Ketika Perdana Menteri India Narendra Modi berkunjung ke Indonesia pada awal Juli 2026, pembahasan tentu akan berfokus pada penguatan kerja sama bilateral di bidang perdagangan, investasi, pertahanan, energi, hingga kemitraan geopolitik. Seluruh agenda tersebut merupakan bagian penting yang mencerminkan semakin eratnya hubungan strategis antara dua negara demokrasi terbesar di Asia.

Peluang tersebut adalah membangun kolaborasi dalam pengembangan Public Digital Infrastructure (PDI) atau Infrastruktur Publik Digital generasi baru yang berpotensi mengubah wajah ekonomi digital Indonesia dalam beberapa dekade mendatang.

Berbeda dengan berbagai inisiatif digital pada umumnya, Public Digital Infrastructure bukan sekadar proyek teknologi baru. Ia juga bukan platform pemerintah, marketplace, ataupun aplikasi seluler baru. PDI merupakan fondasi infrastruktur ekonomi yang memungkinkan pelaku usaha, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam sebuah ekosistem digital yang terbuka, saling terhubung (interoperable), dan terpercaya.

Perannya dapat disamakan dengan pembangunan jalan tol pada era revolusi industri atau jaringan internet broadband pada era informasi. Infrastruktur pada dasarnya tidak menciptakan nilai ekonomi secara langsung. Yang dilakukannya adalah menyediakan fondasi yang memungkinkan pihak lain menciptakan nilai tersebut.

Transformasi Digital Memasuki Babak Baru

Perbedaan ini menjadi sangat penting karena hingga kini pembahasan mengenai transformasi digital masih banyak berfokus pada aspek teknologi.

Pemerintah membahas kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), komputasi awan (cloud computing), keamanan siber, pusat data, dan berbagai platform digital. Di sisi lain, perusahaan menginvestasikan dana besar untuk membangun aplikasi seluler, otomatisasi, analitik data, serta teknologi yang meningkatkan pengalaman pelanggan.

Seluruh investasi tersebut memang sangat penting.

Namun, investasi itu saja tidak lagi cukup.

Tahap berikutnya dari transformasi digital tidak akan ditentukan oleh siapa yang memiliki teknologi terbaik, melainkan oleh siapa yang mampu membangun ekosistem digital yang paling efektif.

Selama lebih dari satu dekade, transformasi digital dipahami sebagai upaya meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional.

Perbankan menghadirkan layanan mobile banking dan pembukaan rekening secara digital. Perusahaan telekomunikasi mengembangkan aplikasi gaya hidup digital. Perusahaan ritel mengadopsi strategi omnichannel. Pemerintah pun mulai mendigitalisasi berbagai layanan publik.

Berbagai inisiatif tersebut memang menghasilkan manfaat yang besar. Pelanggan menikmati layanan yang lebih cepat dan nyaman, organisasi bekerja lebih efisien, proses bisnis menjadi semakin otomatis, sementara biaya operasional terus menurun.

Namun, sebagian besar pencapaian tersebut pada dasarnya hanya mengoptimalkan model bisnis yang sudah ada. Mereka belum benar-benar menciptakan model bisnis yang sama sekali baru.

Perbedaan inilah yang kini menjadi semakin penting.

Ketika teknologi digital semakin mudah diakses oleh semua pihak, keunggulan kompetitif tidak lagi berasal dari teknologinya semata. Artificial Intelligence, cloud computing, platform otomatisasi, hingga teknologi mobile kini dapat dimanfaatkan hampir oleh setiap organisasi.

Teknologi telah menjadi sebuah komoditas.

Yang menjadi pembeda justru kemampuan organisasi dalam menciptakan model bisnis baru.

Bagi industri perbankan, hal ini berarti bertransformasi dari sekadar lembaga keuangan menjadi platform gaya hidup digital. Upaya tersebut sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh sejumlah bank di Indonesia melalui berbagai fitur dalam aplikasi mobile banking mereka, seperti menu Lifestyle pada aplikasi myBCA, layanan Sukha di Livin’ by Mandiri, maupun menu Lifestyle di aplikasi Wondr by BNI. Meski demikian, keberhasilannya masih relatif terbatas.

Hal serupa juga terjadi pada industri telekomunikasi. Operator seluler berupaya berkembang dari penyedia layanan konektivitas menjadi platform perdagangan digital. Contohnya dapat dilihat pada fitur Lifestyle di aplikasi Telkomsel maupun myIM3 milik Indosat. Namun hasil yang dicapai pun belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Sementara itu, sektor ritel mulai mengintegrasikan layanan keuangan, logistik, serta berbagai kemitraan dalam satu ekosistem. Pemerintah pun semakin berfokus menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi berkembang lintas sektor, bukan hanya di dalam masing-masing industri.

Dengan demikian, masa depan transformasi digital bukan lagi sekadar memperbaiki proses bisnis yang telah ada, melainkan membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk kolaborasi ekonomi yang sama sekali baru.

Indonesia Tidak Membutuhkan Marketplace Baru

Indonesia telah memiliki salah satu ekosistem perdagangan digital paling dinamis di Asia Tenggara. Berbagai platform e-commerce bersaing ketat memperebutkan konsumen. Industri perbankan terus memperluas layanan digitalnya. Perusahaan telekomunikasi menggelontorkan investasi besar untuk berbagai layanan digital. Perusahaan ritel mengembangkan kanal penjualan daring yang semakin canggih. Startup teknologi pun terus menghadirkan berbagai inovasi baru.

Dari luar, Indonesia tampak telah memiliki seluruh elemen yang dibutuhkan untuk membangun ekonomi digital yang maju.

Namun, di balik perkembangan tersebut masih terdapat persoalan mendasar.

Ekosistem digital Indonesia masih berjalan secara terfragmentasi.

Setiap organisasi membangun platformnya sendiri. Setiap perusahaan mengembangkan jaringan merchant sendiri. Setiap pelaku usaha melakukan integrasi teknologi, membangun tata kelola, menyusun skema kerja sama komersial, serta menjalin kemitraannya masing-masing.

Pekerjaan yang sama akhirnya dilakukan berulang kali oleh ribuan organisasi di berbagai sektor.

Akibatnya, perusahaan harus menghabiskan sumber daya yang besar hanya untuk saling terhubung sebelum benar-benar dapat menciptakan nilai bagi pelanggan.

Karena itu, persoalan utama Indonesia bukanlah kekurangan platform digital.

Yang belum dimiliki Indonesia adalah infrastruktur digital bersama yang memungkinkan seluruh platform tersebut bekerja sama secara efisien.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memiliki arti strategis.

Alih-alih menggantikan platform yang sudah ada, PDI justru menghubungkan semuanya.

Alih-alih menghambat inovasi, PDI mempercepat inovasi.

Dan alih-alih menciptakan satu marketplace baru, PDI memungkinkan lahirnya ribuan marketplace serta berbagai ekosistem bisnis digital secara bersamaan.

Peluang yang Lebih Besar daripada Sekadar Teknologi

Masih banyak yang beranggapan bahwa kerja sama Indonesia dan India dalam bidang digital hanya sebatas transfer teknologi.

