YOGYA, Jogjaaja.com - Pemda DIY telah mengundangkan Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan yang menjadi payung hukum pelaksanaan visi misi Gubernur berkenaan dengan Reformasi Kalurahan menjadi aktualisasi visi, misi dan strategi pembangunan DIY dalam meningkatkan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat, pembangunan yang inklusit dan pengembangan kebudayaan.Sekda DIY, Beny Suharsono menjelaskan, secara operasional Pergub itu diterjemahkan melalui dua pendekatan yakni Reformasi Birokrasi Kalurahan dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Reformasi Birokrasi Kalurahan mengacu pada perbaikan tata kelola pemerintahan Kalurahan yang menekankan pada kegiatan yang sederhana namun memiliki daya ungkit yang tinggi terhadap perubahan diharapkan pada Pemerintahan Kalurahan, yakni meningkatnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dan penyelenggaraan pelayanan publik."Sasarannya adalah terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Kalurahan yang efektif, kolaboratif, dan berorientasi kinerja; serta terciptanya budaya pemerintahan dengan pamong kalurahan yang professional," katanya Senin dalam jumpa pers Kick Off Pergub Reformasi Kalurahan, Senin (16/10/2023).Kedua sasaran tersebut akan dicapai dengan beberapa kegiatan, diantaranya Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kalurahan; Penguatan Pengelolaan Keuangan Kalurahan: Penguatan Pengawasan oleh Masyarakat dan Bamuskal; dan Pelaksanaan Pelayanan Publik PrimaSementara itu Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan diarahkan pada transformasi keadaan atau hasil yang ingin dicapai di Kalurahan, yaitu masyarakat Kalurahan yang berdaya, memiliki kekuasaan, atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. "Sasarannya adalah meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kalurahan," kata dia. &nbsp;Sasaran tersebut akan dicapai dengan lima kegiatan utama yakni, Penguatan Kegiatan penanganan stunting; Penguatan kegiatan untuk pendampingan pengembangan kebudayaan; Penguatan kegiatan untuk pembangunan lingkungan yang mendukung perekonomian Sosial dan pengembangan kebudayaan; Penguatan kegiatan pemberdayaan perekonomian, dan Penguatan kegiatan untuk penanganan Kemiskinan"Secara operasional, pelaksanaan Reformasi Kalurahan melibatkan tiga tim pada tiga susunan pemerintahan, yakni Tim Reformasi Kalurahan tingkat DIY, Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kabupaten, serta Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kalurahan," ungkapnya.Kick-off Meeting Reformasi Kalurahan dimaksudkan sebagai tanda dimulainya pelaksanaan kebijakan Reformasi Kalurahan pada 392 Kalurahan se-DIY. Tujuannya sebagai diseminasi awal penyelenggaraan Reformasi Kalurahan berdasarkan berdasarkan Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 kepada publik Keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci pelaksanaan Reformasi Kalurahan, baik melalui pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, maupun aktivasinya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat."Setelah pelaksanaan Kick-off Meeting Reformasi Kalurahan, Pemda DIY akan melaksanakan training of trainer (TOT) Reformasi Kalurahan pada Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kabupaten Selanjutnya, Tim Reformasi Kalurahan tingkat Kabupaten yang akan melaksanakar pendampingan penyusunan rencana aksi, monitoring dan evaluasi pada Tim Reformas Kalurahan tingkat Kalurahan," katanya. (Anz)&nbsp;&nbsp;

kalurahan.jpeg

   Foto: Suasana jumpa pers soal peluncuran Pergub Reformasi Kalurahan oleh Pemda DIY pada Senin (16/10/2023).

YOGYA, Jogjaaja.com - Pemda DIY telah mengundangkan Pergub DIY Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan yang menjadi payung hukum pelaksanaan visi misi G

Pertama di Indonesia, Pemda DIY Keluarkan Pergub Reformasi Kalurahan