JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kepada para menteri dan pihak-pihak terkait lainnya bahwa pemerintah tidak bisa lagi bekerja sesuai standar karena dunia sedang menghadapi berbagai krisis ekonomi yang mengkhawatirkan.Jokowi mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, dunia memang sedang menghadapi situasi perekonomian yang sangat sulit.Pandemi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=covid-19">COVID-19</a> yang belum benar-benar hilang, konflik <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=geopolitik">geopolitik</a>, hingga krisis <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=pangan">pangan</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=energi">energi</a>, dan <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=keuangan">keuangan</a>, adalah beberapa contoh situasi yang harus dihadapi oleh dunia saat ini. termasuk inflasi yang menjadi momok di semua negara."Oleh sebab itu, kita tidak bisa lagi bekerja standar karena keadaannya tidak normal. Kita tidak boleh bekerja rutinitas karena memang keadaannya tidak normal, tidak bisa kita memakai standar-standar baku, standar-standar pakem, nggak bisa. Para menteri, gubernur, bupati, walikota juga sama," ujar Jokowi dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis, 18 Agustus 2022.&nbsp;Jokowi berharap, kementerian dan lembaga terkait lainnya dapat berimprovisasi dalam bekerja dan tidak hanya mengikuti prosedur baku.Misalnya, dalam upaya menggenjot pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, menganalisis situasi dari segi makroekonomi saja tidak cukup. Berbagai situasi mikroekonomi pun harus turut menjadi perhatian bersama, termasuk melihat segala detil permasalahan lewat angka dan data.Jokowi pun mengimbau agar perangkat-perangkat pemerintahan di tingkat kabupaten, provinsi, dan kota menjalin sinergi dengan tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan tim pengendalian inflasi pusat (TPIP) untuk mengawasi harga pangan yang beredar di masyarakat.Pemerintah daerah bisa mencari tahu harga komoditas apa saja yang mengalami kenaikan karena kurangnya pasokan.Setelah itu, melalui koordinasi dengan TPID dan TPIP, bisa dicari tahu daerah mana yang punya pasokan berlebih sehingga nantinya ketersediaan di sana bisa digunakan untuk membantu wilayah yang persediaannya lebih sedikit."Tim pengendali <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=inflasi">inflasi</a> pusat coba cek daerah mana yang memiliki pasokan yang melimpah, dan sambungkan. Ini harus disambungkan karena negara ini besar sekali," papar Jokowi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/inflasi-as-turun-dan-harga-minyak-yang-terungkit-dorong-penguatan-rupiah-hingga-105-poin">Inflasi AS Turun dan Harga Minyak yang Terungkit Dorong Penguatan Rupiah hingga 105 Poin</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/terkuaknya-misteri-bola-api-hijau-yang-tampak-di-langit-selandia-baru">Terkuaknya Misteri Bola Api Hijau yang Tampak di Langit Selandia Baru</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/minta-subsidi-rp-13-triliun-untuk-starlink-elon-musk-pulang-dengan-tangan-hampa">Minta Subsidi Rp13 Triliun Untuk Starlink, Elon Musk Pulang dengan Tangan Hampa</a></li></ul>Jokowi pun menceritakan pengalamannya saat ke Merauke. Kepala daerah setempat menyampaikan kepada Jokowi bahwa beras melimpah di sana dan harganya dibanderol sangat murah.Menurut Jokowi, contoh itu memperlihatkan bagaimana seharusnya setiap daerah dapat bekerja sama untuk mengisi permasalahan pasokan karena pada faktanya, ada beberapa wilayah yang lebih tinggi tingkat pasokannya.Namun, yang menjadi kendala dalam proses kerja sama tersebut adalah biaya transportasi yang mahal. Lantas, Jokowi pun menegaskan bahwa anggaran tidak terduga dapat digunakan untuk menutup biaya transportasi.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/dua-tahun-vakum-akibat-pandemi-prosesi-kirab-siwur-sedot-perhatian-warga">Dua Tahun Vakum Akibat Pandemi, Prosesi Kirab Siwur Sedot Perhatian Warga</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/ada-pameran-alutsista-sambut-hut-ri-di-jogja-city-mall">Ada Pameran Alutsista Sambut HUT RI di Jogja City Mall</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/baru-dirilis-film-carter-langsung-jadi-jagoan-baru-netflix">Baru Dirilis, Film Carter Langsung jadi Jagoan Baru Netflix</a></li></ul>"Gunakan (anggaran tidak terduga), dan saya sudah perintahkan kepada menteri dalam negeri (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=mendagri">Mendagri</a>) untuk mengeluarkan surat keputusan atau surat edaran yang menyatakan bahwa anggaran tidak terduga bisa digunakan untuk menyelesaikan inflasi di daerah," tegas <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/search?q=jokowi">Jokowi</a>.&nbsp;

Presiden RI Jokowi saat pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi, 18 Agustus 2022. 

Jokowi.jpg

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kepada para menteri dan pihak-pihak terkait lainnya bahwa pemerintah tidak bisa lagi bekerja sesuai standar karena dunia sedang menghadapi berbagai krisis ekonomi yang mengkhawatirkan.

Dunia Dihadang Krisis Ekonomi, ini Pesan Jokowi