YOGYA, Jogjaaja.com - Mulai tahun 2023, pegawai honorer resmi dihapus. Sebagai gantinya, pemerintah akan memakai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK, yang digaji berbeda dengan honorer. Pemerintah Pusat mengimbau para pejabat pembina aparatur sipil negara (ASN) untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN atau tenaga honorer paling lambat pada 28 November 2023.Hal ini sebagaimana terutang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada 31 Mei 2022.Dalam surat tersebut, pemerintah meminta status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).Namun, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang secara kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN.Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini di antaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan.Lantas, apa perbedaan pegawai honorer dan PPPK, dan bagaimana besaran serta skema penggajiannya? Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 48 Tahun 2005, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, tenaga honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah.Dengan demikian, beleid tersebut menjelaskan bahwa tenaga honorer merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintah yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).Tenaga honorer atau yang sejenis yang dimaksud dalam PP ini termasuk guru bantu, guru honorer, guru wiyata bhakti, pegawai honorer, pegawai kontrak, pegawai tidak tetap, dan lain-lain yang sejenis dengan itu.Sementara itu, pada 2022 lalu pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam beleid ini, PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan perundang-undangan diberikan gaji yang besarannya didasarkan golongan dan masa kerja golongan.Selain itu, PPPK juga dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa. Adapun, PPPK juga mendapatkan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) dan instansi pemerintah.Tunjangan yang dimaksud antara lain tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya.Perlu diingat, gaji dan tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/honda-resmi-pasarkan-all-new-honda-cr-v-di-amerika-serikat">Honda Resmi Pasarkan All New Honda CR-V di Amerika Serikat</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/incantation-film-horor-mencekam-taiwan-berdasarkan-kisah-nyata">Incantation, Film Horor Mencekam Taiwan Berdasarkan Kisah Nyata!</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/kuliah-kerja-lapangan-program-doktoral-ilmu-manajemen-unj-belajar-dari-kesuksesan-bum-des-tridadi">Kuliah Kerja Lapangan, Program Doktoral Ilmu Manajemen UNJ Belajar dari Kesuksesan BUMDes Tridadi</a></li></ul>Berikut adalah daftar gaji PPPK per bulan yang dianggarakan pemerintah:Golongan I: Rp1.794.900–Rp2.686.200 Golongan II: Rp1.960.200–Rp2.843.900&nbsp; Golongan III: Rp2.043.200–Rp2.964.200&nbsp; Golongan IV: Rp2.129.500–Rp3.089.600 Golongan V: Rp2.325.600–Rp3.879.700&nbsp; Golongan VI: Rp2.539.700–Rp4.043.800 Golongan VII: Rp2.647.200–Rp4.214.900 Golongan VIII: Rp2.759.100–Rp 4.393.100 Golongan IX: Rp2.966.500–Rp4.872.000&nbsp; Golongan X: Rp3.091.900–Rp5.078.000 Golongan XI: Rp3.222.700–Rp5.292.800 Golongan XII: Rp3.359.000–Rp5.516.800&nbsp; Golongan XIII: Rp3.501.100–Rp5.750.100 Golongan XIV: Rp3.649.200–Rp5.993.300&nbsp; Golongan XV: Rp3.803.500–Rp6.246.900 Golongan XVI: Rp3.964.500–Rp6.511.100&nbsp; Golongan XVII: Rp4.132.200–Rp6.786.500 (Eff)&nbsp;

Duh! Pemerintah Tak Buka Rekrutmen Lowongan CPNS 2020

Pemerintah Pusat mengimbau para pejabat pembina aparatur sipil negara (ASN) untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN atau tenaga honorer paling lambat pada 28 November 2023. 

Mulai Tahun 2023 Pegawai Honorer Diganti PPPK, Berikut Besaran dan Skema Gajinya