Kepastian regulasi serta jaminan insentif fiskal menjadi kunci utama bagi Pemerintah dalam mendorong pengembangan industri antara (intermediate industry) dan material lanjut (advanced materials) di Indonesia.Langkah ini mendesak dilakukan agar potensi hilirisasi mineral nasional tidak terhenti pada produk setengah jadi, melainkan mampu menembus industri manufaktur strategis bernilai tambah tinggi.Padahal, Indonesia memiliki keunggulan pada sisi hulu berkat cadangan mineral yang melimpah. Komoditas tersebut meliputi nikel, tembaga, bauksit, timah, silika, rare earth elements (REE), besi, hingga emas, perak, galium, dan tantalum.Berbagai komoditas tersebut saat ini telah diolah menjadi produk hilirisasi dasar. Untuk nikel misalnya telah menghasilkan feronikel (FeNi), nickel pig iron (NPI), mixed hydroxide precipitate (MHP), nikel sulfat, dan kobalt sulfat, sementara tembaga telah diolah menjadi copper cathode, wire rod, kabel, tube, dan strip.Sementara itu, bauksit telah menghasilkan alumina, aluminium ingot, billet, extrusion, plate, hingga foil. Adapun timah telah diolah menjadi tin ingot, hingga solder wire, sedangkan silika menghasilkan silica, dan REE menjadi material magnet. Tak lupa, emas perak diproduksi menjadi materi elektronik.Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi &amp; Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan, saat ini Indonesia sudah melakukan hilirisasi. Mesi demikian, produknya hanya sampai produk setengah jadi atau belum produk akhir."Secara umum saat ini kita sudah hilirisasi namun hanya sampai produk setengah jadi atau belum produk akhir, sehingga nilai tambahnya tidak maksimal. Karena nilai tambah terbesar justru berada pada tahapan industri lanjutan dan sampai produk akhir," ungkap Bisman.Masalahnya, Indonesia masih dihadapi dengan kesenjangan terbesar pada industri antara (intermediate industry) dan advanced materials yang berfungsi sebagai penghubung antara hasil hilirisasi mineral dengan industri manufaktur strategis. Akibatnya, banyak material berteknologi tinggi masih harus dipenuhi melalui impor.Melalui laporan di forum Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue 2026, material tersebut antara lain meliputi aluminium alloy, baja khusus, battery-grade aluminium foil dan copper foil, silicon wafer, hingga magnet permanen NdFeB. Material-material tersebut merupakan komponen penting dalam industri elektronik, energi, hingga kendaraan listrik.Selain material khusus, Indonesia juga dinilai masih memiliki keterbatasan dalam memproduksi komponen industri bernilai tinggi. Komponen tersebut mencakup chip, transistor MOSFET dan IGBT, printed circuit board (PCB), sensor, radar, modul komunikasi, motor BLDC, battery cell hingga battery pack dan battery management system (BMS), serta komponen presisi untuk industri dirgantara."Untuk pengembangan material lanjut, maka yg penting itu Pemerintah perlu memberikan jaminan hukum, kepastian regulasi dan insentif baik fiskal dan non fiskal," terang Bisman.Lebih jauh, ia mendorong adanya kebijakan pemerintah agar setiap kerja sama dengan asing harus dengan transfer teknologi, alih-alih hanya investasi modal. Selain itu, Indonesia juga mesti mendorong Sumber Daya Manusia (SDM) dan membangun ekosistem industri berbasis mineral.Adapun, Danantara Indonesia menggelar Danantara's Advanced Materials Industry Dialogue: From Minerals to Manufacturing di Wisma Danantara Indonesia belum lama ini.Forum ini menjadi inisiasi untuk pengembangan material maju (critical minerals downstreaming ) antara PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, PT LEN Industri (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Perminas (Persero).Kerja sama ini bertujuan untuk optimalisasi supply-offtake mineral kritis dan material maju untuk kebutuhan industri strategis dalam negeri, mengakselerasi terwujudnya industri material maju nasional berskala besar melalui pengembangan teknologi bersama, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bernilai tambah tinggi melalui program-program industri strategis seperti, namun tidak terbatas pada, mobil dan motor listrik nasional, dirgantara, maritim, komponen dasar, pertahanan dan ketenagalistrikan.Press Release ini juga sudah tayang di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.vritimes.com/id/articles/49b9db0d-d54a-412e-8ddc-35d66ece0313/dc41593e-a777-4134-b319-0976f75a370f">VRITIMES</a>

Pemerintah Kembangkan Industri Intermediate.jpg

Pemerintah didorong menjamin regulasi, insentif, dan alih teknologi agar hilirisasi mineral berkembang hingga industri material maju bernilai tinggi.

Pemerintah Kembangkan Industri Mineral Intermediate, Regulasi Jadi Tantangan