Transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja di dalam organisasi. Hal tersebut menjadi temuan utama dalam penelitian Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si. yang mengkaji pengaruh learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi terhadap e-government serta implikasinya pada efektivitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di BSKDN Kemendagri.Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi birokrasi membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya berbasis infrastruktur teknologi, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan perilaku organisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel utama—learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi—secara simultan memberikan kontribusi sebesar 61 persen terhadap penguatan e-government di lingkungan organisasi yang diteliti.Dari ketiga variabel tersebut, budaya organisasi menjadi faktor dengan pengaruh paling besar, yakni 22,22 persen, disusul learning organization sebesar 21,33 persen dan kompetensi pegawai sebesar 19,58 persen.Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan digital di sektor pemerintahan sangat dipengaruhi oleh pola pikir, nilai, dan kebiasaan kerja aparatur, selain kemampuan teknis dan sistem pembelajaran organisasi.“Transformasi digital tidak bisa dipahami hanya sebagai pengadaan sistem atau aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana organisasi membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan,” ujar Fahsul Falah.E-Government sebagai Penghubung Transformasi SPBEPenelitian ini juga menempatkan e-government sebagai variabel mediasi yang menjembatani hubungan antara faktor internal organisasi dengan efektivitas SPBE. Hasil analisis menunjukkan seluruh hubungan antarvariabel bersifat positif, yang berarti peningkatan pada learning organization, kompetensi pegawai, dan budaya organisasi akan memperkuat implementasi e-government, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas SPBE.Model ini memperlihatkan bahwa e-government memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kapasitas organisasi dengan keberhasilan transformasi digital pemerintahan.“SPBE yang efektif membutuhkan keselarasan antara teknologi, manusia, dan budaya organisasi. Tanpa itu, digitalisasi hanya berhenti pada penggunaan sistem, bukan perubahan tata kelola,” tambahnya.Urutan Transformasi OrganisasiDalam analisis konseptualnya, penelitian ini juga menegaskan bahwa transformasi birokrasi paling realistis dilakukan melalui tiga tahap berurutan: penguatan kompetensi pegawai, pembentukan budaya organisasi adaptif, dan pengembangan learning organization.Tahap pertama dimulai dari peningkatan kompetensi ASN sebagai fondasi utama. Tahap ini mencakup kompetensi teknis, manajerial, digital, dan sosial-kultural.Tahap kedua adalah membangun budaya organisasi yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan keterbukaan terhadap perubahan. Peran kepemimpinan menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi transformasi.Tahap ketiga adalah membangun organisasi pembelajar yang mampu menginstitusionalisasikan proses pembelajaran melalui berbagi pengetahuan, mentoring, evaluasi pengalaman, dan pengelolaan pengetahuan secara berkelanjutan.Relevansi bagi Pemerintah DaerahPenelitian ini juga menyoroti implementasi pada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan kompetensi pegawai. Dalam konteks tersebut, mekanisme learning organization tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi, tetapi dapat dilakukan melalui pendekatan sederhana seperti coaching, mentoring, komunitas praktik, dan evaluasi rutin.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi keterbatasan, budaya organisasi adaptif justru menjadi faktor yang semakin menentukan keberhasilan transformasi digital.“Daerah dengan sumber daya terbatas tetap dapat mendorong transformasi jika mampu membangun budaya kerja yang adaptif dan memaksimalkan pembelajaran berbasis pengalaman,” jelas Fahsul.Metodologi dan ValidasiPenelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus terhadap seluruh ASN di BSKDN. Analisis data dilakukan menggunakan path analysis untuk menguji hubungan antarvariabel.Instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, dengan nilai Cronbach Alpha di atas 0,7. Hasil kuantitatif juga diperkuat melalui expert judgement dari akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan.Menurut Fahsul, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus rujukan praktis dalam memperkuat implementasi SPBE di Indonesia.“Intinya, keberhasilan transformasi digital bukan hanya soal sistem, tetapi soal bagaimana organisasi belajar, beradaptasi, dan membangun budaya kerja yang tepat,” tutupnya.Press Release ini juga sudah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.vritimes.com/id/articles/457fc6ed-07fa-4569-93d5-9be9501ae8b6/7e3bea9b-7734-434e-803c-abfcb61dc6e7">VRITIMES</a>

Budaya Organisasi Jadi Faktor Kunci Penguatan E-Government di BSKDN, Temuan Riset Fahsul Fala.jpg

Transformasi digital pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan budaya kerja di dalam organisasi.

Budaya Organisasi Kunci Penguatan E-Government BSKDN, Temuan Riset Fahsul Falah