jogjaaja.com

Pemkot Yogyakarta Siap Penuhi Guru Pendamping ABK

Ties - Selasa, 22 November 2022 08:10 WIB
Seorang guru tengah memberikan pembelajaran kepada anak-anak didinya.

YOGYA, Jogjaaja.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja akan membuka rekrutmen untuk Guru Pendamping Khusus (GPK) yang bakal ditempatkan di SMP-SMP Negeri. Upaya ini dilakukan guna memenuhi hak-hak anak berkebutuhan khusus, sehingga ke depannya tidak dijumpai lagi fenomena penolakan untuk anak berkebutuhan khusus akibat kekosongan GPK.

Kepala UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja, Aris Widodo, menyebutkan bahwa tahun ini ada 14 GPK yang bakal direkrut. Menurut Aris, mereka akan mengisi kekosongan GPK yang beberapa di antaranya sudah memutuskan beralih profesi.


"Ada beberapa yang diterima PPPK, jadi guru pengajar, kemudian ada juga yang keluar karena diterima jadi dosen dan lain lain," kata Aris, Senin (21/11/2022).

Pada tahun 2022, lanjut Aris, ini terdapat 126 siswa berkebutuhan khusus yang melanjutkan studi ke jenjang SMP di Kota Jogja. Alhasil, pemenuhan GPK di sekolah negeri, pada khususnya, menjadi harga mati yang wajib dilakukan Pemkot agar proses belajar mengajar tetap lancar dan tak terkendala.

"Sekarang kita punya 106 GPK.” Ujarnya.
“Tapi, Desember nanti keluar 19 orang karena diterima PPPK. Makanya, kita siapkan pengganti dari sekarang," jelas Aris.

Aris juga menjelaskan bahwa proses rekrutmen GPK ini setidaknya harus mampu memenuhi jumlah minimal ketersediaan di tiap sekolah. Iia tidak menampik bahwa untuk menunjang anak berkebutuhan khusus, idealnya dibutuhkan satu GPK di setiap sekolah, supaya konsultasi anak bisa terwadahi secara langsung di fasilitas pendidikannya.

"Kalau ada anak berkebutuhan khusus, konsultasi ke GPK di sekolahnya. Jadi, tiap sekolah semestinya punya GPK. Sehingga, tidak ada lagi penolakan pada siswa berkebutuhan khusus, karena sekolah tidak punya guru pendamping khusus," ujar Aris.

Adapun, Aris mengimbuhkan, status para GPK ini adalah tenaga kontrak Pemkot Jogja—yang gajinya ditanggung oleh APBD sepanjang 12 bulan. Dengan demikian, jika dilihat melalui moratorium Kementrian Reformasi dan Birokrasi (RB), upaya ini sebenarnya tidak diperbolehkan.


"Kalau kita lihat moratorium dari Kemenpan RB, sebenarnya tidak boleh. Tapi, kami sudah konsultasi sampai ke DPR, bahwa ini kebutuhan sekolah. Kalau tidak terpenuhi, bisa kacau itu," cetusnya.


Sementara untuk pendaftaran calon GPK di SMP Negeri, akan digelar secara terbuka oleh Pemkot Jogja paling tidak hingga 30 November 2022 mendatang. Menurut Aris, syarat mutlak yang harus dipenuhi pendaftar GPK yakni lulusan S1 program studi atau jurusan pendidikan luar biasa, bimbingan konseling, maupun psikologi. "Bulan Desmber rekrutmen sudah harus selesai, karena Januari sudah aktif,” pungkasnya. (Eff)

Tags guru pendampingGuruBagikan

RELATED NEWS