Jakarta – Mekanisme kepailitan di Indonesia dinilai masih menyisakan celah yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Perusahaan yang sebenarnya masih memiliki kondisi keuangan sehat dapat terancam dipailitkan hanya karena memenuhi persyaratan formal dalam Undang-Undang Kepailitan.Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Melalui disertasinya, Michael Gerald Jusanti mengusulkan rekonstruksi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dengan mewajibkan penerapan tes insolvensi sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pailit.Menurut Michael, sistem yang berlaku saat ini memungkinkan perusahaan yang masih layak beroperasi (going concern) dinyatakan pailit hanya karena adanya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan kesehatan finansial perusahaan secara menyeluruh."Saat ini, perusahaan yang secara ekonomi masih solven dan layak (going concern) dapat dinyatakan pailit secara prematur hanya karena syarat formal adanya dua kreditor dan satu utang jatuh tempo tanpa mempertimbangkan kondisi keuangannya secara utuh. Kami merekomendasikan cash-flow test dan balance-sheet test sebagai prasyarat substantif sebelum putusan dijatuhkan," ujar Michael dalam sidang terbuka disertasinya.Ia menjelaskan, penerapan cash-flow test dan balance-sheet test akan memberikan ukuran yang lebih objektif dalam menentukan apakah suatu perusahaan benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu membayar kewajibannya atau masih memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan usahanya.Dengan mekanisme tersebut, menurut Michael, proses kepailitan tidak lagi hanya bertumpu pada syarat administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi ekonomi riil perusahaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan instrumen kepailitan sebagai sarana menekan atau mengambil alih perusahaan yang sejatinya masih sehat secara bisnis.Rektor Universitas Pancasila, Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.H., M.M., yang bertindak sebagai Ketua Sidang Terbuka, menilai kajian tersebut merupakan bentuk kontribusi akademik perguruan tinggi terhadap pembangunan ekonomi nasional."Universitas Pancasila berkomitmen melahirkan pemikiran hukum yang berpihak pada kepastian yang adil. Hukum kepailitan tidak boleh menghambat dinamika bisnis dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat," kata Adnan Hamid.Sementara itu, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Pancasila, Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H., menyatakan hasil penelitian tersebut tidak akan berhenti sebagai karya ilmiah semata. Pihaknya berkomitmen mendorong hasil disertasi menjadi naskah akademik yang dapat dijadikan masukan dalam proses revisi Undang-Undang Kepailitan."Karya akademik dari Universitas Pancasila ini tidak akan berhenti di laci perpustakaan. Kami akan mendorong hasil disertasi ini menjadi naskah akademik sebagai masukan resmi bagi DPR dalam merevisi UU Kepailitan agar lebih berkeadilan bagi pelaku usaha," ujar Agus Surono.Usulan penerapan tes insolvensi diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum sekaligus menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Dengan demikian, perusahaan yang masih memiliki prospek bisnis dan kondisi keuangan yang memadai tidak lagi menghadapi risiko kepailitan prematur akibat sengketa administratif maupun keterlambatan pembayaran yang bersifat sementara. (*)

Voi.id.jpg

Jakarta – Mekanisme kepailitan di Indonesia dinilai masih menyisakan celah yang berpotensi merugikan pelaku usaha. Perusahaan yang sebenarnya masih memiliki kon

Akademisi Universitas Pancasila Usulkan Tes Insolvensi Cegah Kepailitan