Pandangan tersebut sesungguhnya terlalu menyederhanakan nilai yang dimiliki India.

Teknologi selalu dapat dikembangkan. Perangkat lunak dapat terus disempurnakan. Platform digital pun selalu dapat didesain ulang.

Namun aset paling berharga yang dihasilkan India melalui implementasi Open Network for Digital Commerce (ONDC) bukanlah perangkat lunaknya.

Melainkan pengalaman implementasinya.

Membangun infrastruktur digital berskala nasional selalu menghadirkan tantangan yang tidak mungkin sepenuhnya diprediksi sejak awal.

Pertanyaan-pertanyaan mengenai tata kelola, insentif komersial, interoperabilitas, partisipasi merchant, adopsi konsumen, keselarasan regulasi, ketahanan operasional, mekanisme penyelesaian sengketa, tata kelola data, hingga pembangunan kepercayaan digital akan terus muncul selama proses implementasi berlangsung.

Seluruh tantangan tersebut bukanlah tanda kegagalan.

Sebaliknya, tantangan itu merupakan karakter alami dari setiap inovasi berskala besar.

Sejarah menunjukkan bahwa hampir semua teknologi transformatif—mulai dari internet, jaringan pembayaran digital, hingga komunikasi seluler—berkembang melalui proses belajar, eksperimen, dan penyempurnaan yang berlangsung secara terus-menerus.

ONDC telah melewati sebagian besar perjalanan tersebut.

Pengalaman yang terkumpul selama proses itu merupakan aset strategis yang sangat berharga.

Dari Transfer Teknologi Menuju Transfer Pengetahuan

Selama ini, kerja sama internasional umumnya berfokus pada transfer teknologi.

Padahal, peluang yang jauh lebih besar saat ini justru terletak pada transfer pengetahuan implementasi.

Mengetahui apa yang harus dibangun memang penting.

Namun mengetahui bagaimana cara membangunnya dengan sukses jauh lebih bernilai.

Kontribusi Terbesar India: Biaya Penemuan Itu Sudah Dibayar

Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi besar dalam pembangunan infrastruktur selalu mengikuti pola yang hampir sama.

Jaringan kereta api merevolusi transportasi, tetapi baru tercapai setelah melalui puluhan tahun kegagalan rekayasa dan penyempurnaan operasional. Industri penerbangan komersial berkembang melalui berbagai perbaikan pada standar keselamatan, pengelolaan bandara, hingga regulasi internasional. Bahkan internet yang kita gunakan saat ini tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh selama beberapa dekade melalui eksperimen yang melibatkan pemerintah, universitas, perusahaan teknologi, serta berbagai organisasi penyusun standar global.

Public Digital Infrastructure (PDI) tidak berbeda.

Meski pembahasannya sering berpusat pada teknologi, tantangan sebenarnya bukanlah membangun platform digital itu sendiri. Perangkat lunak modern dapat dikembangkan oleh ribuan insinyur yang kompeten. Infrastruktur cloud tersedia secara luas. Teknologi kecerdasan buatan pun semakin mudah diakses.

Kemampuan teknis bukan lagi kendala utama.

Tantangan sesungguhnya adalah membangun ekosistem.

Ekosistem berbicara tentang manusia sebelum berbicara tentang teknologi. Ia menuntut para pesaing untuk mau berkolaborasi, regulator untuk saling berkoordinasi, pelaku usaha untuk saling percaya, serta konsumen untuk mengubah kebiasaan yang telah lama terbentuk.

Berbeda dengan perangkat lunak yang dapat diprogram, ekosistem berkembang melalui interaksi, adaptasi, dan pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus.

Karena itulah implementasi Public Digital Infrastructure bukan sekadar proyek pengembangan perangkat lunak.

Ia adalah proyek transformasi ekonomi.

Setiap Inovasi Memiliki Biaya Penemuan

Ketika berbicara mengenai inovasi, organisasi umumnya menghitung investasi finansial.

Mereka memperkirakan biaya pengembangan, biaya infrastruktur, operasional, hingga pemasaran.

Namun ada satu jenis biaya yang jarang dibahas, padahal sering kali justru paling besar.

Biaya tersebut adalah Cost of Discovery atau biaya penemuan.

Cost of Discovery merupakan seluruh sumber daya yang harus dikeluarkan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang belum memiliki jawaban sebelum implementasi dimulai.

Bagaimana struktur tata kelola yang ideal?

Insentif komersial seperti apa yang mampu mendorong partisipasi?

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa?

Seberapa terbuka ekosistem seharusnya dibangun?

Bagaimana data dapat tetap terlindungi tanpa mengorbankan interoperabilitas?

Bagaimana pembagian tanggung jawab antara penyedia infrastruktur dan para pelaku ekosistem?

Bagaimana inovasi tetap berkembang tanpa menghilangkan standardisasi?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya melalui perancangan teoritis.

Jawabannya hanya dapat ditemukan melalui proses implementasi nyata.

Sebagian pendekatan berhasil.

Sebagian lainnya gagal.

Banyak pula yang harus disempurnakan setelah berhadapan dengan perilaku bisnis dan konsumen di dunia nyata.

Setiap negara yang menjadi pelopor arsitektur digital baru pasti harus membayar biaya penemuan tersebut.

Investasi itu tidak bisa dihindari.

Pertanyaannya hanyalah:

Siapa yang membayarnya lebih dulu?

ONDC: Lebih dari Sekadar Teknologi, Sebuah Pembelajaran Kelembagaan

Karena itu, Open Network for Digital Commerce (ONDC) India seharusnya dipandang dari perspektif yang lebih luas.

Selama ini ONDC sering dipersepsikan hanya sebagai sebuah platform teknologi.

Padahal, pencapaian terbesarnya justru berada pada aspek lain.

ONDC merupakan salah satu eksperimen terbesar di dunia dalam membangun ekosistem perdagangan digital terbuka yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan teknologi, penyedia logistik, pelaku usaha, hingga masyarakat.

Selama bertahun-tahun implementasinya, ONDC telah mengumpulkan pengalaman yang sangat berharga mengenai berbagai persoalan tersebut.

Sebagian keputusan terbukti berhasil.

Sebagian lainnya harus diperbaiki.

Bahkan beberapa asumsi awal berubah sepenuhnya setelah melihat kondisi nyata di lapangan.

Hal tersebut bukan berarti konsep ONDC gagal.

Sebaliknya, justru menunjukkan bahwa inovasi berskala nasional memang berkembang melalui proses belajar yang berkesinambungan.

Produk paling berharga yang dihasilkan ONDC bukanlah perangkat lunaknya.

Melainkan pengetahuan kelembagaan (institutional knowledge) yang lahir dari pengalaman implementasi tersebut.

Kesempatan Melompat pada Tahap Implementasi

Selama ini banyak orang berbicara mengenai technology leapfrogging.

Negara berkembang sering kali melewati teknologi lama dan langsung mengadopsi teknologi generasi terbaru.

Telepon seluler menggantikan telepon kabel.

