YOGYA, Jogjaaja.com - Belakangan ini, praktik jual beli seragam sekolah menjadi marak ditemukan di DIY. Bahkan, berdasarkan laporan Ombudsman RI (ORI) perwakilan DIY, “bisnis” ini dapay memberikan keuntungan hingga Rp10 miliar.Terkait temuan ini, Ketua Dewan Pendidikan DIY, Sutrisna Wibawa, mengatakan bahwa pihak terkait yakni Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY harus segera membatasi koridor terkait praktik jual beli seragam ini.“Disdikpora itu harus memberikan petunjuk yang jelas dan harus ada penertiban,” katanya, Rabu (28/9/2022).“Koridornya seperti apa, apa yang boleh dan tidak boleh, dan bagaimana mekanismenya, itu harus jelas,” imbuhnya.Menurutnya, apabila sudah ada koridor yang jelas, polemik tahunan ini bisa ditindaklanjuti lebih tegas. Dengan artian, sekolah bisa menerima penghargaan dan sanksi, sesuai dengan peraturan yang sudah dijelaskan Disdikpora.“Hitungan Rp10 miliar, seperti yang disampaikan ORI DIY kemarin, itu cukup besar. Kami dari Dewan Pendidikan mau lihat juga bagaimana dan di mana errornya,” tegas Sutrisna. Sutrisna juga menjelaskan, pihaknya perlu melakukan diskusi dengan Disdikpora DIY dan ORI DIY untuk mengetahui celah-celah dari polemik menahun ini.“Ini perlu ada diskusi khusus agar tidak terulang terus,” tegasnya.Lebih lanjut, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini juga menilai, keuntungan yang tidak wajar dari penjualan paket seragam di koperasi sekolah—sebagaimana dilaporkan ORI DIY—termasuk tindakan yang tidak etis dari lembaga pendidikan.Ia tetap memahami, orang tua siswa pasti akan memilih untuk membeli segala kebutuhan sekolah di koperasi dengan alasan itu menjadi one stop shopping. Ditambah, mungkin ada embel-embel untuk menghidupkan koperasi.Namun tetap saja, mark up berlebihan dari koperasi merupakan tindakan yang keliru dari sekolah.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/fwd-insurance-dukung-umkm-lindungi-aset-terbesarnya-melalui-sme-connect">FWD Insurance Dukung UMKM Lindungi Aset Terbesarnya Melalui SME Connect</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/jicaf-2-jadi-ajang-ciptakan-pasar-baru-dan-tingkatkan-pengetahuan-tentang-produk-kreatif">JICAF #2 Jadi Ajang Ciptakan Pasar Baru dan Tingkatkan Pengetahuan tentang Produk Kreatif</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/pandemi-covid-19-transaksi-digital-bank-muamalat-melonjak">Pandemi Covid-19, Transaksi Digital Bank Muamalat Melonjak</a></li></ul>“Koperasi juga jangan mark-up harga terlalu tinggi. Ambil keuntungan yang wajar saja. &nbsp;Pastinya, harus ada juga opsi bahwa wali murid bisa membeli seragam dari luar, sesuai dengan budget mereka. Jangan sampai beli di koperasi itu justru dipaksa,” ujarnya. (Eff)

school-ge582adf4e_1280.jpg

YOGYA, Jogjaaja.com - Belakangan ini, praktik jual beli seragam sekolah menjadi marak ditemukan di DIY. Bahkan, berdasarkan laporan Ombudsman RI (ORI) perwakila

Dewan Pendidikan DIY : Mark Up Harga Berlebihan Seragam Sekolah Tibdakan Keliru