JAKARTA Jogjaaaja.com - Beberapa waktu belakangan ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pembangunan Perumahan (PT PP) dinyatakan dalam kondisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/pkpu">PKPU</a>) sementara hingga 45 hari sejak putusan dibacakan oleh Pengadilan Niaga Makassar.&nbsp;Hal tersebut setelah permohonan PKPU yang diajukan CV Surya Mas terhadap PT PP dikabulkan pengadilan. Menyikapi kondisi tersebut, PT PP mengambil langkah dengan melakukan upaya kasasi sebagai jalur hukum yang dapat ditempuhnya.Lalu, bagaimana sebenarnya regulasi terkait pengajuan kasasi dalam PKPU? Sebelumnya, dalam perkara PKPU tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan kala sebuah perusahaan telah dijatuhi putusan tersebut.&nbsp;Namun Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menyatakan Pasal 235 Ayat (1) dan Pasal 293 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.Hal tersebut setelah MK melalukan uji materiil terhadap pasal tersebut dan dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021. Kedua pasal tersebut dinyatakan berlaku secara inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitusional) atau dinyatakan bertentangan secara bersyarat apabila syarat yang diberikan oleh MK tidak dipenuhi.Terkait upaya hukum kasasi dalam <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/pkpu">PKPU </a>tersebut, MK merinci upaya hukum tersebut dapat dilakukan berdasarkan dua hal. Pertama permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan kedua tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur.&nbsp;Apabila dalam tawaran perdamaian dari debitur diterima kreditur, upaya hukum ini tidak dapat dilakukan meskipun pengajuan PKPU-nya dilakukan kreditur tersebut.&nbsp; Putusan MK yang menyatakan PKPU dapat dilakukan upaya kasasi tidak berlaku surut dimana kasus-kasus serupa yang telah dijatuhi putusan tidak dapat dilakukan upaya kasasi.&nbsp;Singkatnya, kasasi dalam<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/tag/pkpu"> PKPU </a>dapat dilakukan hanya pada kasus yang diputus usai dikeluarkannya putusan MK tersebut. Hal itu berguna untuk memberikan kepastian hukum pada sebuah perkara.&nbsp;Pengajuan kasasi berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dilakukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Pendaftaran kasasi tersebut dilakukan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan tersebut.&nbsp;Dalam perkara PKPU, tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) jika merujuk pada putusan MK tersebut. Hal ini disebabkan karena PKPU merupakan perkara berdimensi cepat (speedy trial) sebab berkaitan dengan kelangsungan usaha sehingga butuh kepastian hukum. Selain itu adanya upaya PK dalam perkara PKPU akan menambah padatnya jumlah perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung (MA).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan cara menyelesaikan utang supaya perusahaan terhindar dari pailit

20944141.jpg

MK merinci upaya hukum tersebut dapat dilakukan berdasarkan dua hal. Pertama permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan kedua tawaran perdamaian dari debitur ditolak oleh kreditur. 

Menyorot Pengajuan Kasasi Dalam Perkara PKPU