Perbankan digital berkembang tanpa harus membangun jaringan kantor cabang yang sangat besar.

Pembayaran digital tumbuh pesat di negara-negara yang sebelumnya belum memiliki infrastruktur pembayaran tradisional yang kuat.

Public Digital Infrastructure menawarkan peluang yang berbeda.

Indonesia bukan hanya dapat melakukan lompatan teknologi.

Indonesia memiliki kesempatan melakukan lompatan implementasi (implementation leapfrogging).

Bahkan, keunggulan ini bisa jadi jauh lebih besar.

Alih-alih memulai dari nol dengan penuh ketidakpastian, Indonesia dapat memulai dari kumpulan pengalaman yang telah dibangun India.

Alih-alih menemukan sendiri seluruh tantangan, Indonesia sudah dapat mengantisipasinya sejak awal.

Alih-alih menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk membuktikan konsep dasar, Indonesia dapat langsung berfokus menyempurnakan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional.

Dengan demikian, kurva pembelajaran menjadi jauh lebih singkat.

Yang tidak kalah penting, implementation leapfrogging bukan berarti mengurangi inovasi.

Sebaliknya, ia justru mempercepat inovasi.

Karena sumber daya tidak lagi habis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah lebih dulu dipecahkan negara lain, Indonesia dapat mengalokasikan lebih banyak energi untuk mengembangkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan nasional.

Artinya, Indonesia memulai inovasi dari titik awal yang jauh lebih tinggi.

Belajar Bukan Berarti Meniru

Ada perbedaan mendasar antara belajar dan meniru.

Banyak negara terjebak dalam dua kesalahan yang berlawanan.

Sebagian percaya bahwa model yang sukses di negara lain harus ditiru sepenuhnya.

Sebagian lainnya justru menolak seluruh pengalaman luar negeri dengan alasan kondisi lokal berbeda.

Kedua pendekatan tersebut sama-sama kurang tepat.

Setiap infrastruktur digital nasional yang berhasil selalu dibentuk oleh sejarah ekonomi, regulasi, kapasitas kelembagaan, struktur industri, dan karakteristik sosial negaranya masing-masing.

Ekonomi India tentu berbeda dengan Indonesia.

Skala ekonomi, jumlah penduduk, struktur perdagangan ritel, perkembangan regulasi, sistem pembayaran, hingga pola adopsi digital memiliki karakteristik yang tidak sama.

Indonesia juga memiliki berbagai keunggulan yang unik.

QRIS telah menjadi salah satu sistem pembayaran QR nasional paling sukses di dunia.

BI-FAST berhasil memodernisasi sistem pembayaran real-time.

Industri perbankan Indonesia memiliki tingkat adopsi digital yang tinggi.

Sektor telekomunikasinya telah matang.

Ekosistem startup berkembang pesat.

Pemerintah pun telah memiliki pengalaman panjang dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif digital berskala nasional.

Karena itu, Indonesia tidak perlu mereplikasi ONDC secara utuh.

Yang perlu diadopsi adalah prinsip-prinsip dasarnya, sementara model implementasinya harus dirancang sesuai dengan realitas Indonesia.

Prinsipnya sederhana:

Adopsi prinsipnya. Sesuaikan implementasinya.

Pendekatan ini memungkinkan Indonesia tetap fleksibel sekaligus menghindari pengulangan berbagai persoalan yang sebenarnya telah berhasil diselesaikan di negara lain.

Sebuah Keunggulan Strategis yang Langka

Sejarah jarang memberikan kesempatan kepada sebuah negara untuk menjadi pelopor awal dalam mengadopsi arsitektur ekonomi baru tanpa harus menanggung seluruh biaya sebagai negara pertama yang mengembangkannya.

Kini Indonesia berada pada posisi yang sangat istimewa.

India telah melewati sebagian besar perjalanan yang sulit tersebut.

Negara itu telah menginvestasikan waktu bertahun-tahun menjelajahi berbagai tantangan yang sebelumnya belum pernah dihadapi, sekaligus mengumpulkan pengalaman praktis dari implementasi nyata.

Indonesia kini memiliki kesempatan membangun Public Digital Infrastructure yang sesuai dengan prioritas nasionalnya dengan memanfaatkan seluruh pembelajaran tersebut.

Ini bukan tentang mengikuti jejak India.

Melainkan memulai perjalanan beberapa kilometer lebih depan dibandingkan garis start.

Karena itu, keuntungan terbesar yang dimiliki Indonesia bukanlah akses terhadap teknologi India.

Melainkan akses terhadap pengalaman yang telah dikumpulkan India.

Dalam ekonomi digital yang sedang berkembang, pengalaman tersebut bisa menjadi salah satu aset strategis paling berharga yang dapat dimiliki sebuah negara.

Tantangan Indonesia kini bukan lagi apakah Public Digital Infrastructure perlu dibangun.

Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengubah pengalaman implementasi ONDC selama bertahun-tahun menjadi sebuah model khas Indonesia yang mampu melahirkan model bisnis baru, memperkuat daya saing nasional, sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi digital utama di Asia.

Itulah tantangan—dan sekaligus peluang—yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Prinsip Bersifat Universal, Implementasi Harus Lokal

Setiap infrastruktur digital yang berhasil selalu dibangun di atas dua lapisan.

Lapisan pertama adalah prinsip-prinsip universal.

Prinsip-prinsip ini hampir tidak berubah di berbagai negara, seperti interoperabilitas terbuka, protokol komunikasi yang terstandarisasi, identitas digital yang tepercaya, sistem pembayaran yang aman, tata kelola yang transparan, akses yang setara bagi seluruh peserta ekosistem, persaingan yang sehat, serta inovasi yang lahir melalui interoperabilitas, bukan eksklusivitas.

Prinsip-prinsip tersebut berlaku secara universal karena menjawab tantangan ekonomi yang dihadapi hampir semua negara.

Sementara itu, lapisan kedua adalah implementasi.

Dan implementasi tidak pernah bersifat universal.

Ia sepenuhnya bergantung pada kondisi lokal.

Membangun di Atas Aset Digital Nasional yang Sudah Dimiliki

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa membangun Public Digital Infrastructure (PDI) berarti mengganti seluruh sistem digital yang telah ada.

Padahal, justru sebaliknya.

Infrastruktur digital yang berhasil selalu dibangun di atas fondasi yang telah dimiliki sebelumnya.

Indonesia telah menginvestasikan sumber daya yang sangat besar dalam membangun berbagai aset digital nasional.

Perbankan memiliki hubungan yang kuat dengan puluhan juta nasabah yang telah memercayakan layanan keuangannya. Perusahaan telekomunikasi berinteraksi setiap hari dengan jutaan pelanggan. Peritel mengelola ekosistem loyalitas pelanggan yang semakin matang. Perusahaan logistik terus memperluas jaringan distribusi ke seluruh Indonesia. Infrastruktur pembayaran digital telah mencapai tingkat interoperabilitas yang sangat baik. Pemerintah juga terus mendigitalisasi berbagai layanan publik.

Semua itu bukanlah hambatan bagi Public Digital Infrastructure.

