YOGYA, Jogjaaja.com - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi berupa suap pengurusan perizinan pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton Yogyakarta pada PT. Java Orient Properti yang menyeret nama eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai penerima suap memasuki babak akhir.Sidang dengan adenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan digelar besok Selasa (14/2/2023) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.Adapun terdakwa dalam kasus tersebut yakni mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, eks Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Nurwidhiharta dan Triyanto Budi Yuwono selaku ajudan sekaligus sekretaris pribadi Haryadi Suyuti.Dalam dakwaan JPU KPK, eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti didakwa menerima hadiah berupa uang seluruhnya sebesar USD 27.258 dengan rincian uang sebesar USD 20.450 diterima terdakwa Haryadi Suyuti sementara sebesar USD 6.808 diterima melalui Triyanto Budi Yuwono yang merupakan ajudan sekaligus sekretaris Haryadi Suyuti.Sementara uang yang diterima oleh Nurwidhihartana sebesar Rp275 juta, dengan rincian sebesar Rp170 juta diterima melalui Haryadi Suyuti dan Rp105 juta diterima terdakwa Nurwidhihartana.Sedangkan hadiah berupa barang yang diterima oleh terdakwa Haryadi Suyuti yakni satu unit mobil Volkswagen Scirocco 2000 cc warna hitam tahun 2010 nomor polisi B 680 EGR dan satu unit sepeda elektrik merk Specialized Levo FSR Men Comp Carbon 6 FATTIE Carb/CMLN 95218 - 572 warna Carbon Blue dari PT. Java Orient Property melalui Dandan Jaya Kartika dan Oon Nusihono.Sejumlah hadiah tersebut diberikan dengan tujuan agar dimudahkan dalam pengurusan perizinan penerbitan IMB Apartemen Royal Kedhaton yang diajukan oleh PT. Java Orient Properti (JOP).JPU KPK menjerat terdakwa Haryadi Suyuti bersama dua terdakwa lainnya dengan pasal 12 huruf a Jo pasal 18 dan pasal 11 Jo pasal 18 UU 31/1999 Jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.Jogja Corruption Watch (JCW) berharap tuntutan JPU KPK terhadap eks Wali Kota Yogyakarta bersama dua terdakwa lainnya sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dan keadilan.Sebelumnya JCW mengkritik tuntutan JPU KPK terhadap Oon Nusihono selaku penyuap dituntut selama 3 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan."Vonis terhadap Oon Nudihono sama dengan tuntutan JPU KPK yakni 3 tahun penjara," kata&nbsp; Baharuddin Kamba, Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan JCW.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/jec-sukses-jadi-tempat-event-internasional-atf-2023">JEC Sukses Jadi Tempat Event Internasional ATF 2023</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/mulai-normal-malioboro-dipadati-10-ribuan-wisatawan-per-hari">Mulai Normal, Malioboro Dipadati 10 Ribuan Wisatawan Per Hari</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/seru-film-slam-dunk-tayang-perdana-di-indonesia-22-februari">Seru, Film Slam Dunk Tayang Perdana di Indonesia 22 Februari</a></li></ul>Sementara Dandan Jaya selaku penyuap dituntut selama 2 tahun penjara. Vonis terhadap Dandan Jaya Kartika lebih berat dari tuntutan JPU KPK yakni 2,5 tahun penjara. (Anz)&nbsp;

IMG-20230213-WA0027.jpg

YOGYA, Jogjaaja.com - Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi berupa suap pengurusan perizinan pendirian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton 

Korupsi IMB Apartemen Royal Kedhaton, Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Jalani Sidang Tuntutan