BANTUL-Pemerintah Kabupaten Bantul kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini diberikan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Hasil Opini WTP ini membuat Pemerintah Kabupaten Bantul berhasil mempertahankan pencapaiannya untuk kali kedelapan secara beruntun.
 LHP atas LKPD tahun 2019 ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY V. M. Ambar Wahyuni kepada Bupati Bantul Suharsono yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Hanung Raharjo pada senin (4/5/2020) di Kantor BPK perwakilan DIY.
 Bupati Bantul menyampaikan raihan WTP ini adalah salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat.
&ldquo;Semoga pencapaian yang diterima dalam situasi pandemi covid19 ini akan semakin mendorong semangat dan profesionalitas ASN/birokrasi di Bantul untuk mewujudkan Bantul yang lebih baik lagi dengan menjalankan pemerintahan yang transparan, tertib, akuntabel, efektif, efesien, ekonomis dan profesional,&rdquo; ujar Suharsono. (*)
&nbsp;

Bupati Bantul Suharsono menerima piagam WTP dari BPK

Pemkab Bantul Raih WTP dari BPK Untuk Kali ke-8 Secara Beruntun

BANTUL-Pemerintah Kabupaten Bantul kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini diberikan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.