Sebaliknya, seluruh aset tersebut merupakan fondasi utama yang dapat dimanfaatkan.

Karena itu, tujuan PDI bukan menggantikan platform digital yang sudah ada.

Tujuannya adalah menghubungkan seluruh platform tersebut.

Alih-alih mendorong setiap organisasi membangun ekosistemnya sendiri-sendiri, Public Digital Infrastructure memungkinkan berbagai ekosistem yang telah ada saling berinteraksi melalui standar yang sama, tanpa menghilangkan persaingan.

Masing-masing pelaku tetap bersaing melalui inovasi.

Yang berubah hanyalah biaya untuk berkolaborasi menjadi jauh lebih rendah.

Nilai Terbesar Berada pada Jaringan

Transformasi digital selama ini mendorong organisasi berpikir secara individual.

Setiap perusahaan membangun aplikasinya sendiri.

Ekosistem merchant sendiri.

Integrasi pembayaran sendiri.

Kemitraan logistik sendiri.

Strategi akuisisi pelanggan sendiri.

Pendekatan seperti ini pada akhirnya menciptakan banyak duplikasi.

Public Digital Infrastructure mengubah cara pandang tersebut.

Yang dioptimalkan bukan lagi organisasi secara individu, melainkan jaringan secara keseluruhan.

Perbedaan ini sangat mendasar.

Nilai ekonomi masa depan semakin banyak tercipta bukan dari organisasi yang berdiri sendiri, melainkan dari interaksi antarorganisasi.

Sebuah bank akan menciptakan nilai lebih besar ketika nasabahnya dapat bertransaksi dengan ribuan merchant.

Merchant memperoleh manfaat lebih besar ketika mereka dapat menjangkau jutaan nasabah bank.

Perusahaan logistik menjadi lebih efisien ketika dapat melayani berbagai platform perdagangan digital sekaligus.

Lembaga keuangan juga dapat mengambil keputusan pembiayaan dengan lebih baik ketika memiliki riwayat transaksi yang lebih kaya dan komprehensif.

Semua peserta memperoleh manfaat karena semakin banyak pihak yang bergabung, semakin besar pula nilai jaringan tersebut.

Dalam ilmu ekonomi, fenomena ini dikenal sebagai network effects.

Public Digital Infrastructure menghadirkan efek jaringan tersebut dalam skala nasional.

Mengapa Industri Perbankan Indonesia Dapat Menjadi Penggerak Utama

Indonesia memiliki satu keunggulan yang sering kali kurang mendapat perhatian.

Industri perbankannya telah membangun salah satu basis pelanggan digital yang paling terpercaya di Indonesia.

Selama puluhan tahun, bank telah berinvestasi membangun kepercayaan masyarakat.

Mereka mengembangkan sistem manajemen risiko yang kompleks.

Memenuhi regulasi yang ketat.

Memiliki identitas nasabah yang telah terverifikasi.

Serta memproses miliaran transaksi keuangan setiap harinya.

Dalam era Public Digital Infrastructure, seluruh aset tersebut memiliki nilai strategis yang jauh melampaui fungsi perbankan tradisional.

Bank tidak lagi harus memandang dirinya hanya sebagai penyedia layanan keuangan.

Bank dapat berkembang menjadi buyer application yang terpercaya, menghubungkan nasabah dengan ekosistem ekonomi digital yang jauh lebih luas.

Daripada membangun ratusan kerja sama bilateral dengan merchant satu per satu, bank cukup terhubung ke sebuah ekosistem terbuka yang telah mempertemukan ribuan penjual melalui standar yang sama.

Model ini mengubah ekonomi transformasi digital secara mendasar.

Bank tetap berfokus pada keunggulan utamanya:

membangun kepercayaan,menjaga hubungan dengan nasabah,menyediakan layanan pembayaran,memberikan pembiayaan,mengelola risiko.

Sementara itu, merchant tetap fokus menjual produk.

Perusahaan logistik fokus pada distribusi.

Perusahaan teknologi fokus menciptakan inovasi.

Seluruh proses integrasi dijalankan oleh infrastruktur bersama.

Pendekatan seperti ini jauh lebih mudah dikembangkan dibandingkan meminta setiap organisasi membangun seluruh kemampuan ekosistem secara mandiri.

Yang Harus Diadaptasi Bukan Hanya Teknologi, tetapi Juga Tata Kelola

Pelajaran terbesar yang dapat dipetik Indonesia dari pengalaman India sesungguhnya bukan terletak pada teknologinya.

Melainkan pada tata kelola (governance).

Permasalahan teknologi relatif lebih mudah diselesaikan.

Sebaliknya, persoalan tata kelola jauh lebih kompleks.

Siapa yang menetapkan standar teknis?

Bagaimana sengketa diselesaikan?

Bagaimana syarat partisipasi dikembangkan dari waktu ke waktu?

Bagaimana inovasi tetap tumbuh tanpa mengorbankan interoperabilitas?

Bagaimana netralitas komersial tetap dijaga?

Bagaimana kepercayaan seluruh peserta ekosistem dapat dipertahankan?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan menentukan apakah Public Digital Infrastructure dapat tetap terbuka, dipercaya, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Teknologi membangun ekosistem.

Namun tata kelola lah yang menjaganya tetap hidup.

Karena itu, kerja sama Indonesia dan India seharusnya tidak hanya mencakup kolaborasi teknologi.

Yang sama pentingnya adalah dialog berkelanjutan mengenai tata kelola, desain kelembagaan, perkembangan regulasi, pengelolaan ekosistem, hingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

Di sinilah pengalaman implementasi menjadi aset yang sangat berharga.

Dari Belajar Menuju Kepemimpinan

Sebagian orang mungkin melihat Indonesia hanya sebagai negara yang mengikuti jejak India.

Pandangan tersebut terlalu meremehkan potensi Indonesia.

Belajar dari pengalaman negara lain bukanlah bentuk ketergantungan.

Justru itulah strategi untuk mempercepat inovasi.

Sejarah menunjukkan banyak negara maju berkembang bukan karena menciptakan seluruh teknologinya sendiri, melainkan karena mampu mengadaptasi gagasan yang telah terbukti berhasil, kemudian menyempurnakannya sesuai kebutuhan nasional.

Jepang melakukannya pada masa industrialisasi.

Korea Selatan melakukan hal yang sama dalam industri elektronik dan manufaktur.

Singapura mengadaptasi praktik terbaik dunia dalam tata kelola dan logistik.

Tiongkok mengembangkan berbagai teknologi global menjadi inovasi yang sesuai dengan karakter pasar domestiknya.

Inovasi tidak selalu berarti menemukan sesuatu yang benar-benar baru.

Sering kali inovasi berarti mengadaptasi dengan lebih baik.

Indonesia kini memiliki kesempatan yang sama.

Dengan menggabungkan pengalaman implementasi India dan berbagai keunggulan yang telah dimiliki—seperti sektor perbankan yang matang, sistem pembayaran digital yang maju, ekonomi digital yang berkembang pesat, serta komitmen pemerintah terhadap transformasi digital—Indonesia dapat membangun Public Digital Infrastructure yang bukan sekadar meniru ONDC, tetapi mengembangkannya ke tahap berikutnya.

