Yogya, Jogjaaja.com – Menghadapi kian banyaknya kasus kriminalisasi guru ketika menjalankan tugas, mantan Direktur YLBHI Asfinawati merekomendasikan pembentukan paralegal sebagai salah satu langkah advokasi hukum untuk guru.Rekomendasi lain ialah &nbsp;dalam bentuk kerja sama yang lebih erat, seperti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara organisasi guru dan kepolisian. “Paralegal adalah solusi praktis, terutama bagi guru di daerah pelosok yang jauh dari akses layanan hukum &nbsp;normal,” tandaas Asfinawati dalam webinar &nbsp;‘Waspada Kriminalisasi Guru, Pahami Perlindungan Hukum bagi Tenaga Pendidik, Sabtu (16/11). Webinar diselenggarakan Komunitas Guru Satkaara Berbagi (KGSB) dan diikuti sekitar 200 guru anggota maupun bukan anggota KGSB. &nbsp;Dikatakan, paralegal dapat menjadi pendamping hukum pertama bagi guru yang menghadapi masalah hukum. Keberadaan paralegal ini penting mengingat kebanyakan LBH berada di Pulau Jawa dan maksimal di ibukota kabupaten. Sementara banyak guru yang domisilinya tersebar di berbagai pelosok tanah air.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bri-property-expo-2024-calon-nasabah-kpr-dimanjakan-dengan-penawaran-eksklusif">BRI Property Expo 2024: Calon Nasabah KPR Dimanjakan dengan Penawaran Eksklusif</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/cek-10-negara-paling-bugar-di-dunia-ada-empat-di-asia">Cek10 Negara Paling Bugar di Dunia, Ada Empat di Asia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/aplikasi-ini-paling-banyak-didownload-gen-z-as-temu-malah-dilarang-di-indonesia">Aplikasi ini Paling Banyak Didownload Gen Z AS, Temu Malah Dilarang di Indonesia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/dukung-masa-depan-eks-pekerja-migran-indonesia-bri-peduli-sediakan-pelatihan-keterampilan-dan-pengetahuan">Dukung Masa Depan Eks Pekerja Migran Indonesia, BRI Peduli Sediakan Pelatihan Keterampilan dan Pengetahuan</a></li></ul>“Paralegal adalah solusi praktis, terutama bagi guru di daerah pelosok yang jauh dari akses layanan hukum &nbsp;normal. Mereka bisa membantu menyusun kronologi, mendampingi di proses kepolisian, hingga memberikan konsultasi non-litigasi,” ujarnya.Ditambahkan, pertolongan pertama yang paling penting adalah pendampingan pada BAP pertama yang sangat menentukan proses hukum selanjutnya. Selain itu, Asfin juga merekomendasikan langkah strategis dalam bentuk kerja sama yang lebih erat, seperti penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), antara organisasi guru dan kepolisian, untuk melindungi guru dalam menjalankan tugasnya. &nbsp;Sebelum itu, tambahnya, alangkah baiknya &nbsp;perlindungan secara internal di sekolah juga diperkuat dengan adanya Satuan Tugas (Satgas).Menurutnya, Satgas tidak hanya bertugas untuk melindungi guru &nbsp;namun juga siswa dari berbagai potensi perundungan, pelecehan seksual dan ancaman yang membahayakan. Untuk itu Asfin mengajak serikat profesi guru dan komunitas semacam KGSB untuk membuat kajian tentang apa yang menjadi penyebab berbagai masalah hukum tersebut dari kedua sisi. “Dari sisi apa yang menimpa guru dan di sisi lain apa yang dirasakan siswa,” katanya. &nbsp;Terkait sinergi antarorganisasi, &nbsp;Ketua STH Indonesia Jentera Aria Suyudi memberi apresiasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan KGSB. Aria menegaskan, institusi yang dipimpinnya memandang penting upaya-upaya semacam ini untuk meningkatkan literasi hukum dan pemberdayaan hukum di masyarakat. Tujuan akhirnya agar masyarakat benar-benar mampu menjadi penyeimbang dan pemain aktif dalam proses demokrasi di Indonesia.“Posisi guru yang sangat rentan &nbsp;kriminalisasi merupakan akibat adanya potensi multitafsir hukum,” kata Aria. Namun di atas itu semua, ia memberi penekanan &nbsp;bahwa kunci keharmonisan hukum dalam hubungan berbagai pihak adalah pemahaman bagaimana hukum mengatur serta kepahaman atas batas-batas interaksi dengan pihak ketiga.Sementara pendiri KGSB Ruth Andriani &nbsp;menegaskan pentingnya pembahasan isu masalah ini sebagai upaya perbaikan sistem perlindungan hukum untuk mendukung tugas guru dalam melaksanakan tugas pendidikannya dengan aman dan nyaman. Menurutnya, kasus kriminalisasi guru sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman akan batasan dalam mendisiplinkan siswa. Ia menyoroti bagaimana Undang-Undang Perlindungan Anak kerap menjadi dasar pemolisian terhadap guru.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/fik-umy-adakan-diskusi-film-demi-menunjang-pembelajaran-sinematografi-mahasiswa">FIK UMY Adakan Diskusi Film Demi Menunjang Pembelajaran Sinematografi Mahasiswa</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bursa-karbon-and-pengendalian-emisi-kafegama-diy-and-feb-ugm">Bursa Karbon &amp; Pengendalian Emisi KAFEGAMA DIY &amp; FEB UGM</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/ashta-district-8-rayakan-ulang-tahun-ke-4-bertajuk-embrace-four-years-of-connection">ASHTA District 8 Rayakan Ulang Tahun Ke-4 bertajuk “EMBRACE" - Four Years of Connection</a></li></ul>“Kita perlu dukungan hukum yang jelas agar tindakan pendisiplinan tidak dianggap sebagai tindak kriminal. Namun, guru juga harus memahami batasan dalam mendisiplinkan siswa, tidak boleh ada kekerasan, baik fisik maupun verbal,” ujarnya tegas

ziom.jpg

Guru UPT SPF SDN Mongisidi II Makassar Hastati SPd (kiri) dan founder KGXB Ruth Andriani. Bawah Ketua STH Indonesia Jentera Aria Suyudi dan Asfinawati

Yogya, Jogjaaja.com – Menghadapi kian banyaknya kasus kriminalisasi guru ketika menjalankan tugas, mantan Direktur YLBHI Asfinawati merekomendasikan pembentukan

Atasi Kriminalisasi Guru, Perlu Paralegal dan MoU Guru - Kepolisian