<p>YOGYAKARTA, Jogjaaja.com - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI kembali menggencarkan edukasi literasi keuangan digital melalui program “Pindar Mengajar” yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 6–7 Mei 2026. Program ini menjadi roadshow ketiga setelah sebelumnya diselenggarakan di Bandung dan Pekanbaru.</p><p>Dalam kegiatan tersebut, AFPI mengunjungi dua perguruan tinggi, yakni Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta dan Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Sasaran utama program ini adalah mahasiswa sebagai generasi produktif yang semakin dekat dengan layanan keuangan digital.</p><p>Hari pertama diisi dengan sesi edukasi di lingkungan kampus, sementara hari kedua dilanjutkan dengan kegiatan media visit dan media gathering bersama sekitar 10 media lokal di Yogyakarta. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Kantor OJK DIY.</p><h2>AFPI Tegaskan Perbedaan Pindar dan Pinjol Ilegal</h2><p>Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, mengatakan program Pindar Mengajar bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara pinjaman daring legal atau Pindar dengan pinjaman online ilegal yang selama ini meresahkan masyarakat.</p><p>Menurut Entjik, banyak masyarakat masih menyamakan Pindar dengan pinjol ilegal, padahal keduanya sangat berbeda dari sisi regulasi maupun pengawasan.</p><p>“Pindar adalah pinjaman daring yang berizin dan diawasi OJK, sedangkan pinjol ilegal tidak memiliki izin dan sering melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Kami datang ke daerah untuk memberi pemahaman mana Pindar dan mana pinjol ilegal,” ujarnya dalam media gathering di Yogyakarta.</p><p>Ia menjelaskan, salah satu ciri pinjol ilegal adalah melakukan penawaran secara agresif melalui SMS, WhatsApp, maupun media sosial. Sementara itu, platform Pindar yang tergabung dalam AFPI dilarang menghubungi calon pengguna apabila mereka belum mengunduh aplikasi dan memberikan persetujuan penggunaan layanan.</p><h2>Pindar Diatur Ketat OJK</h2><p>Entjik menegaskan seluruh platform anggota AFPI wajib tunduk pada regulasi OJK, termasuk ketentuan bunga maksimal sebesar 0,3 persen per hari. Menurutnya, pinjol ilegal sering kali mengenakan bunga tidak wajar, melakukan intimidasi penagihan, hingga mencuri data pribadi pengguna.</p><p>“Kalau pinjol ilegal, begitu menunggak satu bulan langsung digenjot dan bahkan bisa mengancam karena mereka mengambil data dari handphone pengguna. Sedangkan Pindar diatur ketat oleh OJK,” katanya.</p><p>Ia menambahkan, aplikasi Pindar juga memiliki batasan akses tertentu terhadap perangkat pengguna, seperti kamera, mikrofon, dan lokasi, yang semuanya tercantum secara transparan di aplikasi.</p><p>Selain itu, AFPI juga memastikan proses penagihan dilakukan sesuai aturan. Seluruh perusahaan jasa penagihan wajib terdaftar dan mengikuti standar kode etik yang ditetapkan AFPI dan OJK.</p><figure class="image"><img src="https://ik.trn.asia/uploads/2026/05/1778213022554.jpeg"></figure><h2>Dorong Penggunaan Pinjaman Secara Bertanggung Jawab</h2><p>Direktur Eksekutif AFPI, Yasmine Meylia, mengatakan masyarakat perlu memahami fungsi pinjaman secara lebih bijak. Menurutnya, pinjaman bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk membantu masyarakat mencapai kebutuhan finansial apabila digunakan secara bertanggung jawab.</p><p>“Stigma yang berkembang saat ini sering kali menempatkan pinjaman sebagai beban. Padahal jika digunakan secara tepat dan bertanggung jawab, pinjaman bisa menjadi solusi finansial,” ujar Yasmine.</p><p>Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1 Kantor OJK DIY, Kurnia Febra Mikaza, menilai program edukasi seperti Pindar Mengajar penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan digital sekaligus mencegah masyarakat terjebak pinjol ilegal.</p><h2>Outstanding Pembiayaan Tembus Rp104 Triliun</h2><p>AFPI menyebut saat ini industri Pindar memiliki total outstanding pembiayaan lebih dari Rp104 triliun dengan jumlah anggota mencapai 94 platform. Industri ini terdiri dari tiga klaster utama, yakni produktif, multiguna, dan syariah.</p><p>Dari total outstanding tersebut, sekitar Rp40 triliun disalurkan untuk pembiayaan ultra mikro, seperti pelaku usaha rumahan yang membutuhkan modal cepat antara Rp3 juta hingga Rp6 juta untuk kebutuhan usaha sehari-hari.</p><p>Entjik mengatakan segmen ultra mikro justru menjadi kelompok dengan tingkat kedisiplinan pembayaran yang tinggi.</p><p>“Misalnya pedagang bakso yang pinjam untuk beli stok daging. Mereka biasanya disiplin karena pinjaman itu dipakai untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.</p><p>Ia juga mengungkapkan tingkat kredit bermasalah industri Pindar saat ini berada di angka sekitar 4,5 persen berdasarkan data OJK.</p><h2>AFPI Perkuat Perlindungan Konsumen</h2><p>Selain edukasi kepada mahasiswa, AFPI juga terus memperkuat perlindungan konsumen melalui kanal pengaduan AFPI Jendela. Setiap hari, kanal tersebut menerima sekitar 200 hingga 300 pengaduan dari masyarakat.</p><p>Namun, sebagian besar laporan yang masuk ternyata berkaitan dengan layanan di luar anggota AFPI, termasuk pinjol ilegal dan layanan paylater.</p><p>AFPI berharap melalui program Pindar Mengajar, masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan layanan keuangan digital yang legal, aman, dan bertanggung jawab. Ke depan, program ini akan terus diperluas ke berbagai kota di Indonesia sebagai bagian dari dukungan industri terhadap literasi dan inklusi keuangan nasional. (*)</p>

pindar 1.jpg

AFPI edukasi mahasiswa di Jogja lewat Pindar Mengajar untuk membedakan Pindar legal dan pinjol ilegal yang merugikan masyarakat.

AFPI Edukasi Bahaya Pinjol Ilegal Lewat Pindar Mengajar di Jogja