Seharusnya inilah ambisi Indonesia.

Bukan menjadi negara kedua yang mengimplementasikan ONDC.

Melainkan menjadi negara pertama yang membangun generasi baru Public Digital Infrastructure berdasarkan seluruh pembelajaran yang telah diperoleh.

Apabila India berhasil membuktikan bahwa perdagangan digital terbuka dapat diwujudkan, maka Indonesia memiliki peluang untuk menunjukkan bagaimana infrastruktur tersebut mampu melahirkan model bisnis baru di berbagai sektor, mulai dari perbankan, telekomunikasi, kesehatan, pertanian, pendidikan, logistik, manufaktur, pariwisata, hingga berbagai industri lainnya.

Peluang tersebut tidak dimulai dengan meniru arsitektur negara lain.

Peluang itu dimulai dengan memahami prinsip-prinsipnya, kemudian membangun sesuatu yang lebih sesuai dan lebih baik bagi Indonesia.

Public Digital Infrastructure: Membuka Pilar Ketiga Transformasi Digital

Selama lebih dari dua dekade, berbagai organisasi telah menginvestasikan miliaran dolar untuk menjalankan transformasi digital.

Perbankan memodernisasi sistem inti mereka.

Perusahaan telekomunikasi mendigitalisasi interaksi dengan pelanggan.

Perusahaan ritel mengembangkan pengalaman omnichannel.

Industri manufaktur mengotomatisasi proses produksi.

Pemerintah mendigitalisasi layanan publik.

Hasilnya memang sangat mengesankan.

Layanan menjadi lebih cepat.

Operasional semakin efisien.

Pengambilan keputusan semakin berbasis data.

Artificial Intelligence meningkatkan produktivitas.

Otomatisasi menekan biaya operasional.

Namun di balik seluruh pencapaian tersebut, masih ada satu pertanyaan penting.

Mengapa begitu banyak program transformasi digital hanya menghasilkan pertumbuhan bertahap, bukan perubahan yang benar-benar transformatif?

Jawabannya terletak pada cara kita memahami tujuan transformasi digital itu sendiri.

Teknologi bukanlah tujuan akhir.

Teknologi hanyalah alat.

Tujuan akhirnya adalah transformasi bisnis.

Dan transformasi bisnis tidak hanya diukur dari seberapa efisien organisasi bekerja, tetapi dari kemampuannya menciptakan sumber nilai ekonomi yang benar-benar baru.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memiliki arti strategis.

PDI membuka jalan bagi pilar ketiga—dan yang paling bernilai—dalam transformasi digital.

Public Digital Infrastructure Mengubah Cara Kerja Ekonomi Digital

Public Digital Infrastructure (PDI) mengubah cara organisasi membangun model bisnis baru.

Selama ini, setiap organisasi harus membangun sendiri ratusan hubungan komersial dengan berbagai mitra. Setiap kerja sama membutuhkan negosiasi, kontrak hukum, integrasi Application Programming Interface (API), mekanisme penyelesaian transaksi, prosedur operasional, hingga tata kelola yang berbeda-beda.

Semakin banyak mitra yang ingin diajak bekerja sama, semakin kompleks pula pengelolaannya.

Akibatnya, tim pengembangan bisnis lebih banyak menghabiskan waktu untuk menjalin kemitraan dibandingkan menciptakan inovasi. Tim teknologi lebih sibuk mengintegrasikan sistem daripada membangun kapabilitas baru. Departemen hukum menjadi bottleneck, biaya operasional meningkat, dan waktu peluncuran layanan menjadi semakin lama.

Ironisnya, sebuah organisasi bisa memiliki jutaan pelanggan, tetapi tetap kesulitan memperluas layanan kepada mereka.

Platform digital berkembang.

Namun model bisnisnya tidak.

Di sinilah PDI mengubah aturan main.

Alih-alih setiap organisasi membangun ekosistemnya sendiri, PDI menyediakan satu ekosistem bersama yang mempertemukan aplikasi pembeli (buyer applications) dan aplikasi penjual (seller applications) melalui standar yang sama.

Konsekuensinya sangat besar.

Bank tidak perlu berubah menjadi operator marketplace.

Bank cukup tetap menjalankan peran yang selama ini menjadi kekuatannya, yaitu membangun kepercayaan nasabah, mengelola risiko keuangan, menyediakan sistem pembayaran, memberikan pembiayaan, serta menjaga hubungan dengan pelanggan.

Merchant tetap fokus menjual produk.

Perusahaan logistik fokus pada distribusi.

Perusahaan teknologi fokus berinovasi.

Sementara itu, seluruh koordinasi dilakukan oleh infrastruktur bersama.

Daripada membangun ekosistem baru, organisasi cukup bergabung ke dalam ekosistem yang telah tersedia.

Model ini secara drastis menurunkan biaya untuk menciptakan model bisnis baru.

Fokus organisasi pun bergeser dari sekadar integrasi menuju inovasi.

Peluang Baru bagi Industri Perbankan Indonesia

Perubahan ini memiliki arti yang sangat penting bagi sektor perbankan Indonesia.

Selama bertahun-tahun, transformasi digital perbankan terutama difokuskan pada peningkatan pengalaman nasabah.

Aplikasi mobile banking menjadi semakin canggih.

Pembukaan rekening dilakukan secara digital.

Artificial Intelligence mulai digunakan dalam layanan pelanggan.

Sistem pembayaran menjadi lebih cepat dan efisien.

Seluruh investasi tersebut berhasil meningkatkan daya saing industri.

Namun, pertumbuhan di masa depan akan semakin bergantung pada kemampuan bank menciptakan sumber pendapatan baru.

Di sinilah Public Digital Infrastructure memainkan peran strategis.

PDI memungkinkan bank berkembang dari lembaga keuangan menjadi orkestrator ekosistem digital.

Bayangkan ketika seorang nasabah membuka aplikasi perbankannya.

Yang tersedia bukan hanya layanan keuangan.

Melalui aplikasi yang sama, nasabah dapat membeli hasil pertanian langsung dari petani, memesan layanan kesehatan, mengajukan pembiayaan kendaraan, membeli rumah, memesan paket wisata, membayar biaya kuliah, membeli asuransi, berinvestasi, mengakses layanan pemerintah, hingga mengatur layanan logistik.

Aplikasi bank berubah menjadi pintu masuk menuju ekonomi digital Indonesia secara keseluruhan.

Yang terpenting, bank tidak berubah menjadi perusahaan ritel maupun perusahaan logistik.

Bank tetap menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga keuangan yang terpercaya, namun kini mampu memfasilitasi transaksi di dalam ekosistem yang jauh lebih luas.

Inilah yang dimaksud dengan inovasi model bisnis baru.

Model Ekonomi yang Lebih Sehat bagi Bank Digital

Dampaknya bahkan lebih besar bagi bank digital.

Saat ini banyak bank digital masih sangat bergantung pada kerja sama dengan marketplace besar.

