YOGYAKARTA, Jogjaaja.com – Asosiasi Kreator Konten Sejarah Indonesia (AKKSINDO) bersama Komunitas Historia Indonesia (KHI) mendeklarasikan Vredeburg Charter 2026 atau Piagam Kreator Konten Sejarah Indonesia. Deklarasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan konten sejarah, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), serta pengembangan ekonomi kreatif digital yang berkelanjutan.Deklarasi tersebut menjadi puncak kegiatan Temu Kreator Konten Sejarah Nasional (TKKSN) yang berlangsung di Museum Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Sabtu (31/10/2026). Mengusung tema “Mendorong Ekonomi Kreatif Berkelanjutan melalui Pemajuan Konten Digital yang Berbudaya”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku industri kreatif, serta ratusan kreator konten dari berbagai daerah di Indonesia.Pendiri KHI sekaligus Ketua Umum AKKSINDO, Asep Kambali, menegaskan bahwa kreator konten sejarah memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga memori kolektif bangsa, terutama di tengah perkembangan teknologi dan dominasi algoritma media digital.Menurutnya, kreator sejarah tidak hanya dituntut mampu menyajikan konten yang menarik dan mudah diingat, tetapi juga harus memastikan akurasi informasi berdasarkan metodologi sejarah.Ada lima langkah utama yang ditekankan kepada para kreator, yakni menyajikan sejarah secara menarik, menghadirkan konten inklusif dan edukatif, memastikan akurasi berbasis riset, membangun jejaring pembelajaran antarkreator, serta berkontribusi dalam membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran sejarah dan budaya.<h2>Pemerintah Dorong Konten Sejarah Jadi Kekuatan Ekonomi Kreatif</h2>Temu Kreator Konten Sejarah Nasional mendapat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif RI dan Privy sebagai mitra utama strategis, serta Kementerian Kebudayaan RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai pendukung utama.Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, menilai konten digital berbasis sejarah dan budaya memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.Ia mendorong agar karya kreator tidak hanya berorientasi pada jumlah tayangan di media sosial, tetapi juga mampu dikembangkan menjadi kekayaan intelektual (intellectual property/IP) yang memiliki perlindungan hukum dan nilai komersial lintas industri.Dengan demikian, karya kreatif berbasis sejarah dan budaya diharapkan dapat memberikan nilai tambah sekaligus meningkatkan kesejahteraan para kreatornya secara berkelanjutan.Sementara itu, Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, melalui sambutan video menekankan pentingnya pengembangan, pelindungan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di ruang digital.Menurutnya, penguatan literasi sejarah menjadi fondasi penting untuk menjaga identitas dan karakter bangsa di tengah derasnya arus informasi global.Fadli juga mendorong kolaborasi pemerintah, akademisi, lembaga kearsipan, dan kreator konten untuk mendigitalisasi sumber sejarah. Museum dan cagar budaya diharapkan dapat dikembangkan menjadi laboratorium kreatif yang mendekatkan narasi sejarah kepada masyarakat.Kepala ANRI, Mego Pinandito, turut mengingatkan tantangan ruang digital, terutama maraknya disinformasi dan pendangkalan narasi sejarah.ANRI berkomitmen memperkuat kapasitas historiografi digital para kreator agar arsip dan sumber sejarah primer dapat diolah menjadi karya yang akurat serta mudah dipahami generasi muda.<h2>Tiga Panel Bahas Riset Sejarah hingga Perlindungan HKI</h2>Dalam rangkaian TKKSN, penyelenggara menghadirkan tiga sesi diskusi panel yang membahas ekosistem kreator konten sejarah dari proses riset hingga monetisasi karya.Sesi pertama membahas hulu riset dan kewirausahaan budaya. Diskusi ini menghadirkan Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro Prof. Dr. Dhanang Respati Puguh, Staf Ahli Menteri Kebudayaan RI Masyithoh Annisa Ramadhani, serta Owner BT Batik Trusmi Sally Giovani.Pembahasan menitikberatkan pada pentingnya arsip dan riset ilmiah sebagai fondasi produksi konten audiovisual. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari distorsi, glorifikasi, maupun mitologisasi sejarah.Selain itu, diskusi membahas peluang sinergi antara pelestarian warisan budaya dan pengembangan industri kreatif.Sesi kedua mengangkat tema ketahanan keluarga, komunitas, dan keamanan siber. Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Dirjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan RI Dr. Restu Gunawan, kreator konten Fajar Aditya (RJL5), Mira Sahid dari Kumpulan Emak Blogger (KEB), Ketua GEKRAFS DIY Sarah Azzahra, serta Founder ICT Watch Donny BU.Diskusi membahas cara membedakan fakta sejarah dan mitos, membangun narasi budaya yang relevan bagi generasi muda, memperkuat literasi digital berbasis keluarga, hingga menerapkan keamanan akun dan etika publikasi.Adapun sesi ketiga berfokus pada perlindungan HKI, monetisasi, dan kepercayaan digital. Sesi ini menghadirkan Robinson Sinaga dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI, praktisi Multi Channel Networking Sugio Dwinanto Wibowo, serta Chief Information Officer Privy, Krishna Chandra.Pembahasan mencakup aspek hukum hak cipta, etika penggunaan materi pihak ketiga, pencatatan publikasi, perlindungan kanal resmi, optimalisasi monetisasi, hingga kepastian hukum kontrak digital bagi kreator.Staf Ahli Menteri Kebudayaan RI, Masyithoh Annisa Ramadhani, menyampaikan komitmen pemerintah untuk memperluas akses sumber daya kebudayaan bagi para kreator konten.Dukungan tersebut antara lain melalui penyediaan enam jilid buku Sejarah Indonesia yang dapat diakses secara gratis, 8.827 data digital warisan budaya, serta pengembangan Dana Indonesia Raya sebagai rujukan kreasi berbasis kebudayaan.Dari perspektif kewirausahaan budaya, Owner BT Batik Trusmi, Sally Giovani, menekankan bahwa pelestarian budaya dan pengembangan bisnis dapat berjalan beriringan.Menurutnya, penguatan narasi sejarah dan budaya di ruang digital berpotensi menjadi penggerak ekonomi daerah sekaligus memberdayakan ribuan perajin lokal.<h2>Privy Fasilitasi Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi</h2>Aspek perlindungan karya digital juga menjadi perhatian dalam deklarasi Vredeburg Charter 2026.Chief Information Officer Privy, Krishna Chandra, menjelaskan bahwa sertifikat elektronik dapat dilekatkan pada karya digital untuk memberikan kepastian mengenai subjek, objek, keaslian, serta pengiriman dokumen.Instrumen tersebut juga ditujukan untuk memastikan isi dokumen tidak dapat diubah sehingga memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja sama dan pengelolaan karya kreatif.Puncak kegiatan berlangsung sekitar pukul 15.45 WIB melalui pembacaan dan penandatanganan Vredeburg Charter 2026 menggunakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang difasilitasi Privy.Piagam tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum AKKSINDO Asep Kambali, CIO Privy Krishna Chandra yang mewakili CEO dan Founder Privy, serta tiga perwakilan kreator konten, yakni Peri Sandi, Pandu Fathurrohman, dan Suci Ambar Wati.Penandatanganan disaksikan Direktur Konten Digital Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Yuana Rochma Astuti.<h2>Lima Pilar Kebudayaan Digital Indonesia</h2>Melalui Vredeburg Charter 2026, AKKSINDO dan para pemangku kepentingan menetapkan lima pilar kebudayaan digital Indonesia sebagai landasan gerakan bersama.Kelima pilar tersebut meliputi:1. Mewujudkan ruang digital yang berdaulat, aman, dan bertanggung jawab.2. Membangun ruang digital yang mendidik dan mencerahkan.3. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdikari dan mandiri.4. Memperkuat peran keluarga serta komunikasi dan jejaring antarkomunitas.5. Menumbuhkan kesadaran sejarah dan kepribadian budaya bangsa.Deklarasi ini diharapkan menjadi landasan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga kebudayaan, industri kreatif, dan komunitas kreator dalam membangun ekosistem konten sejarah yang berkualitas.AKKSINDO bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memastikan perkembangan teknologi digital berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga memori kolektif bangsa, melindungi kekayaan intelektual, serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

deklarasi.jpg

AKKSINDO dan KHI mendeklarasikan Vredeburg Charter 2026 untuk memperkuat konten sejarah, perlindungan HKI, dan ekonomi kreatif digital Indonesia.

AKKSINDO dan KHI Deklarasikan Vredeburg Charter 2026 di Yogyakarta