<p>Anatoly Yakovenko, pendiri sekaligus CEO Solana, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Joe Biden terkait kebijakan tenaga kerja di Amerika Serikat.</p><p>Yakovenko menyoroti kegagalan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di sektor teknologi, terutama blockchain, yang seharusnya bisa membuka peluang besar di dalam negeri. Namun, karena kebijakan yang dinilainya tidak efektif, banyak pekerjaan di ekosistem Solana yang justru dialihkan ke luar negeri.</p><h2>Pasar Tenaga Kerja yang Melambat</h2><p>Kritik Yakovenko muncul di tengah kekhawatiran bahwa pasar tenaga kerja AS sedang melambat.</p><p>Data terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan adanya penurunan jumlah lowongan kerja, hanya mencapai 7,7 juta, jauh di bawah perkiraan. Penurunan ini menjadi tanda bahwa pertumbuhan lapangan kerja sedang melambat, yang bisa mendorong kebijakan yang lebih hati-hati dari Federal Reserve.</p><p>Menurut Austin Federa, Kepala Strategi Solana Foundation, sebenarnya masih ada banyak peluang di ekosistem Solana. Saat ini, terdapat lebih dari 237 lowongan pekerjaan di jaringan blockchain Solana, yang menunjukkan tingginya kebutuhan tenaga kerja di sektor ini. Namun, Federa menyesalkan bahwa peluang ini tidak bisa dinikmati oleh pekerja AS karena kebijakan pemerintah yang kurang mendukung.</p><h2>Kritik Terhadap Regulasi dan Dampaknya pada Pertumbuhan Teknologi</h2><p>Ini bukan pertama kalinya Yakovenko mengkritik pemerintahan Biden. Sebelumnya, dia pernah menyatakan kekecewaannya terhadap sistem politik di AS yang dianggapnya terlalu berfokus pada keuntungan politis.</p><p>Menurut Yakovenko, politisi sering kali membuat keputusan jangka pendek untuk mempertahankan kekuasaan, tanpa memperhitungkan dampak jangka panjang, terutama di sektor teknologi seperti blockchain.</p><p>Yakovenko juga mengkritik pendekatan SEC terhadap regulasi kripto. Dia menyamakan pendekatan SEC dengan kekacauan dalam regulasi layanan kesehatan. Salah satu contohnya adalah ketika SEC menganggap tokenisasi kartu Pokémon sebagai sekuritas, yang menurut Yakovenko merupakan kebijakan yang tidak masuk akal.</p><h2>Harapan Masa Depan Pekerjaan Blockchain di AS</h2><p>Yakovenko percaya bahwa jika kebijakan tenaga kerja dan regulasi diperbaiki, Amerika Serikat bisa menjadi pemimpin global dalam teknologi blockchain. Namun, jika kebijakan saat ini tidak diubah, AS berisiko kehilangan peluang besar untuk menciptakan pekerjaan yang stabil di sektor ini.</p><p>Laporan pekerjaan mendatang mungkin akan memberikan gambaran lebih jelas tentang kondisi pasar tenaga kerja di AS. Namun, dengan adanya kemungkinan gangguan seperti pemogokan pelabuhan dan bencana alam, Yakovenko semakin yakin bahwa kebijakan pemerintah saat ini justru menghambat terciptanya lapangan kerja yang stabil di bidang teknologi.</p><h3>Tentang Palapa</h3><p>Palapa melalui PT Global Karya Wisesa adalah perusahaan berbasis teknologi di garis depan inovasi blockchain dan aset kripto. Palapa memiliki visi mendorong adopsi dan pemanfaatan teknologi blockchain secara luas dengan menciptakan ekosistem yang mudah dan berfokus pada pengguna. Token Palapa (PLPA) sudah resmi terdaftar oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).</p><p>Dimana token Palapa telah masuk ke dalam daftar 545 aset kripto yang dapat diperdagangkan saat ini. PLPA dibangun menggunakan blockchain Ethereum dengan standar ERC-20. Seperti diketahui, Ethereum menyediakan platform yang kuat dan aman untuk perilisan dan pengelolaan token dengan memastikan transparansi dan interoperabilitas dalam ekosistem blockchain yang lebih luas.</p><p><strong>Press Release ini juga sudah tayang di&nbsp;</strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.vritimes.com/id/articles/38f347c7-386a-11ef-a26a-0a58a9feac02/1735fd86-821b-11ef-9d9f-0a58a9feac02"><strong>VRITIMES</strong></a></p>

SOLANA (Palapa).jpg

Anatoly Yakovenko, pendiri sekaligus CEO Solana, kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemerintahan Joe Biden terkait kebijakan tenaga kerja di Amerika Serikat

Kritik Pedas Founder Solana Terhadap Regulasi Kripto di Era Biden