<p>JAKARTA, Jogjaaja.com – Google menyatakan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perusahaan teknologi global tersebut siap memberikan masukan agar regulasi baru mampu melindungi hak ekonomi pemilik karya sekaligus tetap mendukung inovasi digital, kemitraan bisnis, dan kebebasan berekspresi.</p><p>Pernyataan tersebut disampaikan Google di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap wacana revisi UU Hak Cipta yang belakangan menjadi pembahasan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai pihak menilai revisi regulasi perlu dilakukan secara hati-hati agar mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan perkembangan ekosistem digital nasional.</p><p>Dalam pernyataan tertulisnya, Google menegaskan kesiapan untuk berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah selama proses penyusunan revisi UU Hak Cipta.</p><p>"Sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan ekosistem digital nasional, Google siap berdialog dan bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan revisi UU Hak Cipta yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan secara seimbang," demikian pernyataan Google.</p><h2>Google Tegaskan Penerbit Punya Kendali atas Konten</h2><p>Google menyampaikan bahwa perusahaan menghormati hak para penerbit dalam mengelola karya jurnalistik mereka. Saat ini, setiap pemilik situs berita memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah kontennya dapat ditampilkan di Google Search maupun dimanfaatkan dalam fitur kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).</p><p>Selain itu, Google telah menyediakan sejumlah mekanisme yang memungkinkan pemilik konten mengatur penggunaan karya mereka, antara lain melalui Google-Extended, pengaturan Snippet, dan Content ID di YouTube.</p><p>Berbagai fitur tersebut dinilai memberikan kontrol lebih besar kepada pemilik hak cipta sekaligus membantu melindungi kekayaan intelektual mereka.</p><h2>Regulasi Terlalu Ketat Dinilai Berpotensi Hambat Ekosistem Digital</h2><p>Google juga mengingatkan bahwa regulasi yang terlalu membatasi dapat memunculkan dampak yang tidak diinginkan bagi industri digital.</p><p>Perusahaan menilai pembatasan yang berlebihan berpotensi mengurangi distribusi konten digital, membatasi fleksibilitas perusahaan media dalam menjalin kerja sama bisnis secara independen, serta mengganggu berbagai kemitraan yang telah berjalan.</p><p>Saat ini Google menyebut telah menjalin kolaborasi dengan lebih dari 30 perusahaan media di Indonesia, termasuk melalui program Google News Showcase atau Berita Pilihan.</p><p>Mengikuti apa yang Google sampaikan, platform-platform lain juga sebaiknya proaktif sejak awal untuk turut menyampaikan pandangan sejak awal pembahasan revisi UU Hak Cipta.</p><p>"Partisipasi aktif seluruh pelaku industri penting untuk mengidentifikasi potensi dampak yang tidak diinginkan serta memastikan regulasi yang dihasilkan mendukung keberlanjutan ekosistem digital Indonesia," tulis Google.</p><h2>Dewan Pers Usulkan Skema Hybrid</h2><p>Pandangan serupa disampaikan Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Digital &amp; Sustainability, Dahlan Dahi. Menurutnya, revisi UU Hak Cipta perlu mengakomodasi model hybrid dalam pengelolaan hak ekonomi karya jurnalistik.</p><p>Melalui skema tersebut, perusahaan media tetap memiliki ruang untuk melakukan kerja sama bisnis secara langsung (Business-to-Business/B2B) di luar mekanisme Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).</p><p>"Model hybrid telah diterapkan di sejumlah negara dan dinilai mampu memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi media sekaligus menjaga fleksibilitas industri," ujar Dahlan Dahi.</p><h2>LBH Pers Ingatkan Perlindungan Kebebasan Pers</h2><p>Sementara itu, Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, mengingatkan agar revisi UU Hak Cipta tidak berubah menjadi instrumen yang membatasi kreativitas maupun kebebasan berekspresi di ruang digital.</p><p>Kekhawatiran senada juga disampaikan Direktur LBH Keadilan, Nurbayu Susandra. Ia menilai revisi UU Hak Cipta maupun RUU Penyiaran harus memastikan tidak muncul ketentuan yang berpotensi menghambat kemerdekaan pers.</p><p>Menurut Nurbayu, pengaturan mengenai pembatasan hak cipta (<i>fair use</i>) masih perlu diperjelas. Ia juga menyoroti ketentuan pidana dalam Pasal 112 hingga Pasal 115 UU Nomor 28 Tahun 2014 yang dinilai berpotensi disalahgunakan terhadap aktivitas jurnalistik apabila tidak disertai pengecualian yang tegas.</p><p>Selain itu, ia mengingatkan adanya kekhawatiran terhadap rancangan Pasal 50B dalam RUU Penyiaran yang dinilai berpotensi membatasi jurnalisme investigasi dan membuka ruang penafsiran yang terlalu luas.</p><p>"Pasal-pasal pidana tersebut memang sudah ada di dalam undang-undang yang berlaku saat ini. Kekhawatiran muncul ketika pemerintah dan DPR melakukan revisi UU Hak Cipta, karena celah pidana tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak disertai pengecualian yang tegas bagi aktivitas jurnalistik melalui pengaturan <i>fair use</i>," ujar Nurbayu Susandra.</p><h2>Revisi UU Hak Cipta Diharapkan Seimbang</h2><p>Beragam masukan dari perusahaan teknologi, organisasi pers, hingga pegiat hukum menunjukkan bahwa revisi UU Hak Cipta diharapkan tidak hanya memperkuat perlindungan hak ekonomi kreator dan penerbit, tetapi juga menjaga kepastian hukum, kebebasan pers, serta iklim inovasi digital di Indonesia.</p><p>Pendekatan yang inklusif melalui dialog antara pemerintah, pelaku industri digital, perusahaan media, dan organisasi masyarakat sipil dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan regulasi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh ekosistem digital nasional. (*)</p>

google 1.png

Google siap mendukung revisi UU Hak Cipta dengan masukan kepada pemerintah demi menciptakan regulasi yang melindungi kreator sekaligus menjaga inovasi digital.

Google Siap Dukung Revisi UU Hak Cipta, Dorong Regulasi yang Berimbang