jogjaaja.com

Kawal Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia

Ties - Jumat, 01 Juli 2022 19:09 WIB
Jajaran Yayasan Griya Jati Rasa bersama Komisi A DPRD DI.Yogyakarta berfoto bersama seusai melakukan audiensi pada Jumat (1/7/2022). (Anz)

YOGYA, Jogjaaja.com - Yayasan Griya Jati Rasa melakukan audiensi dengan Komisi A DPRD DI.Yogyakarta di ruang kerjanya pada Jumat(1/7/2022).

Audiensi dihadiri oleh Ketua Komisi
A, Eko Suwanto didampingi Wakil Ketua, Sudaryanto dan beberapa anggota serta Direktur Yayasan Griya Jati Rasa, Farsijana Adeney-Risakotta bersama Ketua Koperasi Konsumen Griya Jati Rasa, pengelola koperasi dan utusan perwakilan anggota.

Tujuan audiensi adalah mendiskusikan penerapan kebijakan presiden Jokowi dengan memastikan pembelanjaan kebutuhan pemerintah D.I. Yogyakarta melalui aksi afirmasi bangga
buatan Indonesia. Arahan presiden Jokowi di Balai Sidang Jakarta pada tanggal 24 Mei 2022 ternyata sudah diinisiasi oleh pemerintah DI.Yogyakarta.

Menurut Eko Suwanto, katalog lokal terbaik saat ini di DI.Yogyakarta adalah katalog kabupaten Gunung Kidul. Dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang tugas komisi A dalam penyusunan APBD yang dilakukan
untuk menciptakan lapangan kerja sebagai stimulan peningkatan pendapatan warga.

Komisi A mengimplementasikan gagasan tentang APBD untuk menciptakan lapangan kerja dilakukan dengan penguatan fungsi Kominfo yang menargetkan setiap Balai Desa di DI.Yogyakarta adalah
areal kerja yang terhubung dengan internet.

"Warga bisa melakukan transaksi penjualan sendiri langsung dari komputer yang terhubung dengan internet di Balai-Desa," kata Eko Suwanto.

Jika digitalisasi produk dilakukan secara baik, maka pendataan produk-produk warga bisa diakses untuk dapat dibelanjakan demi menyiapkan kebutuhan instansi pemerintah. Jadi terlihat dengan jelas strategi penganggaran yang berbasis aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Perencanaan terintegrasi masih tetap diperlukan sehingga kelompok rentan yang berada dalam posisi kemiskinan bisa mendapat bagian dalam keterlibatan budaya produksi untuk mendukung pelayanan instansi pemerintah yang memerlukan produk-produk dari masyarakat.

"Diharapkan kebutuhan instansi pemerintah dapat dipetakan sehingga proses penyediaannya bisa dilimpahkan kepada organisasi-organisasi yang dapat membina warga rentan dalam kemiskinan," kata Direktur Yayasan Griya Jati Rasa, Farsijana Adeney-Risakotta.

Pertemuan yang dilakukan dari jam 11.00 sd 12.00 ditutup dengan tiga rekomendasi. Pertama, kebijakan pemberdayaan UMKM akan diteruskan kepada Komisi B.

Kedua, digitalisasi UMKM dilakukan dengan Komisi A dan ketiga, tindak lanjut pertemuan ini adalah dialog publik untuk mengawal kurang lebih 40% pembelanjaan pemerintah dari produk-produk UMKM dan Koperasi. (Anz)

RELATED NEWS