Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Supiori dan Koso Nippon Jepang sukses mengimplementasikan kegiatan Advokasi Kebijakan melalui Program Review Kabupaten Supiori Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Jules F. Warikar, Kantor BPKAD Kabupaten Supiori, pada Senin, 27 Juli 2026. Pelaksanaan kegiatan ini mencatatkan tonggak sejarah baru karena Kabupaten Supiori resmi menjadi kabupaten pertama di Regional Papua yang mengadopsi instrumen evaluasi kebijakan publik berbasis partisipasi langsung masyarakat.Agenda strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Supiori Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., Wakil Bupati Drs. Sahrul Hasanudin Nunsi, M.Si., Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., serta perwakilan Koso Nippon Jepang Taki Kitada. Turut hadir dalam kesempatan tersebut pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Supiori, Kepala BPS Supiori, Sekretaris Daerah, jajaran Kepala Perangkat Daerah, Kepala Distrik, hingga pimpinan lembaga keagamaan seperti Ketua Klasis Supiori Utara dan Klasis Supiori Selatan.Dalam mekanisme Program Review, sebanyak 30 warga Kabupaten Supiori yang dipilih secara acak dilibatkan secara aktif sebagai Warga Penilai untuk memberikan penilaian objektif terhadap kinerja program pemerintah daerah. Proses evaluasi tersebut berjalan interaktif dengan pendampingan dari tim evaluator independen yang terdiri dari unsur akademisi dan tokoh agama, yakni Patma Tuasikal, S.Pd., M.Pd. dari IISIP Yapis Biak, Rahman Daud Tuasalamony, S.T., M.T. dari Akademi Teknik Biak, serta Pdt. Michael Warfandu dari GPdI Supiori, dengan Popy Soukotta, S.H. dari Humas Setda Biak Numfor yang bertindak sebagai moderator.Berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian terhadap dua program prioritas daerah, Program Bantuan Peti Jenazah yang dikelola RSUD Kabupaten Supiori mendapatkan respon sangat positif dari masyarakat. Dari total 30 Warga Penilai, sebanyak 28 warga menilai program tersebut sudah berjalan baik dan layak dilanjutkan, sementara dua warga lainnya menilai program dapat dilanjutkan dengan perbaikan, dan tidak ada satu pun warga yang merekomendasikan penghentian program. Warga mengapresiasi program ini karena dinilai sangat dibutuhkan dan efektif dalam meringankan beban ekonomi keluarga yang sedang mengalami kedukaan. Namun, terdapat beberapa catatan perbaikan seperti pentingnya perluasan sosialisasi hingga ke wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan akses informasi, penguatan basis data penerima manfaat, penyempurnaan sistem penganggaran, serta penyusunan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) yang lebih terukur.Hasil memuaskan juga diraih oleh Program Bantuan Beras TEPAT yang dikelola Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Supiori. Sebanyak 27 Warga Penilai menyatakan program telah berjalan baik dan dapat dilanjutkan, sedangkan tiga warga menilai program perlu dilanjutkan dengan perbaikan, tanpa ada suara yang meminta penghentian. Untuk memaksimalkan dampaknya dalam menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat, masyarakat dan evaluator memberikan rekomendasi penyempurnaan berupa perlunya sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan pemerintah kampung, penguatan sistem penyaluran melalui verifikasi dan validasi data yang lebih ketat, serta pembentukan tim pengawas gabungan yang melibatkan unsur Pemda, masyarakat, dan LSM guna meningkatkan akuntabilitas serta transparansi di lapangan.Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa partisipasi aktif warga dalam evaluasi ini merupakan wujud keterbukaan tata kelola pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat tapak. Menanggapi hasil evaluasi tersebut, Bupati Supiori Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., menyatakan komitmen penuh Pemerintah Kabupaten Supiori untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi penyempurnaan dari Warga Penilai, sekaligus menjadikan Program Review sebagai instrumen evaluasi berkala yang berkelanjutan demi penyempurnaan kebijakan publik di Kabupaten Supiori.Keberhasilan pelaksanaan Program Review di Kabupaten Supiori diharapkan dapat menjadi percontohan (role model) bagi kabupaten dan kota lain di Regional Papua maupun wilayah Indonesia Timur dalam menerapkan evaluasi kebijakan berbasis partisipasi publik secara nyata. Langkah ini membuktikan bahwa pelibatan masyarakat secara langsung mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan serta kesejahteraan warga.Press Release ini juga sudah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.vritimes.com/id/articles/457fc6ed-07fa-4569-93d5-9be9501ae8b6/666aca12-0b70-4517-bb90-de2673477e12">VRITIMES</a>

Utamakan Suara Warga, BSKDN Kemendagri Gelar Program Review Pertama di Tanah Papua Bersama Pemkab Supiori (1).jpg

BSKDN Kemendagri bersama Pemkab Supiori dan Koso Nippon Jepang sukses melaksanakan Advokasi Kebijakan untuk memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan warga.

BSKDN Kemendagri Review Perdana Bersama Pemkab Supiori Utamakan Warga Papua