YOGYAKARTA-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Surat Edaran (SE)&nbsp;yang&nbsp;mengatur aktivitas perkantoran. Dengan adanya SE ini, komposisi karyawan menjadi&nbsp;hanya&nbsp;25% kerja di kantor (Work from Office/WFO)&nbsp;dan 75% kerja dari rumah (Work from Home/WFH).
SE dengan Nomor 4/SE/I/2021 tentang Pelaksanaan Tata Kelola ASN di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam masa pandemi Covid-19. Beleid ini merupakan&nbsp;hasil koordinasi antara Pemerintah Daerah DIY dengan Kementerian Dalam Negeri RI serta mempertimbangkan peningkatan jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.
Selain membatasi aktivitas perkantoran dengan menerapkan WFH sebanyak 75% dan&nbsp;WFO sebanyak 25%, dalam beleid tersebut Kepala Perangkat Daerah juga diharapkan mengendalikan pelaksanaan tugas kedinasaan di unit kerja masing-masing dengan menetapkan target kerja selama WFH.
Gubernur DIY&nbsp;dalam beleid&nbsp;juga menegaskan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat dengan mewajibkan menerapkan 3M antara lain menggunakan masker&nbsp;dengan benar,&nbsp;mencuci tangan&nbsp;dengan sabun/hand sanitizer, menjaga jarak dan mencegah terjadinya kerumunan&nbsp;yang berpotensi menimbulkan penularan.&nbsp;Beleid ini berlaku hingga 25 Januari 2021 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.&nbsp;
"Dengan berlakunya Surat Edaran Gubernur DIY ini, maka Surat Edaran sebelumnya yakni SE Nomor 1/SE/I/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tulis Gubernur DIY dalam Surat Edarannya.&nbsp;(*)
&nbsp;

Gubernur DIY Keluarkan Surat Edaran Terkait Aktivitas Kerja di Kantor

YOGYAKARTA-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengeluarkan Surat Edaran (SE)yangmengatur aktivitas perkantoran. Dengan adanya SE ini, komposisi karyawan menjadihanya25% kerja di kantor (Work from Office/WFO)dan 75% kerja dari rumah (Work from Home/WFH).