YOGYAKARTA-Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengaku Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta siap menerapkan kebijakan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro seperti arahan dari Pemerintah Pusat. Hal itu disampaikan Wagub usai mengikuti Rapat Penanganan COVID-19 bersama Kepala Daerah dan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 secara daring dari Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (5/2/2021).
&ldquo;Kami siap melaksanakan Kegiatan Pembatasan Mikro sesuai dengan arahan pusat. Kami menunggu payung-payung hukum atau SK-SK terkait untuk bisa kami implementasikan di daerah kami,&rdquo; kata Sri Paduka.
Lebih lanjut Sri Paduka menyampaikan, selain PPKM Mikro, guna mendukung pengendalian kasus baru, perlu adanya pembatasan perjalanan jauh selama liburan. Letak geografis DIY yang berada di tengah dan dikelilingi Jawa Tengah, Jawa Timur bahkan Jawa Barat menjadi sangat rentan terhadap penularan apabila tidak ada aturan jelas mengenai pembatasan perjalanan jauh saat liburan.&nbsp;
&ldquo;Perlu pemikiran adanya pembatasan saat liburan seperti yang diutarakan oleh Pak Gubernur DKI, Pak Anies. Bahkan dari Jakarta hanya memerlukan 6 jam untuk bisa sampai ke sini. Jadi kami mendukung dari apa yang disampaikan Pak Anies, bahwa pembatasan perjalanan jauh pada saat liburan itu sangat perlu,&rdquo; ungkap Sri Paduka.
Apabila PPKM Mikro nanti dilaksanakan, ada hal yang tidak seharusnya terlewat. Menurut Sri Paduka yang pada kesempatan itu didampingi Sekda DIY serta Kepala BPBD DIY, hal tersebut adalah vaksinasi. Menurutnya, saat ini sangat perlu bagi para pengusaha mikro, perangkat-perangkat daerah, relawan dan petugas posko COVID-19. Mereka, menurut Sri Paduka adalah ujung tombak bagi Gugus Tugas Penanganan COVID-19.
&ldquo;Mereka adalah petugas lapangan yang meruakan ujung tombak kami ketika nanti zonasi mikro ini dilaksanakan, jadi mestinya mereka juga mendapatkan perhatian lebih,&rdquo; tegas Sri Paduka.&nbsp;
Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, menghimbau daerah untuk menerapkan PPKM Mikro.&nbsp;Hal itu berdasarkan hasil evaluasi PPKM, angka kasus penularan COVID-19 di level keluarga masih tinggi.
Menurut Airlangga, hasil evaluai PPKM menunjukkan, angka kasus penularan pada moda transportasi, tempat makan dan pusat perbelanjaan cenderung menurun. Namun, terjadi peningkatan kasus pada lingkup keluarga dan komunitas.
&ldquo;Masih terdapat angka tinggi kasus pada level keluarga. Sementara yang lain cenderung menurun. Ini yang mendasari perlunya pembatasan mikro,&rdquo; ungkap Airlangga.
Sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Airlangga menghimbau penetapan PPKM Mikro bisa dimulai&nbsp;pada 9 Februari 2021 mendatang. PPKM Mikro adalah salah satu upaya mengantisipasi munculnya kasus hingga ke tingkat komunitas. Harus ada posko di desa, posko yang mendampingi Puskesmas dan mendampingi tim pelacak. Tugas mereka memastikan jaminan pelayanan bagi warga yang sedang isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Harus ada jaminan terkait pangan, pengawasan dan pemantauan kesehatan dan kepatuhan. (*)
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Pemda DIY Siap Terapkan PPKM Mikro

YOGYAKARTA-Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengaku Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta siap menerapkan kebijakan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro seperti arahan dari Pemerintah Pusat. Hal itu disampaikan Wagub usai mengikuti Rapat Penanganan COVID-19 bersama Kepala Daerah dan Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 secara daring dari Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (5/2/2021).