YOGYA, Jogjaaja.com Peneliti Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi DIY untuk mengajukan banding terkait vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap terdakwa Krido Suprayitno, Rabu (6/03/2024).Mantan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY ini divonis hukuman 4 tahun penjara, dan denda Rp. 300 juta subsider 1 bulan kurungan penjara dalam dugaan kasus gratifikasi tanah kas desa di Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY."JCW minta JPU Kejati DIY banding supaya minimum pemidanaan hampir sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni 8 tahun penjara," katanya.Alasan JPU Kejati DIY harus banding adalah posisi terdakwa Krido Suprayitno sebagai Kepala Dispertaru DIY. Bahkan jauh sebelum terdakwa Krido Suprayitno menjabat sebagai Kadispertaru DIY sudah kenal dan aktif berkomunikasi dengan Direktur Utama PT. Deztama Putri Santosa, yakni Robibson Saalino.Sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Krido Suprayitno ini selama 8 tahun penjara, denda Rp. 300 juta subsider 3 bulan kurungan.Putusan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim jauh lebih ringan dibanding tuntutan JPU. Sebelumnya, Krido dituntut delapan tahun penjara oleh JPU serta pidana denda Rp 300 juta dengan ketentuan diganti pidana penjara selama tiga bulan apabila tidak dibayarkan. Itu artinya, Krido mendapat putusan yang setengahnya dari tuntutan JPU.Selain itu, majelis hakim juga memvonis dengan pidana tambahan. Itu berupa perampasan barang yakni dua buah sertifikat hak milik (SHM) atas nama Krido Suprayitno dengan masing-masing luasnya 997 meter² dan 811 meter². Lokasi asetnya tersebut berada di Purwomartani, Sleman.Untuk pidana tambahan perampasan aset tanah sama seperti tuntutan JPU. Tetapi, tuntutan perampasan lainnya dari JPU berupa uang sebesar Rp 235.049.816 dan uang sebesar Rp 55 juta terhadap Krido tidak divonis hakim. "Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," ucap Tri Asnuri.Setelah persidangan, Krido ditetapkan supaya tetap ditahan. Atas vonis yang dijatuhkan, Krido sempat berkomunikasi dengan tim penasehat hukum (PH). Dia memutuskan untuk pikir-pikir atas vonis yang diterimanya. (*)&nbsp;&nbsp;

kejati diy.jpeg

YOGYA, Jogjaaja.com Peneliti Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba meminta agar Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi DIY untuk mengajukan ban

JCW Minta Jaksa Ajukan Banding Atas Vonis Terhadap Krido