JAKARTA – Rencana revisi Undang-Undang (UU) Hak Cipta mendapat perhatian dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku usaha, akademisi, hingga pengamat kebijakan publik. Mereka mengingatkan agar proses revisi dilakukan secara hati-hati dan melalui kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap industri kreatif dan ekosistem digital nasional.Akademisi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Devi Syukri Azhari, menilai bahwa meskipun revisi UU Hak Cipta bertujuan memperkuat perlindungan terhadap pencipta karya, sejumlah ketentuan baru berpotensi meningkatkan biaya ekonomi apabila tidak disertai mekanisme implementasi yang proporsional.Menurut Devi, salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah meningkatnya biaya kepatuhan (compliance cost) bagi perusahaan, platform digital, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pelaku ekonomi kreatif. Aturan yang lebih kompleks terkait lisensi, penggunaan konten, dan pembayaran royalti dinilai dapat menambah beban operasional, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki sumber daya terbatas.“Pada dasarnya, tujuan revisi UU Hak Cipta sangat baik karena ingin memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada para pencipta. Namun dalam praktiknya, hak eksklusif yang terlalu ketat berpotensi membatasi penyebaran dan modifikasi karya. Biaya penggunaan riset, perangkat lunak, maupun materi edukasi bisa menjadi lebih tinggi sehingga inovasi pelaku ekonomi kreatif lokal berisiko terhambat,” ujar Devi, Senin (16/6/2026).Ia juga menyoroti ketidakjelasan regulasi terkait perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Menurutnya, belum adanya definisi dan batasan yang jelas mengenai penggunaan karya berhak cipta dalam pengembangan AI berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor maupun perusahaan teknologi.Kondisi tersebut, lanjut Devi, dapat membuat pelaku industri menunda investasi, ekspansi usaha, hingga peluncuran layanan baru sampai terdapat kepastian mengenai kewajiban dan risiko hukum yang harus dipenuhi. Dampaknya tidak hanya dirasakan sektor teknologi, tetapi juga dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan.Selain itu, regulasi yang terlalu restriktif dinilai berpotensi menghambat inovasi dan kolaborasi kreatif. Industri digital saat ini banyak bertumpu pada praktik penggunaan kembali, adaptasi, transformasi, dan distribusi konten secara legal untuk menghasilkan karya-karya baru yang bernilai ekonomi.“Apabila ruang penggunaan yang wajar atau fair use menjadi terlalu terbatas, biaya produksi konten dan pengembangan produk digital dapat meningkat secara signifikan. Hal ini tentu akan memengaruhi daya saing industri kreatif nasional,” katanya.Dampak serupa juga berpotensi dirasakan sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan teknologi. Akses terhadap materi yang dilindungi hak cipta yang semakin mahal atau sulit diperoleh dapat meningkatkan biaya riset serta memperlambat transfer pengetahuan dan inovasi dalam jangka panjang.Bagi UMKM, startup, dan kreator independen, kewajiban administratif tambahan dikhawatirkan menjadi hambatan untuk memasuki pasar. Pelaku usaha baru yang belum memiliki kemampuan hukum maupun finansial yang memadai berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi seluruh persyaratan lisensi dan kepatuhan yang diwajibkan.Devi juga mengingatkan adanya risiko konsentrasi pasar apabila regulasi baru lebih mudah dipenuhi oleh perusahaan besar dibandingkan pelaku usaha kecil. Dalam kondisi tersebut, manfaat perlindungan hak cipta yang lebih kuat dapat lebih banyak dinikmati oleh kelompok usaha tertentu, sementara pelaku skala kecil harus menanggung beban biaya yang lebih besar.Dari sisi ekonomi makro, peningkatan biaya lisensi, biaya produksi, dan biaya kepatuhan berpotensi diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga layanan digital, perangkat lunak, maupun produk kreatif lainnya. Jika terjadi secara luas, kondisi tersebut dapat menekan daya beli masyarakat dan mengurangi konsumsi produk kreatif dalam negeri.Karena itu, Devi mendorong agar revisi UU Hak Cipta dilakukan melalui konsultasi publik yang luas dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, penguatan regulasi perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital, edukasi masyarakat, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi modern guna menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang efektif tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.“Yang terpenting adalah memastikan revisi UU Hak Cipta mampu memberikan perlindungan yang adil bagi pencipta sekaligus tetap mendukung inovasi, investasi, dan perkembangan ekonomi digital Indonesia,” tutup Devi. (*)

WhatsApp Image 2026-06-16 at 00.06.36.jpeg

Akademisi mengingatkan revisi UU Hak Cipta harus dikaji matang agar tidak membebani industri kreatif, UMKM, dan ekosistem digital Indonesia.

Akademisi Soroti Risiko Revisi UU Hak Cipta bagi Industri Kreatif