YOGYA, Jogjaaja.com - Gerakan Anti Mafia Tanah mendorong para aparatur penyelenggara negara atau ASN untuk rutin memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).Hal ini merespons harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo ayah dari Mario Dandy Satrio yang tersandung kasus penganiayaan beberapa waktu lalu.Ketua Gerakan Anti Mafia Tanah, Riyanta meminta agar para pemilik tanah khususnya para penyelenggara negara untuk taat pada ketentuan yang berlaku, antara lain membuat LHKPN yang benar. Namun yang terpenting lagi para penyelenggara negara yang memiliki banyak tanah tidak membelinya dari uang hasil korupsi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/yogyakarta-menjadi-pilihan-wisata-utama-bagi-sekolah-di-bekasi">Yogyakarta Menjadi Pilihan Wisata Utama bagi Sekolah di Bekasi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/mau-berwisata-ke-taiwan-langsung-dapat-subsidi-hingga-rp-76-juta">Mau Berwisata ke Taiwan?, Langsung Dapat Subsidi hingga Rp76 Juta</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/wow-pikap-listrik-ec-31-dfsk-bisa-angkut-beban-1-2-ton">Wow, Pikap Listrik EC31 DFSK Bisa Angkut Beban 1,2 Ton</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/kapal-induk-rusia-ini-bisa-lepas-dari-kutukan">Kapal Induk Rusia Ini Bisa Lepas dari Kutukan?</a></li></ul>"Silahkan semuanya untuk memiliki banyak tanah termasuk para penyelenggara negara, hanya agar duit yg untuk membeli itu dari uang bukan hasil KKN. Kedua, taati ketentuan yang berlaku, antara lain membuat LHKPN yang benar," tegas Kamis (2/3/2023).Belakangan ini nama Rafael Alun Trisambodo terus menjadi perbincangan publik lantaran gaya hidup mewah anaknya yang kerap pamer di media sosial dan berujung dengan sorotan masyarakat soal harta kekayaan ayahnya yang mencapai sekitar Rp56 miliar. Tak sampai disitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannyaSaat ini aset tanah dan bangunan milik Rafael yang berada Yogyakarta, masih didalami oleh KPK. Bahkan KPK hari ini meminta klarifikasi terhadap Rafael terkait ketidaksesuaian antara profil kekayaannya yang mencapai sekitar Rp56 miliar dengan jabatannya sebagai pegawai eselon III Ditjen Pajak. &nbsp;Riyanta juga menambahkan agar masyarakat, NGO, termasuk media massa tetap melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggara negara dengan penuh tanggung jawab.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/unik-pernikahan-di-purworejo-ini-maharnya-satu-tusuk-sate">Unik, Pernikahan di Purworejo ini Maharnya Satu Tusuk Sate</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/maret-2023-event-j-150-k-2023-kembali-hadir">Maret 2023, Event J150K 2023 Kembali Hadir</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/siap-digelar-ika-uns-color-run-2023-gaungkan-semangat-pluralisme-dan-kebhinekaan">Siap Digelar, IKA UNS Color Run 2023 Gaungkan Semangat Pluralisme dan Kebhinekaan</a></li></ul>"Semua elemen harus tetap mengawasi, kemudian mengontrol para penyelenggara negara, termasuk peran media ya, jadi publik berhak tahu informasi itu secara objektif dengan data-data yang valid. Kita ingin negara ini berjalan sesuai aturan yang ada, dimana rasa keadilan dan hukum saling berkaitan," pungkasnya. (Anz)

IMG-20230302-WA0032.jpg

Foto: Ketua Gerakan Anti Mafia Tanah, Riyanta mendorong agar pejabat penyelenggara negara rutin memperbaharui LHKPN.

YOGYA, Jogjaaja.com - Gerakan Anti Mafia Tanah mendorong para aparatur penyelenggara negara atau ASN untuk rutin memperbaharui Laporan Harta Kekayaan Penyelengg

Gerakan Anti Mafia Tanah Dorong Penyelenggara Negara Kontinu Lapor LHKPN