YOGYA, Jogjaaja.com -Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (FPRB DIY) berkolaborasi bersama AKKUM Emergency Unit (YEU) melakukan advokasi terkait pengurangan risiko bencana inklusif berbasiskan kepemimpinan masyarakat.Panduan Penilaian Aksebilitas Inklusif yang telah disusun akan diujicobakan di Komplek Kantor Kalurahan Wonokerto, Turi, Sleman. Uji coba tersebut bertujuan untuk meninjau atau menguji coba draf panduan aksesbilitas pada aspek insfrastruktur, Layanan dan Komunikasi informasi Edukasi (KIE) dan mendapatkan input terhadap draf panduan aksesbilitas.“Terakhir memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui uji aksesibilits di tingkat pemerintahan paling dekat di masyarakat yakni pemerintah desa/kalurahan,” kata Koordinator FPRB DIY, M Taufiq, Rabu (10/5/2023).Menurutnya penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang setara dengan warga lainnya untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Merujuk pada data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, jumlah penduduk penyandang disabilitas di DIY yang masuk kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2023 ini jumlahnya sebesar 28.137 orang.“Di sisi lain, DIY merupakan daerah rawan bencana dengan tingkat risiko sedang, dengan 2 kabupaten memiliki tingkat risiko tinggi, yakni Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul (BNPB, 2022),” ungkapnya.Risiko bencana menjadi jauh lebih besar bagi kelompok penduduk rentan, termasuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik maupun dalam mengakses informasi rawan bencana, yang berkonsekwensi lanjut pada terhambatnya difabel untuk terlibat dan berpartisispasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.“Pengguna kursi roda sangat sulit untuk beraktivitas di luar rumah karena lingkungan mereka sangat tidak asesibel. Demikian pula penyandang tuna netra tidak banyak bisa mengakses berbagai informasi, pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana,” jelas dia.Berdasarkan konsultasi dengan masyarakat yang telah dilakukan, kelompok berisiko menyatakan bahwa lingkungan belum mendukung kelompok berisiko untuk dapat berpartisipasi dalam siklus penanggulangan bencana. Padahal, dalam konvensi hak disabilitas ditekankan mengenai “aksesibilitas” yang perlu dipenuhi bagi kelompok berisiko supaya dapat terpenuhi hak-hak dasarnya serta dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.“Kelompok berisiko dapat memanfaatkan fasilitas publik serta mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu. Aksesibilitas tersebut meliputi desain produk lingkungan, program dan pelayanan yang dapat digunakan oleh semua orang semaksimal mungkin. Hal tersebut merupakan isu lintas sektor yang perlu diidentifikasi bersama,” pungkas dia. (Anz)&nbsp;

fprb.jpeg

Foto: Ilustasi Difagana DIY saat mrayakan hari ulang tahun pembentukan yang ke 5 beberpaa waktu lalu

YOGYA, Jogjaaja.com -Forum Pengurangan Risiko Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (FPRB DIY) berkolaborasi bersama AKKUM Emergency Unit (YEU) melakukan advokasi 

FPRB DIY Susun Panduan Penilaian Aksebilitas Inklusif