YOGYAKARTA-Para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta masih memiliki kesempatan untuk mengajukan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) hingga 10 September ini. Mereka bisa menghubungi call center BPUM Dinas Koperasi UKM Nakertrans dengan nomor 089623559300 pada jam kerja. Jika kuota nasional sebanyak 12 juta UMKM telah mencukupi, pendaftaran akan ditutup lebih awal.
Kepala Bidang UMKM, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Bebasari Sitarini menuturkan, bantuan tersebut diberikan secara hibah tunai kepada para pelaku UMKM sebesar Rp2,4 juta rupiah dengan kuota nasional sebanyak 12 juta pelaku usaha mikro yang tidak sedang menerima kredit perbankan di seluruh Indonesia.
&ldquo;Harapannya bantuan hibah banpres ini dapat menyasar ke seluruh pelaku UKM di seluruh Indonesia. Dari target 12 juta tersebut untuk Kota Yogyakarta sendiri yang sudah terdaftar ada sebanyak 6.900 UMKM yang terdaftar dan yang lolos melalui provinsi dan kota sudah mencapai 3.232,&rdquo; tutur Sita dalam jumpa pers Bansos Produktif UMKM yang digelar di Ruang Rapat Lantai 1, Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Kamis (3/9/2020).
Pelaku UMKM yang sudah lolos akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama dengan Kementerian Keuangan dan OJK. Secara teknis bantuan tersebut akan disalurkan kepada penerima BPUM sebesar Rp2,4 juta rupiah dalam sekali transfer.
Sita menambahkan, masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi untuk BPUM sehingga para pelaku UMKM merasa kesulitan untuk mendaftarkan diri. Salah satu pemicu lain kesulitan tersebut karena masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang tanggap terhadap pengetahuan penggunaan teknologi sehingga mereka tidak dapat mendaftar secara online.
Kriteria UMKM yang dapat menerima banpres tersebut adalah memiliki kegiatan usaha kegiatan mikro, KTP Kota Yogyakarta, memiliki Izin Usaha Mikro (IUM), tidak sedang mengakses kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable), serta bukan aparatur ASN,TNI,BUMN, dan BUMD.
&ldquo;Usaha mikro ini berdasarkan Perda Kota Yogyakarta No 4 tahun 2011 terkait dengan UKM itu. Mikro itu artinya mereka memiliki kekayaan bersih lebih banyak dari 50 juta atau dia memiliki penjualan pertahun 300 juta, itu sudah dikatakan mikro sehingga bisa mendaftar dan tentu saja punya KTP kota Yogyakarta apabila tinggal di wilayah Kota Yogyakarta,&rdquo; ungkap Sita.
Merujuk pada Peraturan Menteri Koperasi UKM No 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), tata cara penyaluran meliputi, pengusulan calon penerima oleh Dinkopukmnakertrans Kota Yogyakarta, pembersihan data dan validasi data calon penerima, penetapan penerima, pencairan dana BPUM di Bank BRI dan BNI, dan laporan penyaluran. (*)
&nbsp;

Pelaku UMKM di Kota Yogyakarta Masih Bisa Ajukan BPUM Hingga 10 September 2020

YOGYAKARTA-Para pelaku UMKM di Kota Yogyakarta masih memiliki kesempatan untuk mengajukan Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) hingga 10 September ini. Mereka bisa menghubungi call center BPUM Dinas Koperasi UKM Nakertrans dengan nomor 089623559300 pada jam kerja. Jika kuota nasional sebanyak 12 juta UMKM telah mencukupi, pendaftaran akan ditutup lebih awal.