JAKARTA, Jogjaaja.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumpulkan lebih dari seratus produsen dan distributor minyak goreng untuk diadvokasi agar tidak melakukan perilaku penjualan bersyarat (tying sales) atau pembatasan peredaran/penjualan minyak goreng. Advokasi tersebut dilaksanakan sejalan dengan temuan KPPU di seluruh kantor wilayah yang menunjukkan adanya dugaan penjualan bersyarat atas Minyakita, serta pembatasan peredaran di daerah tertentu.M. Zulfirmansyah, Direktur Advokasi Persaingan dan Kemitraan KPPU mengatakan, penelitian di KPPU menunjukkan maraknya pelaku usaha minyak goreng baik dari sisi produsen maupun distributor yang melakukan praktik penjualan bersyarat maupun pembatasan peredaran dalam penjualan minyak goreng dengan produk lainnya, tanpa diketahui praktik ini melanggar ketentuan persaingan usaha. &nbsp;"Beberapa temuan telah dilanjutkan KPPU ke proses penegakan hukum," katanya Minggu (2/4/2023).Dia menyebutkan adanya temuan kelangkaan produk Minyakita dan harga yang berada di atas eceran tertinggi di bulan Desember-Februari 2023, serta adanya penurunan produksi minyak goreng baik curah maupun kemasan sederhana.&nbsp;Lebih lanjut dijelaskan, pemerintah sudah meningkatkan tambahan suplai minyak goreng kemasan dan curah hingga 450.000 ton selama 3 bulan dari Februari hingga April 2023 untuk menjaga stok minyak goreng rakyat.Saat ini realisasi produksi minyak goreng kemasan rakyat Minyakita hanya sekitar 24% dari total program minyak goreng rakyat. Hal ini menyebabkan ketersediaan Minyakita lebih terbatas bila dibandingkan dengan minyak goreng curah. Adanya kelangkaan ini akan berpotensi mendorong kenaikan harga Minyakita di tingkat konsumen, sehingga mendorong adanya praktik persaingan usaha tidak sehat seperti penjualan bersyarat antara Minyakita dengan produk lain. &nbsp; "Atau menahan pasokan dengan harapan terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi," kata dia.Zulfirmansyah menghimbau agar pelaku usaha tidak melakukan penjualan bersyarat atau pembatasan peredaran/penjualan karena dapat melanggar ketentuan undang-undang. Tindakan anti persaingan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di pasar diantaranya adalah terbatasnya pasokan, kenaikan harga yang tidak wajar dan peningkatan konsentrasi pasar yang pada akhirnya dapat mengurangi persaingan.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/begino-cara-download-nada-dering-dan-ringtones-langsung-lewat-ponsel">Begino Cara Download Nada Dering dan Ringtones Langsung Lewat Ponsel</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/fifa-tunjuk-peru-gantikan-indonesia-gelar-piala-dunia-u-20-benarkah">FIFA Tunjuk Peru Gantikan Indonesia Gelar Piala Dunia U-20, Benarkah?</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/prekuel-john-wick-the-continental-tayang-september-2023">Prekuel John Wick ‘The Continental’ Tayang September 2023</a></li></ul>"Selain itu, praktik penjualan bersyarat juga dapat dijadikan sarana untuk menyamarkan praktik penetapan harga dan atau praktik jual rugi," pungkasnya. (Anz)

kppu.jpeg

&nbsp;JAKARTA, Jogjaaja.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengumpulkan lebih dari seratus produsen dan distributor minyak goreng untuk diadvokasi ag

KPPU Ajak Pelaku Usaha Migor Tak Bertindak Anti Persaingan