YOGYA, Jogjaaja.com &nbsp;Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbau organisasi kemasyarakatan(ormas) untuk melakukan pendaftaran atau melaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Yogyakarta. Pendaftaran itu untuk ketertiban administrasi dan memudahkan Pemkot Yogyakarta melakukan pembinaan dan memetakan program yang menyasar ormas.Kepala Kesbangpol Kota Yogyakarta, Nindyo Dewanto mengatakan setiap tahun ada pendaftaran ormas. Data dari pendaftaran ormas itu untuk mencocokan dan memastikan keberadaan serta keaktifan maupun ketidakaktifan ormas di Kota Yogyakarta.“Setiap tahun kita pasti melakukan pendataan. Dari data yang ada kita cocokan. Ormas-ormas kita minta semacam daftar ulang lagi. Paling tidak mengabari terkait keberadaan ormas ini masih ada atau tidak,” kata Nindyo, Rabu (20/3/2024).Pihaknya menegaskan ormas harus memenuhi kriteria antara lain harus ada anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga, susunan kepengurusan dan program kerja yang jelas. Apabila memenuhi syarat itu diharapkan ormas melakukan pendaftaran. &nbsp;Dia menyebut sampai akhir tahun 2023 ada sekitar 206 ormas di Kota Yogyakarta. Tapi dari jumlah itu baru sekitar 60 ormas sudah terdaftar baik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kesbangpol. Oleh sebab itu pihaknya berharap ormas-ormas di Kota Yogyakarta untuk melakukan pendaftaran ke Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta.“Jadi memang kita masih berharap ormas-ormas ini memenuhi regulasi yang ada untuk melakukan pendaftaran ke Kesbangpol,” ujarnya.Informasi dan formulir pendaftaran ormas di Kota Yogyakarta dapat diakses di laman https://kesbang.jogjakota.go.id/. Kemudian buka link pendaftaran ormas dan ikuti persyaratannya.Berdasarkan UU 16 Tahun 2017 tentang perubahan UU 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, setiap ormas harus memiliki legalitas baik berwujud badan hukum yang dikeluarkan oleh Kemenkumham maupun Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Kemendagri. Pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan juga diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 57 Tahun 2017.&nbsp;<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/kemenhub-ramalkan-pemudik-selama-lebaran-2024-tembus-193-6-juta-orang">Kemenhub Ramalkan Pemudik Selama Lebaran 2024 Tembus 193,6 juta Orang</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/2023-penjualan-daihatsu-jogja-tetap-tumbuh">2023, Penjualan Daihatsu Jogja Tetap Tumbuh</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://jogjaaja.com/read/bri-dan-src-dukung-peran-umkm-dalam-mewujudkan-pertumbuhan-ekonomi-inklusif-dan-berkelanjutan">BRI dan SRC Dukung Peran UMKM dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan</a></li></ul>Bagi ormas yang sudah terdaftar maupun berbadan hukum masih memiliki kewajiban untuk melaporkan keberadaannya pada pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol. Hal itu &nbsp;untuk memudahkan pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengembangan ormas dan menempatkan ormas sebagai mitra pemerintah dalam menjalankan program kegiatan pemerintah. (*)&nbsp;

kesbangpol.jpg

Foto: Kepala Badan Kesbangpol Kota Yogyakarta, Nindyo Dewanto saat kegiatan pembinan ormas belum lama ini

YOGYA, Jogjaaja.com &nbsp;Pemerintah Kota Yogyakarta mengimbau organisasi kemasyarakatan(ormas) untuk melakukan pendaftaran atau melaporkan ke Badan Kesatuan Ba

Pemkot Yogya Imbau Ormas Lakukan Pendaftaran ke Kesbangpol