga bisa dipertanggungjawabkan.“Selain itu, juga saya harapkan, agar BPKP DIY dapat bersinergi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengedukasi aparat pengawasan, Panewu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar lebih berdaya dalam mengawal keuangan desa sehingga proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa,” jelas Ngarsa Dalem. &nbsp;Dengan memberikan pemahaman dasar yang mudah dipahami, maka Panewu dan BPD dapat melakukan pengawasan sekaligus mengedukasi para Lurah dalam prioritas penggunaan Dana Desa untuk akselerasi penanganan Covid-19. Artinya, APIP tidak sekadar layaknya peniup peluit dalam pertandingan sepakbola, setelah terjadi pelanggaran. Tetapi perannya adalah mengedukasi preventif para pemain, untuk pencegahannya.Ngarsa Dalem mengibaratkan internal auditor layaknya pertandingan sepakbola. “Internal Auditor bukan lagi sebagai wasit atau penjaga garis yang mengawasi jalannya pertandingan, seakan dirty police yang meniup peluit dan mencari kesalahan, tetapi sebagai anggota kesebelasan yang membantu pencapaian kemenangan bersama sebuah tim kerja,” jelas Ngarsa Dalem.Namun demikian, penjabaran peran Internal Auditor tersebut akan maksimal apabila mendapat dukungan dari Bupati/Walikota dan semua tingkatan OPD serta perangkat kapanewon dan kelurahan. Lima kemampuan menangkap kemajuan digital accounting harus paralel dengan kesesuaikan strategi audit dalam situasi terkini. Edukasi dan diseminasi informasi mengenai perkembangan internal audit dalam rangka good governance ini, memang perlu terus ditingkatkan pada semua pejabat yang menangani anggaran.Dengan mengacu pada tiga pilar good governance: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik, BPKP bersama Inspektorat Daerah sebagai internal auditor diharapkan intensif membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan good governance, melalui perbaikan teknik pengawasan dan pemeriksaan di lapangan.Sementara, Kepala BPKP RI yang diwakili oleh Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gubernur DIY yang telah berkenan melantik sekaligus mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP DIY.“BPKP akan selalu siap untuk bekerjasama dan bersinergi dalam mengawal akuntabilitas pembangunan dan keuangan, khususnya terkait pandemi Covid-19. Pemerintah pusat dan daerah terus berupaya agar pandemi segera berakhir dan ekonomi kembali pulih”, ungkapnya.Dalam rangka recovery ekonomi, berbagai paket deregulasi dan kebijakan akan terus digulirkan untuk memberikan kemudahan bagi investasi dan kemudahan berusaha. “BPKP siap mengawal kebijakan Pemerintah yang terus berupaya untuk mendorong peningkatan investasi sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi,”, imbuhnya.Tambah Taufiq, pihaknya berharap Kepala Perwakilan BPKP DIY yang baru, dapat diterima sebagai mitra kerja. “Sehingga kerja sama yang telah berjalan dengan sangat baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan,” pungkasnya. (*)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Gubernur DIJ Sri Sultan HB X (kiri) bersama Adi Gemawan, Ak., MM saat diwawancarai wartawan

IMG_20210826_202328.jpg

JOGJA, Jogjaaja.com - .Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Kepala BPKP DIJ periode 2021-2024 Adi Gemawan, Ak., MM menggantikan Slamet Tulus

Adi Gemawan Kepala BPKP DIJ, Sultan : Auditor Harus Bersinergi