Ketika Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta pada 7 Juli, perhatian publik akan tertuju pada prosesi penyambutan kenegaraan, penandatanganan berbagai kesepakatan perdagangan, serta bahasa diplomatik yang lazim mengiringi setiap kunjungan resmi antarnegara. Namun, bagian dari hubungan Indonesia–India yang kemungkinan besar akan membawa perubahan paling nyata bagi pemilik warung di Yogyakarta atau pelaku UMKM tekstil di Solo justru sudah mulai dibangun secara perlahan jauh sebelum kunjungan tersebut berlangsung. Namanya adalah&nbsp;Indonesia Open Network (ION).Kunjungan Perdana Menteri Modi merupakan kunjungan balasan atas lawatan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025, ketika beliau menjadi Tamu Kehormatan dalam peringatan Hari Republik India. Selain menghasilkan berbagai kesepakatan di bidang pertahanan, perdagangan, dan farmasi, kunjungan tersebut juga melahirkan&nbsp;Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kerja Sama Pengembangan Digital&nbsp;antara kedua pemerintah. Kesepakatan itu bukan sekadar simbol diplomatik. Ketika Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu dengan Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar di New Delhi pada Juni dalam pertemuan&nbsp;India–Indonesia Joint Commission Meeting&nbsp;ke-8, kedua pemerintah kembali menegaskan bahwa kerja sama digital telah menjadi agenda tetap dalam hubungan bilateral, sejajar dengan isu perdagangan, keamanan maritim, dan hubungan antarmasyarakat. Hal ini semakin relevan mengingat jumlah wisatawan India yang berkunjung ke Indonesia kini telah mencapai sekitar&nbsp;setengah juta orang setiap tahun.MoU tersebut telah menghasilkan langkah nyata. Pada Februari 2026, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bersama Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan&nbsp;Indonesia Open Network (ION), sebuah jaringan perdagangan digital berbasis protokol terbuka yang mengadopsi filosofi desain&nbsp;Open Network for Digital Commerce (ONDC)&nbsp;di India. Dewan penasihat ION sendiri mencerminkan eratnya kolaborasi Indonesia dan India. Dari Indonesia terdapat tokoh-tokoh seperti Ketua Umum APINDO&nbsp;Shinta Kamdani, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia&nbsp;Ilham Habibie, serta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika&nbsp;Rudiantara. Dari India bergabung dua tokoh yang berperan besar dalam membangun ONDC sejak awal, yaitu mantan Ketua ONDC&nbsp;R.S. Sharma&nbsp;dan saya sendiri sebagai Managing Director pertama ONDC. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa ION sejak awal memang dirancang sebagai jembatan kolaborasi antara kedua negara, bukan sekadar proyek teknologi.<h3>Dua Jalan Berbeda Menuju Tujuan yang Sama</h3>Dalam satu dekade terakhir, India berhasil membangun salah satu ekosistem&nbsp;Digital Public Infrastructure (DPI)&nbsp;yang paling banyak dipelajari di dunia. Fondasinya terdiri atas&nbsp;Aadhaar&nbsp;sebagai sistem identitas digital,&nbsp;Unified Payments Interface (UPI)&nbsp;sebagai sistem pembayaran real-time, dan&nbsp;Open Network for Digital Commerce (ONDC)&nbsp;sebagai jaringan perdagangan digital terbuka. Hingga kini pemerintah India telah menjalin kerja sama mengenai&nbsp;India Stack&nbsp;dengan lebih dari dua puluh negara. Tujuannya bukan menjual sebuah produk, melainkan berbagi prinsip-prinsip arsitektur digital yang dibangun di atas identitas digital, sistem pembayaran, dan pertukaran data berbasis protokol terbuka yang dapat digunakan oleh bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), maupun pelaku usaha ritel. UPI kini memproses puluhan miliar transaksi setiap tahun dan melayani puluhan juta merchant. Sementara itu, ONDC membawa perubahan yang jauh lebih mendasar: sebuah toko kecil di satu kota dapat ditemukan oleh pembeli melalui aplikasi apa pun yang kompatibel dengan jaringan tersebut, tanpa harus bergantung pada satu platform tertentu ataupun membayar komisi yang tinggi kepada penyedia marketplace.Indonesia sesungguhnya juga sedang membangun sesuatu yang tidak kalah penting, meskipun melalui pendekatan yang berbeda. Standar pembayaran nasional&nbsp;QRIS&nbsp;yang dikembangkan Bank Indonesia telah menciptakan interoperabilitas pembayaran bagi para