JAKARTA, Jogjaaja.com - Pekan ini, elemen buruh di Jogja menuntut pemerintah daerah DIY untuk menaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) hingga Rp4,2 juta. Menurut mereka, angka ini didasarkannpada survey Kehidupan Hidup Layak (KHL) dengan instrumen yang dikeluarkan oleh Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan (Permenaker)."Tahun 2022 ini, untuk hidup layak berdasarkan Permenaker itu Rp4,2 juta, tapi tahun ini Rp2njuta [sesuai angka UMK DIY] itu defisit," ujar Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, Jumat (28/10/2022).Dia pun menyoroti tujuan yang disampaikan dalam UUD 1945, bahwa orang Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Irsyad menilai, para pekerja di Jogja ini belum hidup dengan sejahtera dan layak."Tidak hanya bekerja tapi kemudian tetap miskin. Tapi bekerja secara layak dan mendapat upah yang bagus, sehingga dapat hidup layak. Kalau hanya kerja, kerja, kerja, tapi tidak sejahtera, Romusha itu juga kerja, Daendels juga kerja,"; katanya.Tak sampai di situ, pihaknya juga menyoroti rendahnya kenaikan UMK DIY tiap tahunnya. Padahal, angka kemiskinan dan ketimpangan sosial di DIY cukup tinggi. Pihaknya pun berharap DPRD DIY bisa mengusulkan UMK DIY 2023 bisa naik signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Sementara itu, Kepala Disnakertrans DIY, Aria Nugrahadi, mengapresiasi inisiasi serikat buruh untuk berdialog dengan DPRD DIY. Ia mengungkapkan, bahwa pengupahan menjadi bagian dari program strategi nasional. Hingga kini, dasar penentuan upah masih menggunakan PP No 36 tahun 2021.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/ribuan-santri-peringati-hari-santri-nasional-di-alun-alun-paseban-bantul">Ribuan Santri Peringati Hari Santri Nasional di Alun-alun Paseban Bantul</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/tayang-27-oktober-film-horor-qodrat-ternyata-syuting-di-yogyakarta">Tayang 27 Oktober, Film Horor Qodrat Ternyata Syuting di Yogyakarta</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/esg-award-terapkan-aspek-lingkungan-sosial-dan-tata-kelola-pertamina-sabet-penghargaan-dari-tren-asia">ESG Award: Terapkan Aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola, Pertamina Sabet Penghargaan dari TrenAsia</a></li></ul> "Kami menyambut baik dan kami telah berproses. Terutama kami juga ingin nantinya DPRD jadi bagian dari lokomotif kita untuk mendorong stimulus yang terkait," ujarnya. (Eff)

ilustrasi buruh.jpg

JAKARTA, Jogjaaja.com - Pekan ini, elemen buruh di Jogja menuntut pemerintah daerah DIY untuk menaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) hingga Rp4,2 juta. Menu

Buruh Jogja Tuntut Kenaikan UMK DIY Hingga Rp4 Juta