JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan saat ini pemerintah tengah mendorong negosiasi perpanjangan izin operasi PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan syarat khusus. Adapun, syaratnya adalah penambahan kepemilikan saham merah putih sebanyak 10%.Bahlil mengatakan, pemerintah juga berniat memberikan perpanjangan izin operasi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport dengan mempertimbangkan puncak masa produksi tambangnya yang diperkirakan terjadi pada 2030-2035."Ke depan dalam negosiasi kalau kita bisa tambah 10% sebisa mungkin mencapai 60% kita meminta kepada mereka untuk penambahan itu tidak ada valuasinya. Dengan kata lain kita bicarakan BUMN bisa mengambil semurah mungkin," katanya dalam konferensi pers kuartal I-2023 pada Jumat, 28 April 2023.Maka dari itu, rencana ini diakui Bahlil masih dalam bahasan pemerintah untuk menghitung perpanjangan yang pantas sesuai dengan cadangan yang ada serta pertimbangan akuisisi saham tambahan. Untuk informasi resminya akan disampaikan dalam waktu dekat.Saat ini kepemilikan saham mayoritas Freeport Indonesia lebih besar dimiliki pemerintah Indonesia, yakni 51%, sementara sisanya digenggam Freeport McMoRan (FCX).Jika pembahasan mengenai perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia sudah selesai, maka Pemerintah akan meminta agar dibangun smelter di Papua, tidak hanya membangun smelter di Gresik.

Bahlil Lahadalia Menteri BKPM pada Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023

Bahlil Lahadalia Menteri BKPM.png

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membocorkan saat ini pemerintah tengah mendorong negosiasi perpanjangan izin operasi  PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan syarat khusus. Adapun, syaratnya adalah penambahan kepemilikan saham merah putih sebanyak 10%.

Bahlil Ungkap Potensi Penambahan Saham Freeport untuk RI