YOGYA, Jogjaaja.com - Elemen serikat buruh di Jogja mengkritik formula penentuan upah yang belum ditentukan pemerintah.Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat kini tengah berupaya menentukan payung hukum untuk merumuskan penetapan upah minimum di tahun 2023.Pada tahun sebelumnya, penentuan upah minimum mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sekjen DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, menilai bahwa proses penundaan penetapan dari pemerintah itu semakin menunjukan negara tidak benar dalam membuat peraturan.Irsyad juga menyinggung bahwa pemerintah makin tidak demokratis dalam menentukan arah kebijakan bagi buruh. Ini terlihat setelah tahun sebelumnya pemerintah mengeluarkan PP 36 Tahun 2021—sebagai perpanjangan dari UU Cipta Kerja--dan sekarang, kata Irsyad, para pemangku kebijakan sedang membahas aturan yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penentuan upah 2023."Ini menjadi hal aneh seperti ada ketidakjelasan mengenai landasan hukum, karena UU Cipta Kerja sudah dinyatakan inkonstitusional tapi muncul PP dan permenaker yang baru akan dibahas sistem kebut semalam, tanpa melibatkan buruh," ujar Irsyad. "Kami menolak segala bentuk penetapan upah berdasarkan peraturan yg dibuat sepihak maupun aturan turunan UU Cipta Kerja," tegasnya Keinginan DPD KSPSI DIY masih sama, yakni pemerintah harus mempertimbangkan survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam menentukan upah. Sebagai informasi, berdasar hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilangsungkan KSPI, UMK 2023 sejatinya sudah menyentuh Rp4.229.663. Angka tersebut terbilang melonjak jauh dari UMK 2022 yang masih tertahan di Rp2.153.970. "Mengacu kebutuhan nyata KHL di DIY itu upah harus Rp4 juta," jelasnya. Sementara itu, besaran rumusan UMK di Jogja untuk 2023 masih menyimpan tanda tanya. Sebab, sampai sejauh ini, Pemkot Jogja sama sekali belum mengirimkan draft rumusan UMK 2023 kepada Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk selanjutkan disahkan Gubernur. Penjabat Walikota Jogja, Sumadi, menuturkan bahwa pihaknya mendapat waktu sampai kisaran akhir bulan November 2022 untuk mengirimkan draft itu. Namun, hingga kini, Pemkot Jogja masih fokus melakukan langkah sosialisasi dan pembahasan bersama pengusaha, maupun serikat pekerja di wilayahnya.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/ramai-indie-book-corner-diduga-lakukan-penipuan-korban-siap-melapor">Ramai Indie Book Corner Diduga Lakukan Penipuan, Korban Siap Melapor</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/screenshot-story-di-instagram-bisa-ketahuan-pemilik-akun-ini-penjelasannya">Screenshot Story di Instagram Bisa Ketahuan Pemilik Akun? Ini Penjelasannya</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/sri-mulyani-rilis-kerangka-panduan-esg-begini-isinya">Sri Mulyani Rilis Kerangka Panduan ESG, Begini Isinya</a></li></ul>"Teman-teman di Dinsosnakertrans sedang mempersiapkan draft-nya, sudah koordinasi dengan teman-teman pengusaha dan asosiasi pekerja juga. Tapi, draft belum dikirim, ditunggu saja," kata Sumadi, Jumat (18/11/2022). (Eff)&nbsp;

ilustrasi buruh.jpg

YOGYA, Jogjaaja.com - Elemen serikat buruh di Jogja mengkritik formula penentuan upah yang belum ditentukan pemerintah.Sebagaimana diketahui, pemerintah pusat k

KSPSI DIY Kritik Pemerintah Pusat Soal Regulasi Upah 2023, Bagaimana Progres di Jogja?