Dalam hubungan tersebut, marketplace menguasai transaksi pelanggan, sementara bank menyediakan pembiayaan.

Pendapatan harus dibagi.

Margin keuntungan menjadi semakin kecil.

Hubungan dengan pelanggan pun menjadi tidak sepenuhnya dimiliki bank.

Public Digital Infrastructure mengubah kondisi tersebut.

Alih-alih bergantung pada satu marketplace dominan, bank digital dapat terhubung dengan ribuan penjual melalui satu ekosistem terbuka.

Keuntungan strategisnya sangat jelas.

Akuisisi pelanggan menjadi lebih beragam.

Ketergantungan terhadap satu platform berkurang.

Bank lebih leluasa memilih mitra ekosistem.

Persaingan antarpenjual menciptakan harga dan skema komersial yang lebih sehat.

Yang paling penting, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah yang benar-benar mereka kenal.

Data transaksi menjadi lebih lengkap.

Riwayat hubungan dengan nasabah lebih panjang.

Penilaian risiko menjadi lebih akurat.

Penyaluran kredit menjadi lebih bertanggung jawab.

Kualitas pembiayaan meningkat.

Inklusi keuangan pun dapat diperluas tanpa harus meningkatkan risiko kredit secara signifikan.

Model seperti ini jauh lebih sehat, baik bagi industri perbankan maupun bagi masyarakat.

Public Digital Infrastructure Membesarkan Pasar, Bukan Menggantikan Marketplace

Salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah anggapan bahwa Public Digital Infrastructure akan mengancam marketplace yang telah ada.

Faktanya justru sebaliknya.

PDI memperbesar pasar.

Marketplace besar tetap akan terus berkembang.

Mereka memiliki merek yang kuat, pengalaman pelanggan yang matang, jaringan logistik yang luas, serta jutaan merchant.

Semua keunggulan tersebut tidak akan hilang.

Public Digital Infrastructure tidak menggantikannya.

Yang dilakukan PDI adalah menurunkan hambatan bagi pemain baru untuk ikut berpartisipasi.

Bank dapat menjadi buyer application.

Perusahaan telekomunikasi dapat menjadi buyer application.

Universitas.

Rumah sakit.

BUMN.

Koperasi.

Pemerintah daerah.

Bahkan organisasi-organisasi lain yang saat ini belum pernah membayangkan dirinya menjadi bagian dari perdagangan digital.

Di sisi lain, para penjual memperoleh akses ke berbagai komunitas pembeli melalui satu infrastruktur yang saling terhubung.

Hasil akhirnya bukan sekadar perpindahan transaksi dari satu platform ke platform lain.

Yang tercipta adalah ekonomi digital yang jauh lebih besar.

Perbedaan ini sangat mendasar.

Dari Transformasi Digital Menuju Transformasi Ekonomi

Pada akhirnya, Public Digital Infrastructure tidak seharusnya dipandang hanya sebagai babak baru transformasi digital.

PDI merupakan strategi transformasi ekonomi nasional.

Pengalaman pelanggan (Customer Experience) tetap penting.

Keunggulan operasional (Operational Excellence) tetap menjadi fondasi.

Namun peluang terbesar sesungguhnya berada pada pilar ketiga, yaitu Model Bisnis Baru (New Business Models).

Dari sinilah gelombang pertumbuhan ekonomi Indonesia berikutnya akan lahir.

Public Digital Infrastructure menyediakan fondasinya.

ONDC India memberikan pengalaman implementasi yang sangat berharga.

Sementara Indonesia memiliki pasar yang besar, institusi yang kuat, sektor keuangan yang matang, serta semangat kewirausahaan yang tinggi.

Ketika seluruh elemen tersebut dipadukan, Indonesia memiliki peluang yang sangat langka.

Bukan hanya mendigitalisasi industri yang sudah ada.

Melainkan menciptakan industri-industri baru yang sebelumnya belum pernah ada.

Inilah janji terbesar Public Digital Infrastructure.

Dan inilah alasan mengapa kemitraan digital antara Indonesia dan India berpotensi menjadi salah satu kolaborasi ekonomi digital paling penting di Asia.

Melampaui Perbankan: Membangun Ekonomi Digital Nasional

Walaupun sektor perbankan berpotensi menjadi salah satu penerima manfaat pertama dari Public Digital Infrastructure, arti penting PDI jauh melampaui layanan keuangan.

PDI bukanlah inisiatif perbankan.

Bukan pula sekadar proyek perdagangan digital.

Dan bukan hanya proyek teknologi pemerintah.

PDI merupakan infrastruktur ekonomi yang mampu menghubungkan berbagai industri yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.

Perbedaan ini sangat penting.

Selama ini transformasi digital masih berpusat pada masing-masing organisasi.

Bank mentransformasi layanan perbankan.

Operator telekomunikasi mentransformasi layanan telekomunikasi.

Perusahaan ritel mentransformasi perdagangan.

Rumah sakit mendigitalisasi layanan kesehatan.

Pemerintah mendigitalisasi pelayanan publik.

Public Digital Infrastructure mengubah perspektif tersebut.

Yang ditransformasikan bukan lagi satu industri secara terpisah.

Melainkan seluruh industri secara bersama-sama.

Unit transformasinya bukan lagi organisasi.

Tetapi ekonomi nasional.

Dari Platform Economy Menuju Network Economy

Selama satu dekade terakhir, ekonomi digital berkembang melalui berbagai platform.

Marketplace mempertemukan pembeli dan penjual.

Aplikasi ride-hailing menghubungkan penumpang dan pengemudi.

Platform pesan-antar makanan menghubungkan restoran dengan pelanggan.

Platform fintech mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam.

Model ini berhasil menciptakan nilai ekonomi yang sangat besar.

Namun pada saat yang sama, setiap platform berkembang menjadi sebuah “pulau digital” yang berdiri sendiri.

Merchant harus bergabung ke banyak platform.

Konsumen harus memasang banyak aplikasi.

Penyedia layanan harus membuat integrasi yang berbeda-beda.

Lembaga keuangan harus melakukan negosiasi komersial dengan masing-masing platform.

Perusahaan logistik membangun koneksi tersendiri untuk setiap marketplace.

Semakin banyak platform yang lahir, kompleksitas justru semakin meningkat.

Public Digital Infrastructure menawarkan paradigma baru.

Bukan lagi menghubungkan pelaku ekonomi ke masing-masing platform.

Melainkan menghubungkan platform-platform tersebut satu sama lain melalui infrastruktur yang sama.

Dengan demikian, ekonomi digital secara bertahap bergerak dari Platform Economy menuju Network Economy.

Perbedaannya sangat mendasar.

Platform saling bersaing.

Jaringan saling berkolaborasi.

Platform membangun ekosistem yang tertutup.

Network membangun ekosistem yang terbuka dan interoperabel.

Keduanya akan tetap hidup berdampingan.

Namun di masa depan, nilai ekonomi terbesar akan lahir ketika berbagai platform dapat saling terhubung melalui Public Digital Infrastructure.