merchant di seluruh Indonesia, sama seperti peran lapisan QR pada UPI di India. Dengan satu standar pembayaran yang dapat digunakan lintas bank maupun dompet digital, jutaan pelaku UMKM berhasil masuk ke dalam ekonomi digital formal. Namun Indonesia memiliki tantangan yang berbeda. Dengan lebih dari&nbsp;270 juta penduduk&nbsp;yang tersebar di ribuan pulau, serta pengembangan identitas digital dan pertukaran data nasional yang terus berlangsung, Indonesia menghadapi persoalan rekayasa sistem yang tidak sama dengan India. Berbagai tantangan tersebut telah diatasi melalui pendekatan yang dirancang sesuai dengan karakteristik Indonesia sendiri.Justru karena itulah kolaborasi ini menjadi sangat penting. Bukan karena satu negara dianggap telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya sementara negara lain belum, melainkan karena&nbsp;dua demokrasi terbesar dan paling beragam di dunia&nbsp;sama-sama sampai pada kesimpulan bahwa infrastruktur digital akan bekerja paling baik apabila dibangun sebagai ruang publik yang terbuka (digital commons), bukan sebagai taman berpagar yang hanya dapat diakses oleh segelintir pihak.<h3>Mengapa Ini Lebih Penting bagi Pelaku Kecil</h3>Ukuran keberhasilan sebuah Digital Public Infrastructure sesungguhnya bukanlah seberapa sering namanya disebut dalam komunike G20 atau forum internasional lainnya. Ukuran yang sesungguhnya jauh lebih sederhana: apakah infrastruktur tersebut mampu mengubah kehidupan pedagang kecil yang tidak memiliki anggaran pemasaran, serta konsumen yang memiliki keterbatasan akses internet dan perangkat digital.Pengalaman ONDC di India—meskipun masih menghadapi berbagai tantangan pada tahap awal implementasinya—telah menunjukkan satu hal yang sangat nyata. Ketika fondasi perdagangan digital dibangun sebagai infrastruktur publik yang terbuka dan interoperabel, pedagang kecil tidak lagi bergantung pada algoritma sebuah platform untuk dapat bertahan. Produk mereka dapat ditemukan oleh pembeli melalui berbagai aplikasi yang terhubung ke jaringan tersebut. Berbagai studi independen terhadap UMKM yang bergabung dengan ONDC di kota-kota kecil India juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang cukup berarti setelah mereka menjadi bagian dari jaringan terbuka tersebut. Temuan ini menjadi bukti awal bahwa infrastruktur digital yang terbuka benar-benar mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan membiayai akuisisi pelanggan melalui platform digital tertutup.Indonesia memiliki sekitar&nbsp;64 juta pelaku UMKM&nbsp;yang, menurut data pemerintah, menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Namun, mereka masih menghadapi persoalan yang serupa dengan yang dialami pelaku usaha kecil di banyak negara lain, yakni akses digital yang terfragmentasi, ketergantungan pada segelintir marketplace besar, serta posisi tawar yang terbatas dalam menentukan besaran komisi. Di sinilah&nbsp;Indonesia Open Network (ION)&nbsp;menawarkan solusi yang nyata. ION tidak hanya dirancang untuk mendukung transaksi perdagangan barang, tetapi juga berpotensi menjadi infrastruktur terbuka bagi layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, hingga layanan keuangan yang berjalan melalui protokol yang sama. Sistem logistik pun tidak lagi dipandang sebagai hambatan yang harus diatasi sendiri oleh pelaku usaha kecil, melainkan menjadi layanan bersama yang terintegrasi di dalam jaringan. Keuntungan terbesar Indonesia adalah tidak perlu memulai semuanya dari nol. Indonesia dapat memanfaatkan berbagai pengalaman ONDC selama beberapa tahun terakhir, termasuk berbagai tantangan dan pembelajaran yang telah diperoleh India, tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu yang sama untuk mengulang proses tersebut.Prinsip yang sama juga berlaku pada sistem pembayaran dan identitas digital. Indonesia telah memiliki&nbsp;QRIS&nbsp;dan terus menyempurnakan ekosistem pembayaran digital yang interoperabel. Yang dapat dipelajari dari India bukanlah sekadar teknologinya, melainkan pengalaman dalam mengelola sistem identitas digital dan mekanisme persetujuan (consent layer) bagi ratusan juta penduduk dengan biaya marjinal yang sangat rendah. Yang tidak kalah penting adalah berbagai pelajaran mengenai inklusi keuangan, literasi digital, serta akses bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar. Pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bekal berharga yang dapat dipelajari Indonesia sebelum memperluas implementasi sistemnya sendiri, bukan setelah berbagai tantangan muncul.