Di tengah meningkatnya tren hidup sehat dan konsumsi produk herbal, ancaman jamu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) masih menjadi perhatian serius. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Unit Pelaksana Teknis BPOM di wilayah Jawa Timur menggelar&nbsp;Focus Group Discussion (FGD) bertema&nbsp;“Menjamu Masa Depan dengan Jamu Aman Bebas BKO”&nbsp;dalam rangkaian Pekan Jamu Nasional 2026.Kegiatan ini menjadi wadah edukasi sekaligus ajakan bagi masyarakat untuk lebih cerdas dalam memilih Obat Bahan Alam (OBA). Sebab, di balik janji&nbsp;“sembuh cepat” dan “khasiat instan”, masih ditemukan produk yang mengandung BKO dan berpotensi membahayakan kesehatan. Padahal, jamu merupakan warisan budaya bangsa yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta telah menjadi bagian dari identitas Indonesia selama ratusan tahun. Karena itu, peredaran jamu yang dicampur BKO tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan terhadap jamu Indonesia.Ancaman tersebut tercermin dari data BPOM yang menunjukkan temuan OBA mengandung BKO meningkat dari 54 kasus pada 2023 menjadi 104 kasus pada 2024, lalu melonjak menjadi 187 kasus pada 2025. Hingga Triwulan I Tahun 2026, masih ditemukan 33 kasus yang menandakan persoalan ini belum sepenuhnya teratasi. Produk-produk tersebut umumnya menawarkan klaim hasil instan atau “cespleng”, yang kerap menjadi daya tarik utama bagi konsumen tanpa menyadari risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan.Yudi Noviandi, M.Sc., Tech., Apt, Kepala Balai Besar POM di Surabaya,&nbsp;menegaskan bahwa Pekan Jamu Nasional menjadi momentum penting untuk mendorong jamu Indonesia yang lebih aman dan berdaya saing. “Kami ingin memperkuat kolaborasi berbagai pihak untuk mendukung inovasi, pemasaran, dan pengembangan UMKM jamu agar semakin dekat dengan generasi muda serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.”Menurut BPOM, tingginya permintaan pasar menjadi salah satu faktor yang mendorong masih beredarnya produk mengandung BKO. Oleh karena itu, peningkatan literasi masyarakat menjadi langkah penting agar konsumen tidak mudah tergiur oleh klaim hasil cepat yang sering digunakan untuk memasarkan produk ilegal.Sejalan dengan upaya tersebut,&nbsp;Benny Hendrawan Prabowo, S.Farm., Apt., Kepala Balai POM di Jember, berharap momentum Pekan Jamu Nasional dapat mendorong semakin banyak produk jamu asli Indonesia yang bebas BKO. “Jamu harus terus berkembang menjadi bagian dari gaya hidup modern sehingga generasi muda dapat mengonsumsinya dengan aman, nyaman, dan penuh keyakinan."Senada dengan itu,&nbsp;Winanto, S.Si., Apt., M.Si., Kepala Balai POM di Kediri, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media. “Jamu bukan hanya produk kesehatan, tetapi juga warisan budaya bangsa yang harus kita jaga bersama dan dorong agar semakin berdaya saing hingga ke tingkat global."Sementara itu,&nbsp;Rai Gunawan, S.Farm., Apt., Plt. Kepala Balai POM di Buleleng, menekankan bahwa upaya menghadirkan jamu yang aman tidak dapat dilakukan BPOM sendiri. “Edukasi harus terus digaungkan secara berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami pentingnya memilih jamu yang aman dan tidak lagi memberikan ruang bagi peredaran produk yang mengandung BKO."Aziz Jihaduddin, S.Farm., Apt., Kepala Loka POM di Kota Madiun,&nbsp;menambahkan bahwa literasi yang kuat akan melahirkan konsumen yang lebih kritis. “Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa izin edar BPOM dan tidak mudah tergiur klaim instan, karena perlindungan terbaik dimulai dari keputusan yang tepat saat memilih produk."Sebagai langkah perlindungan diri, BPOM mengajak masyarakat untuk selalu menerapkan CEK KLIK (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi produk obat bahan alam. Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi BPOM Mobile untuk memverifikasi izin edar produk serta memeriksa daftar Public Warning BPOM guna menghindari produk yang terbukti mengandung BKO.Melalui FGD ini, BPOM mengajak pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, media, dan masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam memutus mata rantai peredaran jamu mengandung BKO. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci untuk menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan daya saing produk jamu nasional, serta memastikan jamu Indonesia tetap menjadi warisan budaya yang aman, bermutu, dan dipercaya hingga generasi mendatang.Jangan nodai reputasi dan kepercayaan publik terhadap jamu Indonesia dengan penggunaan Bahan Kimia Obat. Masa depan jamu Indonesia berada di tangan kita bersama. Komitmen kita adalah 100% Obat Bahan Alam, 0% kompromi terhadap BKO.<h3>Tentang PPJAI</h3>Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengawasi obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang beredar di Indonesia. BPOM berkomitmen melindungi masyarakat dengan memastikan produk yang beredar aman, bermutu, dan bermanfaat. Selain melakukan pengawasan, BPOM juga aktif mengedukasi masyarakat serta mendukung pengembangan produk dalam negeri, termasuk jamu Indonesia, agar semakin dipercaya dan berdaya saing.Press release ini juga sudah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.vritimes.com/id/articles/254602ef-6ad5-44ea-9a69-f785d77bcd31/9e0e7c8a-f447-44c0-b697-f4268604dfca">VRITIMES</a>

UPT BPOM di Jawa Timur dan Buleleng Ajak Masyarakat Selamatkan Masa Depan Jamu Indonesia dari Ancaman Bahan Kimia Obat.jpg

Di tengah meningkatnya tren hidup sehat dan konsumsi produk herbal, ancaman jamu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) masih menjadi perhatian serius. 

BPOM Ajak Masyarakat Lindungi Jamu dari Bahan Kimia Obat