JOGJA, Jogjaaja.com – Wacana lockdown di DIY dipastikan tidak akan terjadi. Sri Sultan menegaskan, lockdown total tidak mungkin dilakukan karena pemerintah tidak akan kuat menanggung biaya untuk menutup aktivitas masyarakat.Sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Pemerintah DIY akan tetap memberlakukan PPKM Mikro yang lebih diperketat. Menurut Sri Sultan, DIY tidak akan memberlakukan lockdown karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai ketika semua aktivitas dihentikan.&nbsp;“Ya enggak (lockdown) to, enggak ada kalimat (akan menetapkan kebijakan) lockdown, saya enggak kuat suruh ngragati (membiayai) rakyat se-DIY,” katanya usai rapat bersama Bupati dan Wali Kota di Kompleks Kepatihan, Senin (21/6/2021) petang.Menurut Sultan, lockdown merupakan pilihan terakhir dan di sisi lain pemerintah tidak kuat membiayai sehingga keputusan tetap pada PPKM Mikro. Pemerintah pusat, sudah menetapkan kebijakan penanganan COVID-19 dengan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, bukan lockdown.Sri Sultan melanjutkan, PPKM Mikro sebenarnya sudah lebih detail tertuang di Instruksi Gubernur DIY dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota dengan urusan yang sama yaitu membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat. Keberadaan Satgas di level kelurahan menjadi sangat penting perannya, sehingga kelurahan yang belum memiliki diminta untuk segera membentuk.“(Lockdown) Itu pilihan terakhir, saya sudah bilang, lockdown tetapi pemerintah tidak akan kuat. Jadi ya tetap PPKM to, keputusannya tetap PPKM. Jangan mudah menyatakan lockdown, karena pengertian lockdown total sehingga tidak ada orang jualan, yang buka hanya apotek, toko obat dan supermarket, yang lain tutup. Pemerintah ganti duit untuk masyarakat makan, lha kalau kita kan enggak kuat,” ucap Gubernur DIY.Karena lockdown tidak mungkin dilakukan, Sri Sultan meminta agar penerapan PPKM Mikro lebih diperketat lagi. Selain itu, masyarakat diimbau mengurangi mobilitasnya sehingga tidak terjadi kerumunan. Salah satu yang bisa dilakukan diantaranya seperti yang dilakukan Pemkab Bantul.Pemkab Bantul menutup tempat wisata selama dua hari pada Sabtu dan Minggu untuk mengurangi kerumunan dan penyebaran COVID-19. Tetapi Raja Ngayogyakarta ini berharap sebelum dilakukan penutupan harus dibicarakan dengan berbagai pihak seperti pedagang. Penutupan dua hari saja dalam dua bulan tentu bisa menjadi kebijakan yang seimbang. Namun kebijakan penutupan tempat wisata itu sepenuhnya diserahkan ke bupati dan wali kota dengan melihat kondisi daerah masing-masing. (*)&nbsp;&nbsp;

tugu mei 2021.jpeg

JOGJA, Jogjaaja.com – Wacana lockdown di DIY dipastikan tidak akan terjadi. Sri Sultan menegaskan, lockdown total tidak mungkin dilakukan karena pemerintah tidak akan kuat menanggung biaya untuk menutup aktivitas masyarakat.

DIY Batal Lockdown, Ini Alasan Sri Sultan