Latar belakangnya karena salah satu isi evaluasi gubernur DIY terdapat klausul bahwa tenaga honorer (PHL) yang boleh dianggarkan adalah mereka yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Faktanya memang pada saat ini tenaga honorer bekerja atas landasan keputusan kepala Organisasi Perangkat Daerah atau perjanjian kontrak.
Hal ini dilakukan karena tenaga honorer sangat dibutuhkan untuk menunjang kinerja organisasi apalagi setiap tahun banyak ASN yang pensiun tentu akan mengganggu dalam mewujudkan sasaran RPJMD. Demikian dikatakan Sekda Bantul Drs Helmy Jamharis.&nbsp;Menurut Sekda setelah dilakukan komunikasi dengan TAPD DIY pada dasarnya tidak melarang penganggaran untuk tenaga honorer tapi perlu pemetaan.
"DIY menyadari memang faktanya daerah butuh untuk mendukung kinerja, namun agar penganggaran tepat maka daerah harus melakukan pemetaan untuk menentukan kebutuhan riil sehingga tidak terjadi lonjakan data yang tidak didukung kajian," jelas Sekda Bantul menanggapi polemik tenaga honorer atau PHL.
Senada dengan hal tersebut Kepala BKAD Bantul, Drs. Trisna Manurung, M.Si mengungkapkan bahwa pemetaan ini dibutuhkan untuk kepentingan perencanaan anggaran, sehingga dengan adanya pemetaan ini sebaran kebutuhan tenaga honorer terkontrol dan mempermudah bagi TAPD dalam menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan. "Hasil pemetaan yang telah disetujui oleh bupati tersebut akan menjadi dasar penganggaran untuk tahun berikutnya," jelas Trisna. (*)

 Pemkab Bantul Petakan Pegawai Honorer untuk Perencanaan Anggaran

BANTUL - Menindaklanjuti hasil evaluasi gubernur DIY terhadap raperda APBD 2020 Pemkab Bantul saat ini berpacu menyelesaikan pemetaan tenaga honorer atau pegawai harian lepas (PHL). Permasalahan tentang tenaga honorer di kabupaten Bantul sempat menjadi bahan diskusi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan Badan Anggaran DPRD di tengah-tengah pembahasan APBD 2020.