YOGYA, Jogjaaja.com - Pemerintah Kota Yogya lewat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat membuka layanan pengaduan tunjangan hari raya (THR) keagamaan.Pembukaan posko aduan ini dimulai sejak 12 April sampai 9 Mei dan diharapkan bisa optimal dalam mengurus hak pekerja dalam memperoleh THR keagamaan.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/masjid-gedhe-kauman-simbol-harmonisasi-budaya-kraton-yogyakarta">Masjid Gedhe Kauman Simbol Harmonisasi Budaya Kraton Yogyakarta</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/perkuat-bisnis-dan-pasar-internasional-bni-gandeng-kamar-dagang-internasional-indonesia">Perkuat Bisnis dan Pasar Internasional, BNI Gandeng Kamar Dagang Internasional Indonesia</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/cegah-kejahatan-jalanan-pemda-diy-rancang-boarding-school-berbasis-foster-care">Cegah Kejahatan Jalanan, Pemda DIY Rancang Boarding School Berbasis Foster Care</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/duh-setelah-beras-rokok-menjadi-biaya-terbesar-dikeluarkan">Duh, Setelah Beras Rokok Menjadi Biaya Terbesar Dikeluarkan</a></li></ul>Kepala Dinsosnakertrans Kita Yogyakarta, Maryustion Tonang mengatakan, pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerja bisa dilaksanakan pada H-7 Lebaran. Pada tahun ini, perusahaan tidak lagi diberikan keringanan untuk mencicil THR kepada pekerja."Meski masih dalam suasana pandemi Covid-19 sudah tidak diperbolehkan lagi mencicil sesuai dengan aturan Kemenaker RI," katanya, Kamis (14/4/2022).Adapun kriteria pekerja yang berhak mendapatkan THR yakni mereka yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih dengan besaran satu kali upah. Sementara, bagi pekerja yang belum memiliki masa kerja 12 bulan namun telah lebih dari satu bulan, besaran THR diberikan sesuai hitungan yang berlaku.Pada tahun ini, layanan konsultasi dan juga posko aduan akan sepenuhnya dibuka secara daring melalui poskothr.kemenaker.go.id. Petugas dari Dinsosnakertrans nantinya akan bertindak sebagai mediator jika terdapat sengketa dalam mekanisme pembayaran THR.Upaya itu nantinya juga akan melibatkan tim Dewan Pengupahan, serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan Lembaga&nbsp;Kerjasama&nbsp;Bipartit."Surat Edaran dari pusat akan segera kami sosialisasikan. Kami akan ada giat mengundang perusahaan tgl 19 dan 20 April," ujarnya.Tion menyebut, THR merupakan kewajiban dari perusahaan bagi pekerja. Pihaknya juga mewanti-wanti kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR kepada pekerja. Perusahaan disebutnya bisa terancam sanksi.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/honda-hr-v-jadi-the-best-car-design-2022">Honda HR-V Jadi The Best Car Design 2022</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/ahli-ungkap-aplikasi-binomo-bisa-menggiurkan-bagi-banyak-orang">Ahli Ungkap Aplikasi Binomo Bisa Menggiurkan bagi Banyak Orang</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bukber-anti-ribet-berikut-deretan-hotel-sediakan-all-you-can-eat">Bukber Anti Ribet, Berikut Deretan Hotel Sediakan 'All You Can Eat'</a></li></ul>"THR merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Sehingga kalau tidak dibayarkan tentu ada sanski kepada perusahaan," kata dia. (Anz) &nbsp;

IMG-20220414-WA0004.jpg

Petugas memasang spanduk informasi pengaduan THR keagamaan di kantor Dinsosnakertrans Kota Yogya. (Anz/Jogjaaja.com)

YOGYA, Jogjaaja.com - Pemerintah Kota Yogya lewat Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat membuka layanan pengaduan tunjangan ha

Pemkot Yogya Buka Posko Aduan THR