YOGYA, Jogjaaja.com - DPRD DIY menilai kebijakan Gubernur DIY sekaligus Raja Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat, Sri Sultan HB X yang tidak melepaskan kepemilikan Sultan Ground (SG) dan Tanah Kas Desa (TKD) untuk proyek nasional jalan tol sudah tepat.Pihaknya mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut, karena tidak ada pelaksanaan proyek nasional yang terganggu sama sekali dengan kebijakan tersebut. Jalan tol tetap akan bisa dibangun diatas SG maupun TKD, hanya statusnya saja tidak kepemilikan tetapi sewa menyewa."Menurut saya sangat aman bagi pemerintah pusat menggunakan SG maupun TKD untuk jalan tol meskipun tidak dengan memiliki. SG dan TKD sudah diatur dengan UU Keistimewaan DIY dan juga Perdais No. 1/2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Dalam Perda tersebut SG bisa dimanfaatkan untuk 3 kepentingan, yaitu untuk pengembangan kebudayaan, sosial dan kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, Minggu (5/2/2023).Menurutnya, pemanfaatan dan pengelolaannya berdasar hak asal usul, efektivitas pemerintahan dan kearifan lokal. Mekanisme pemanfaatan tanah tersebut juga sudah sangat jelas diatur. Memang ada mekanisme pelepasan untuk kepentingan umum, tapi itu akan sangat merepotkan dan dianggap merugikan masyarakat maupun pihak desa.Penggunaan TKD dan SG tanpa mekanisme pelepasan menurut Huda adalah wujud perlindungan terhadap kepentingan budaya dan kalurahan. Adanya proyek jalan tol mestinya membawa kemanfaatan lebih dan jangka panjang bagi masyarakat DIY, termasuk kepentingan kebudayaan kraton dan kalurahan/desa. Jika transaksi dilakukan beli putus kemanfaatannya akan kurang dan kalurahan akan sangat kesulitan mencari tanah pengganti, sebagaimana pelepasan TKD yang lalu oleh pemerintah daerah.Biasanya uangnya hanya ditaruh rekening di bank bertahun tahun dan susah mencari pengganti senilai, kerena pelepasan TKD harus mencari tanah pengganti."Nilai uang di bank sudah pasti akan turun karena inflasi, smentara aset senilai sulit dicari, pasti rugi dalam hal ini," jelasnya.Jika sistem sewa dilakukan, tidak ada aset yang hilang dan mendapatkan biaya sewa tahunan yang bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan kebudayaan. Huda menganggap bahwa yang dilihat dari kebijakan sewa tanah itu jangan hanya dilihat saat sekarang, tapi 10 atau 20 tahun mendatang, kebijakan ini baru akan terlihat manfaat nyatanya.“Pemerintah maupun pengelola jalan tol juga tidak perlu keuarkan uang besar di depan untuk pembelian, sementara proyek tetap berjalan. Selain itu, terkait ganti untung tanah tanah warga yang digunakan untuk jalan tol saya minta agar dilakukan apraisal secara baik dan profesional, jangan jadinya malah warga rugi. ”<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/gerakan-nol-sampah-anorganik-diklaim-optimal">Gerakan Nol Sampah Anorganik Diklaim Optimal</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/persiapan-menuju-atf-2023-sudah-mencapai-95">Persiapan Menuju ATF 2023 Sudah Mencapai 95%</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/tekor-rp-5-3-miliar-anya-dwinov-jadi-korban-ksp-indosurya">Tekor Rp5,3 Miliar, Anya Dwinov Jadi Korban KSP Indosurya</a></li></ul>&nbsp;"Banyak keluhan warga yang rumahnya digunakan jalan tol tapi ganti untungnya tidak cukup untuk beli rumah baru yang sepadan," pungkas dia. (Anz)

Pembangunan jalan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen diharapkan meningkatkan investasi di DIY

Sri Sultan Berharap Investasi di DIY Meningkat

YOGYA, Jogjaaja.com - DPRD DIY menilai kebijakan Gubernur DIY sekaligus Raja Kraton Ngayogyakarto Hadiningrat, Sri Sultan HB X yang tidak melepaskan kepemilikan

DPRD DIY Nilai Kebijakan Kraton Tak Lepas SG untuk Tol SudahTepat