Jakarta, Jogjaaja.com Pemerintah diminta untuk segera membentuk Omnibus Law Teknologi sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan yang muncul dari perkembangan teknologi. Regulasi terpadu ini tidak hanya akan menciptakan kepastian hukum, tetapi juga mendorong inovasi dan investasi di sektor teknologi.Demikian dikatakan Direktur eLaw Institute Eko Prastowo dalam keterangan pers, Minggu 22 Desember 2024. Menurutnya, kemajuan teknologi telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor. Namun, tanpa regulasi yang tepat, teknologi tersebut juga dapat menimbulkan resiko serius.“Kita hidup di era revolusi teknologi. Omnibus Law Teknologi adalah langkah penting untuk menciptakan kerangka hukum yang adaptif, memastikan masyarakat terlindungi, pelaku usaha memiliki kepastian hukum, dan Indonesia tetap relevan di kancah global.” ujar Eko Prastowo.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bri-ventures-semarakkan-hut-ke-129-bri-melalui-penanaman-mangrove">BRI Ventures Semarakkan HUT ke-129 BRI Melalui Penanaman Mangrove</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bri-dukung-pemberdayaan-wanita-salurkan-bantuan-untuk-kelompok-usaha-wanita-di-yogyakarta">BRI Dukung Pemberdayaan Wanita: Salurkan Bantuan untuk Kelompok Usaha Wanita di Yogyakarta</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/mahasiswa-amikom-gelar-sosialisasi-optimalisasi-pemasaran-digital-bagi-kwt-kuntani">Mahasiswa Amikom Gelar Sosialisasi Optimalisasi Pemasaran Digital bagi KWT Kuntani</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/inovasi-indonesia-bersinar-di-brunei-elwyn-ai-oleh-primeskills-raih-penghargaan-di-apicta-awards-2024">Inovasi Indonesia Bersinar di Brunei: Elwyn.ai oleh Primeskills Raih Penghargaan di APICTA Awards 2024</a></li></ul>Misalnya, lanjut Eko, teknologi pengenalan wajah berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau kerumunan di ruang publik. Tanpa aturan yang jelas, teknologi ini berisiko melanggar privasi jika data wajah digunakan tanpa izin atau disalahgunakan untuk tujuan yang tidak transparan.Urgensi Omnibus Law TeknologiAdvokat yang juga aktivis 98 ini menjelaskan urgensi pembentukan Omnibus Law Teknologi, antara lain, untuk menyatukan aturan yang tersebar dan menciptakan kepastian hukum. Fragmentasi regulasi tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga menghambat inovasi dan melemahkan daya tarik investasi.“Selain itu, inovasi yang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan, blockchain, hingga teknologi antariksa harus diimbangi dengan regulasi yang memadai. Tanpa aturan yang jelas, dampaknya bisa serius bagi masyarakat dan bahkan mengancam kepentingan nasional,” jelasnya.Pria asal Yogyakarta ini mencontohkan, blockchain telah mulai diadopsi di sektor keuangan dan logistik karena potensinya dalam meningkatkan transparansi. Namun, sifat desentralisasi dan anonimitasnya memunculkan tantangan hukum, seperti pengawasan transaksi dan keabsahan kontrak cerdas (smart contract), yang hingga kini belum memiliki payung hukum yang jelas.Di sisi lain, kecerdasan buatan (AI) telah diterapkan di berbagai bidang, mulai dari kesehatan hingga transportasi. Meski memberikan manfaat besar, teknologi ini menghadirkan persoalan etis dan hukum yang serius, seperti tanggung jawab atas kerugian akibat keputusan AI atau diskriminasi yang dihasilkan dari algoritma yang bias.Bioteknologi seperti rekayasa genetika untuk tanaman dan vaksin membuka peluang besar, tetapi juga berisiko menimbulkan pelanggaran etika dan kerusakan lingkungan jika tidak diatur dengan baik. Regulasi diperlukan untuk memastikan teknologi ini diterapkan secara aman dan bertanggung jawab.Begitu pula teknologi antariksa, yang berkembang melalui peluncuran satelit dan eksplorasi luar angkasa. Tanpa regulasi yang jelas, potensi konflik hukum internasional atau penyalahgunaan teknologi dapat terjadi, terutama dalam pengelolaan wilayah udara dan data satelit.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/dahsyat-baru-2-bulan-pemerintahan-prabowo-sudah-salurkan-pembiayaan-30-000-unit-rumah">Dahsyat, Dalam 46 Hari 30 Ribu Rumah Dibangun Pemerintahan Prabowo</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/titiek-soeharto-berkomitmen-perjuangkan-kesejahteraan-petani-dan-peternak-di-bantul">Titiek Soeharto Berkomitmen Perjuangkan Kesejahteraan Petani dan Peternak di Bantul</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/cegah-osteoporosis-perosi-ajak-jalan-kaki-10-0000-langkah">Cegah Osteoporosis, Perosi Ajak Jalan Kaki 10.0000 Langkah</a></li></ul>“Kita perlu memastikan bahwa teknologi dimanfaatkan secara adil, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Omnibus Law juga untuk mendukung kepentingan nasional, termasuk kedaulatan data, perlindungan sumber daya, dan posisi Indonesia dalam persaingan global,” tegasnya. &nbsp;

eko prastowo.jpg

Jakarta, Jogjaaja.com Pemerintah diminta untuk segera membentuk Omnibus Law Teknologi sebagai langkah strategis untuk menjawab tantangan yang muncul dari perkem

eLaw Institute Minta Omnibus Law Teknologi Segera Dibentuk