Jakarta, Jogjaaja.com – Penggeledahan rumah Ketua DPD RI ke-V Periode 2019–2024 La Nyalla Mattalitti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya memantik perhatian sejumlah kalangan. Pengamat hukum dan pembangunan nasional, Hardjuno Wiwoho, meminta KPK memberikan penjelasan terbuka kepada publik guna menghindari munculnya persepsi negatif, terutama terkait dugaan politisasi penegakan hukum.“Sebagai bagian dari masyarakat sipil, kita mendukung penuh langkah KPK dalam memberantas korupsi. Tapi penggeledahan terhadap tokoh publik sekaliber La Nyalla perlu dilakukan secara proporsional dan transparan agar tidak memunculkan tafsir liar,” ujar Hardjuno di Jakarta, Rabu (16/4).KPK sebelumnya mengonfirmasi telah melakukan penggeledahan di rumah La Nyalla pada Selasa (15/4), terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Pemprov Jawa Timur. Meski belum menyatakan keterlibatan langsung La Nyalla dalam kasus tersebut, KPK menyatakan kemungkinan akan memanggil yang bersangkutan untuk pendalaman.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/kuliner-favorit-keluarga-bubur-ayam-jakarta-46-di-surabaya">Kuliner Favorit Keluarga: Bubur Ayam Jakarta 46 di Surabaya</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bukan-sekadar-agensi-longetiv-id-hadir-sebagai-mitra-tumbuh-digital-bisnis-lokal">Bukan Sekadar Agensi, Longetiv.id Hadir Sebagai Mitra Tumbuh Digital Bisnis Lokal</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/mendesain-ruang-untuk-brainstorming-kelompok-yang-efektif-menciptakan-lingkungan-yang-mendorong-kreativitas-dan-kolaborasi">Mendesain Ruang untuk Brainstorming Kelompok yang Efektif: Menciptakan Lingkungan yang Mendorong Kreativitas dan Kolaborasi</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/libur-panjang-peringati-jumat-agung-dan-paskah-kai-daop-8-surabaya-operasikan-ka-tambahan">Libur Panjang Peringati Jumat Agung dan Paskah, KAI Daop 8 Surabaya Operasikan KA Tambahan</a></li></ul>Merespons hal itu, La Nyalla menyatakan keterkejutannya atas penggeledahan tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui adanya sangkut-paut dirinya dalam perkara yang dimaksud. Bahkan, ia mempertanyakan dasar penggeledahan yang dilakukan di rumah pribadinya.Hardjuno menilai langkah penegakan hukum semacam ini harus dijalankan dengan hati-hati, mengingat posisi La Nyalla sebagai figur nasional yang dikenal vokal dalam berbagai isu demokrasi, keadilan sosial, dan pemberantasan korupsi itu sendiri."Bahkan ternyata dalam penggeledahan kan tidak ditemukan apa-apa terkait kasus. Dokumen berita acara penggeledahan yang diperoleh menyatakan bahwa tidak ditemukan barang, dokumen, atau apapun yang diduga terkait perkara dimaksud," kata Hardjuno.La Nyalla Mattalitti dikenal sebagai tokoh nasional yang konsisten mendorong reformasi hukum dan demokrasi konstitusional. Salah satu agenda utama yang ia perjuangkan adalah gerakan kembali ke UUD 1945 naskah asli, sebelum amandemen. Menurut La Nyalla, amandemen UUD yang dilakukan pasca-reformasi telah membuka celah dominasi kekuatan uang dan politik transaksional, yang melemahkan prinsip kedaulatan rakyat.Dalam berbagai kesempatan, La Nyalla menegaskan bahwa sistem presidensial hasil amandemen telah berubah menjadi sistem parlementer semu, di mana oligarki partai menguasai proses politik dan hukum. Ia juga menyoroti hilangnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara serta peran rakyat dalam menentukan arah bangsa. Oleh karena itu, menurutnya, kembali ke UUD 1945 naskah asli bukan bentuk kemunduran, melainkan upaya menyelamatkan demokrasi dari cengkeraman kekuasaan modal.Menurut Hardjuno, dengan segudang pengalamannya di pentas politik nasional, menjadikan La Nyalla sosok yang sangat peka terhadap bahaya penyalahgunaan hukum. Ia juga konsisten membela hak-hak masyarakat kecil, seperti petani dan nelayan, yang selama ini kurang mendapat akses keadilan.“Jika penegakan hukum ini dilakukan murni berdasarkan data dan proses hukum yang sah, maka akan memperkuat kepercayaan publik kepada KPK. Namun jika dilakukan tanpa penjelasan, akan berpotensi menimbulkan preseden buruk.”"Bahkan publik bisa menduga-duga bahwa La Nyalla menjadi sasaran karena keberaniannya, sikap vokalnya di ruang publik selama ini mengusik kepentingan oligarki bisnis dan politik," tandas Hardjuno.Hardjuno menambahkan, ketokohan La Nyalla dalam memperjuangkan peran daerah lewat DPD RI, membela kelompok rentan, serta sikapnya yang konsisten mengkritisi mahar politik, merupakan modal demokrasi yang harus dilindungi—bukan dicurigai secara serampangan.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/halal-bihalal-jne-1446-h-bersama-untuk-maju-dan-bahagia">Halal Bihalal JNE 1446 H, Bersama Untuk Maju dan Bahagia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/mitra-10-rilis-katalog-promo-terbaru-april-2025-untuk-renovasi-rumah-lebih-hemat">Mitra10 Rilis Katalog Promo Terbaru April 2025 untuk Renovasi Rumah Lebih Hemat</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/galaxy-a-26-5-g-resmi-hadir-di-indonesia-cek-keunggulannya">Galaxy A26 5G Resmi Hadir di Indonesia, Cek Keunggulannya</a></li></ul>“Saya berharap bisa terus yakin bahwa KPK profesional. Karenanya publik juga berhak tahu apa dasar penggeledahan itu. Prinsip keadilan harus dijaga, tidak hanya dalam putusan, tapi juga sejak proses awal,” tegasnya.&nbsp;&nbsp;

kpk.jpeg

Jakarta, Jogjaaja.com – Penggeledahan rumah Ketua DPD RI ke-V Periode 2019–2024 La Nyalla Mattalitti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Surabaya memanti

KPK Diminta Jelaskan Geledah Rumah La Nyalla, Jangan Timbulkan Persepsi Politisasi