Membuka Potensi UMKM Indonesia

Tidak ada sektor yang akan memperoleh manfaat lebih besar dari Public Digital Infrastructure (PDI) selain usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selama puluhan tahun, UMKM Indonesia menghadapi tantangan yang sama.

Membuat produk berkualitas memang tidak mudah.

Namun menemukan pelanggan dalam skala besar jauh lebih sulit.

Banyak pelaku UMKM memiliki produk unggulan.

Mereka memahami kebutuhan pasar lokal.

Mereka mampu menciptakan produk dengan keunggulan yang unik.

Namun untuk menjangkau konsumen secara luas, mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran, membangun toko digital, mengintegrasikan sistem pembayaran, mengatur logistik, memperoleh pelanggan baru, hingga mengembangkan teknologi.

Bagi sebagian besar UMKM, seluruh biaya tersebut masih terlalu mahal.

Akibatnya, hambatan utama pertumbuhan bukan lagi kualitas produk, melainkan akses terhadap pasar.

Public Digital Infrastructure mengubah kondisi tersebut.

Alih-alih setiap UMKM membangun marketplace sendiri, PDI memungkinkan mereka langsung menjadi bagian dari ekosistem digital nasional.

Produk mereka dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli, mulai dari aplikasi perbankan, operator telekomunikasi, platform ritel, sistem pengadaan pemerintah, koperasi, platform pembelian korporasi, institusi pendidikan, rumah sakit, hingga berbagai aplikasi lain yang akan terus bermunculan.

Dengan demikian, UMKM tidak lagi harus menghabiskan sebagian besar anggaran untuk mencari pelanggan.

Sebaliknya, mereka memperoleh akses terhadap pelanggan yang sudah ada.

Ekonomi digital pun berubah secara mendasar.

Biaya memperoleh pelanggan menurun.

Jangkauan pasar meningkat.

Inovasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Persaingan pun bergeser.

Yang menentukan bukan lagi besarnya anggaran pemasaran, melainkan kualitas produk dan layanan.

Inilah salah satu manfaat struktural terbesar yang ditawarkan Public Digital Infrastructure bagi Indonesia.

Pertanian: Menghubungkan Petani Langsung dengan Pasar

Potensi yang sama juga terlihat di sektor pertanian.

Jutaan petani Indonesia menghasilkan berbagai komoditas bernilai tinggi.

Namun hingga kini banyak di antara mereka masih menghadapi rantai pasok yang panjang, informasi pasar yang terbatas, serta ketergantungan pada banyak perantara.

Berbagai platform digital memang telah mencoba memperbaiki kondisi tersebut.

Sebagian berhasil.

Namun sebagian besar masih berjalan sebagai ekosistem yang terpisah.

Public Digital Infrastructure menawarkan pendekatan yang jauh lebih luas.

Petani, koperasi, distributor, perusahaan logistik, bank, perusahaan asuransi, eksportir, peritel, hingga industri pengolahan pangan dapat terhubung dalam satu ekosistem digital yang sama tanpa kehilangan independensinya.

Bank dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan riwayat transaksi yang telah terverifikasi.

Asuransi dapat terintegrasi langsung ke dalam proses perdagangan.

Perusahaan logistik dapat mengatur distribusi secara lebih efisien.

Industri pengolahan pangan memperoleh visibilitas yang lebih baik terhadap pasokan bahan baku.

Sementara konsumen menikmati rantai pasok yang lebih pendek.

Nilai yang tercipta jauh melampaui perdagangan digital semata.

Ia berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pembangunan ekonomi pedesaan, sekaligus memperluas inklusi keuangan.

Kesehatan, Pendidikan, dan Layanan Publik
Prinsip yang sama berlaku pada berbagai sektor sosial.

Layanan kesehatan saat ini melibatkan rumah sakit, perusahaan asuransi, apotek, laboratorium, lembaga keuangan, penyedia logistik, perusahaan, hingga pemerintah.

Begitu pula sektor pendidikan.

Pendidikan tidak lagi hanya berlangsung di kampus.

Ia berkembang melalui sertifikasi profesional, pembelajaran daring, kerja sama industri, pembiayaan pendidikan, serta konsep pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).

Public Digital Infrastructure memungkinkan seluruh institusi tersebut saling terhubung tanpa harus membangun ratusan integrasi secara terpisah.

Alih-alih menciptakan layanan digital yang berdiri sendiri, setiap institusi menjadi bagian dari ekosistem nasional yang saling terhubung.

Implikasinya terhadap layanan publik juga sangat besar.

Pemerintah dapat berinteraksi lebih efektif dengan dunia usaha, lembaga keuangan, institusi pendidikan, hingga sektor kesehatan melalui infrastruktur digital yang interoperabel.

Layanan publik menjadi lebih mudah diakses.

Sementara inovasi dari sektor swasta menjadi jauh lebih mudah diintegrasikan.

Pada akhirnya, masyarakat menikmati pengalaman ekonomi digital yang lebih terhubung.

Indonesia Berpeluang Membangun Ekonomi Digital yang Lebih Inklusif

Salah satu janji terbesar Public Digital Infrastructure adalah terciptanya ekonomi digital yang lebih inklusif.

Selama ini, partisipasi dalam ekonomi digital lebih banyak menguntungkan organisasi besar yang memiliki modal untuk membangun teknologi, melakukan pemasaran, dan mengembangkan ekosistem.

Sebaliknya, organisasi yang lebih kecil menghadapi hambatan yang jauh lebih besar.

Public Digital Infrastructure menurunkan hambatan tersebut.

Kesempatan untuk berpartisipasi tidak lagi bergantung pada ukuran organisasi.

Kemampuan berinovasi tidak lagi semata ditentukan oleh besarnya modal.

Peluang ekonomi menjadi lebih merata.

Hal ini sangat penting bagi Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada di Jakarta atau kota-kota besar lainnya.

Kekuatan Indonesia tersebar di ribuan pulau, ratusan kabupaten dan kota, serta jutaan pelaku usaha lokal.

Karena itu, infrastruktur digital harus mampu menciptakan peluang bagi seluruh daerah, bukan hanya memperkuat segelintir platform digital besar.

Ekosistem digital yang terbuka memberikan kesempatan tersebut.

Menuju Arsitektur Ekonomi Digital Indonesia

Diskusi mengenai Public Digital Infrastructure seharusnya tidak lagi berhenti pada aspek teknologi.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Ekonomi digital seperti apa yang ingin dibangun Indonesia?

Apakah Indonesia ingin terus membangun berbagai ekosistem digital yang terpisah?

Ataukah Indonesia ingin membangun sebuah ekonomi di mana inovasi dapat mengalir lintas industri melalui infrastruktur digital yang sama?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan daya saing Indonesia selama beberapa dekade ke depan.

Belajar dari ONDC India bukan sekadar mengadopsi jaringan perdagangan digital terbuka.

Lebih dari itu, Indonesia belajar bagaimana infrastruktur digital nasional dapat menjadi katalis bagi transformasi ekonomi.

Indonesia sebenarnya telah memiliki seluruh prasyarat yang dibutuhkan.

Penduduk yang semakin terkoneksi secara digital.