<h3>Percakapan yang Lebih Sulit, Namun Jauh Lebih Penting</h3>Sebenarnya, ION tidak bergantung pada kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi untuk dapat berjalan. Inisiatif ini telah resmi diluncurkan dan telah memiliki dewan penasihat yang aktif. Namun, yang dibutuhkan ION saat ini adalah sesuatu yang hanya dapat diberikan melalui kunjungan kenegaraan, yaitu&nbsp;dukungan politik pada tingkat tertinggi. Sebuah pernyataan bersama yang secara tegas menetapkan ION sebagai prioritas bilateral lengkap dengan target, pendanaan, dan tahapan implementasi yang jelas akan memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi jutaan UMKM di Indonesia maupun India dibandingkan sebagian besar hasil yang biasanya lahir dari sebuah kunjungan kenegaraan. Sebagaimana setiap jaringan yang masih berada pada tahap awal, tantangan terbesar bukanlah peluncuran, melainkan menjaga momentum agar terus berkembang. Dukungan langsung dari para kepala pemerintahan merupakan salah satu faktor paling efektif untuk memastikan inisiatif seperti ini tidak kehilangan arah setelah euforia peluncuran berakhir.Di balik hubungan bilateral Indonesia dan India, sesungguhnya terdapat pesan yang jauh lebih luas bagi dunia. Selama satu dekade terakhir, pembangunan infrastruktur digital global banyak didominasi oleh sejumlah besar platform swasta, terutama yang berasal dari Amerika Serikat dan Tiongkok, yang saling bersaing menjadi fondasi utama perdagangan dan pembayaran digital di berbagai negara berkembang. Indonesia dan India kini menawarkan pendekatan yang berbeda. Dengan jumlah penduduk yang mewakili lebih dari seperlima populasi dunia, kedua negara sedang membangun jaringan perdagangan digital berbasis protokol terbuka sambil terus berbagi pengalaman mengenai cara terbaik mengembangkannya. Langkah ini mengirimkan sinyal penting kepada negara-negara&nbsp;Global South&nbsp;bahwa ekonomi digital berskala besar tidak harus bergantung sepenuhnya pada model kapitalisme platform untuk mencapai efisiensi maupun jangkauan pasar yang luas.Pada akhirnya, inilah kisah tentang dua negara demokrasi besar yang masih terus berproses, memilih untuk memecahkan tantangan yang sama secara terbuka. Indonesia membawa pengalaman keberhasilan QRIS serta kekuatan&nbsp;64 juta UMKM&nbsp;yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. India menghadirkan pengalaman sebagai pelopor dalam membangun ONDC dan berbagai lapisan&nbsp;Digital Public Infrastructure. Kedua pengalaman tersebut memiliki nilai yang sama pentingnya dan saling melengkapi. Jika kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi pada 7 Juli mampu memberikan dorongan yang diperlukan agar&nbsp;Indonesia Open Network&nbsp;berkembang dari tahap peluncuran menuju implementasi dalam skala nasional, maka kunjungan tersebut akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar bagi jutaan pedagang kecil dan konsumen di kedua negara dibandingkan hasil yang biasanya dicapai oleh sebuah kunjungan kenegaraan.*T. Koshy adalah Managing Director dan CEO pendiri Open Network for Digital Commerce (ONDC) India. Ia memainkan peran penting dalam pengembangan Digital Public Infrastructure India dan hingga kini aktif memberikan masukan kepada berbagai pemerintah serta institusi mengenai pembangunan ekosistem digital terbuka dan interoperabel. Selain itu, ia juga merupakan Anggota Dewan Penasihat Indonesia Open Network (ION).&nbsp;Press release ini juga sudah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.vritimes.com/id/articles/8512b509-583a-4980-a724-408187e6723e/0a5c508c-dedc-405a-a7d0-9de53325a7e2">VRITIMES</a>

Dua Demokrasi, Satu Ruang Digital Bersama Makna Kunjungan Modi ke Jakarta bagi Pedagang Kecil dan Konsumen Indonesia.jpg

Ketika Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Jakarta pada 7 Juli, perhatian publik akan tertuju pada prosesi penyambutan kenegaraan, penandatanganan berba

Kunjungan Modi ke Jakarta dan Peluang Ekonomi Digital RI-India