Sistem perbankan yang kuat.

Infrastruktur pembayaran digital yang berkembang pesat.

Perusahaan teknologi yang dinamis.

Wirausahawan kelas dunia.

Pemerintah yang memiliki komitmen kuat.

Serta lingkungan regulasi yang semakin matang.

Yang masih dibutuhkan hanyalah menghubungkan seluruh kekuatan tersebut ke dalam satu ekosistem yang interoperabel.

Itulah hakikat Public Digital Infrastructure.

Bukan menggantikan pasar.

Bukan pula menggantikan inovasi sektor swasta.

Melainkan memungkinkan seluruh pelaku—mulai dari bank terbesar hingga usaha kecil di pelosok desa—untuk tumbuh bersama dalam ekonomi digital Indonesia berikutnya.

Dari Public Digital Infrastructure Menuju Daya Saing Nasional

Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara mampu mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bukan hanya karena memiliki sumber daya alam yang melimpah atau teknologi paling canggih.

Mereka berhasil karena membangun infrastruktur yang memungkinkan aktivitas ekonomi berkembang.

Pada abad ke-19, jalur kereta api menghubungkan produsen dengan pasar.

Pada abad ke-20, jalan raya, pelabuhan, bandara, listrik, dan telekomunikasi menjadi fondasi pembangunan industri.

Kini, pada abad ke-21, dunia sedang memasuki revolusi infrastruktur baru.

Yaitu infrastruktur digital.

Namun perlu dibedakan antara digital infrastructure dan Public Digital Infrastructure.

Digital infrastructure menyediakan fondasi teknologi seperti broadband, cloud computing, pusat data, kecerdasan buatan, keamanan siber, serta kapasitas komputasi.

Sementara Public Digital Infrastructure menyediakan fondasi ekonomi.

Ia memungkinkan organisasi saling berinteraksi melalui standar bersama, protokol yang interoperabel, dan tata kelola yang dipercaya bersama.

Digital infrastructure meningkatkan kemampuan teknologi.

Public Digital Infrastructure meningkatkan kemampuan pasar.

Perbedaan inilah yang akan menjadi salah satu penentu pembangunan ekonomi generasi berikutnya.

Indonesia Bukan Sekadar Pengadopsi, tetapi Referensi Dunia

Indonesia seharusnya tidak hanya bercita-cita menjadi negara berikutnya yang mengadopsi Public Digital Infrastructure.

Indonesia memiliki peluang untuk menjadi implementasi rujukan (reference implementation) kedua di dunia.

Hal ini penting.

Implementasi pertama membuktikan bahwa suatu konsep dapat diwujudkan.

Implementasi kedua membuktikan bahwa konsep tersebut dapat diterapkan pada struktur ekonomi, regulasi, dan kondisi pasar yang berbeda.

Jika India telah menunjukkan bahwa perdagangan digital terbuka dapat berhasil di salah satu ekonomi terbesar dunia, maka Indonesia dapat menunjukkan bagaimana prinsip yang sama diadaptasi pada negara kepulauan dengan sistem pembayaran digital yang maju, industri perbankan yang kuat, serta ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya mempercepat pembangunan ekonominya sendiri.

Indonesia juga ikut berkontribusi terhadap evolusi Public Digital Infrastructure di tingkat global.

Dari Indonesia untuk ASEAN dan Global South

Dampaknya tidak berhenti di Indonesia.

Sebagai ekonomi terbesar di ASEAN, Indonesia memiliki peluang menjadi contoh bagaimana Public Digital Infrastructure dapat mendorong interoperabilitas digital di kawasan.

Ke depan, kolaborasi regional dapat berkembang ke berbagai sektor seperti pembayaran lintas negara, pembiayaan perdagangan, pariwisata, pendidikan, kesehatan, logistik, rantai pasok, hingga layanan pemerintah.

Lebih jauh lagi, kemitraan Indonesia–India juga dapat menjadi model kerja sama baru bagi negara-negara Global South.

Bukan hubungan yang didasarkan pada ketergantungan.

Melainkan pada pembelajaran bersama.

Bukan ekspor teknologi.

Tetapi pertukaran pengetahuan.

Bukan mengimpor solusi jadi.

Melainkan menciptakan solusi bersama yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Kesimpulan

Masa depan ekonomi digital Indonesia tidak akan ditentukan semata-mata oleh banyaknya aplikasi yang dikembangkan, besarnya investasi pada kecerdasan buatan, ataupun jumlah layanan digital yang tersedia.

Seluruh hal tersebut memang penting.

Namun semuanya hanyalah lapisan yang terlihat.

Transformasi yang sesungguhnya terletak pada infrastruktur yang tidak terlihat—fondasi yang memungkinkan organisasi saling terhubung, berkolaborasi, dan menciptakan model bisnis yang sama sekali baru.

Public Digital Infrastructure adalah fondasi tersebut.

Ia memungkinkan bank berkembang melampaui layanan keuangan.

Memungkinkan perusahaan telekomunikasi menjadi pusat ekosistem digital.

Memungkinkan UMKM menjangkau pasar nasional.

Memungkinkan pemerintah mendorong inovasi tanpa harus mengendalikan inovasi itu sendiri.

Pada akhirnya, PDI memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas kolaborasi, bukan fragmentasi.

Karena itu, kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia pada Juli 2026 bukan sekadar agenda diplomatik.

Kunjungan tersebut merupakan peluang strategis yang mungkin hanya datang sekali dalam satu generasi untuk membangun fondasi baru ekonomi digital Indonesia.

Sejarah tidak mengingat perusahaan pertama yang menggunakan jalan raya.

Sejarah mengingat negara yang membangunnya.

Demikian pula, Public Digital Infrastructure kelak tidak akan dikenang sebagai sekadar proyek teknologi.

Ia akan dikenang sebagai infrastruktur dasar—setara dengan jalan raya, pelabuhan, listrik, dan internet—yang memungkinkan lahirnya ekonomi masa depan.

Indonesia kini berada pada momen yang sangat penting dalam perjalanan transformasi digitalnya.

Negara ini tidak perlu mengulang pembelajaran yang telah dilakukan pihak lain.

Namun Indonesia juga tidak perlu sekadar meniru.

Kesempatannya jauh lebih besar:

Belajar. Beradaptasi. Menyempurnakan. Dan pada akhirnya menjadi salah satu referensi dunia dalam membangun Public Digital Infrastructure yang mampu melahirkan model bisnis baru, memperkuat daya saing nasional, dan membentuk masa depan ekonomi digital global.

*Dr. Bayu Prawira Hie merupakan pakar perbankan digital, kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), dan teknologi finansial (financial technology). Ia telah mendampingi berbagai institusi keuangan dan perusahaan teknologi dalam merancang strategi transformasi digital, adopsi AI, pengembangan Public Digital Infrastructure (PDI), serta inovasi layanan keuangan. Pemikirannya berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat daya saing industri keuangan dan mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia.

Press Release ini juga sudah tayang di VRITIMES

Belajar dari ONDC India: Membuka Model Bisnis Baru bagi Ekonomi Digital